SKANDAL “PROYEK SILUMAN” DI MUARO JAMBI: MENELUSURİ DUGAAN KEBOHONGAN PUBLIK, IMPUNITAS HUKUM, DAN ALIRAN DANA APBD KE INSTANSI VERTIKAL

JAMBI — Kebijakan publik di Kabupaten Muaro Jambi kembali diguncang oleh temuan investigasi yang mengungkap tabir gelap dugaan perbuatan melawan hukum (PMH). Kasus ini menyoroti dugaan rekayasa proyek infrastruktur fiktif, manipulasi dokumen pertanggungjawaban keuangan negara, hingga dugaan konflik kepentingan transaksional yang berujung pada penghentian penyelidikan oleh aparat penegak hukum setempat.

Berdasarkan analisis yuridis mendalam atas rangkaian data—yang meliputi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, nomenklatur Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)/Inaproc, dokumentasi lapangan, surat penghentian penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Muaro Jambi, hingga alokasi anggaran APBD untuk pembangunan fisik instansi vertikal—terdapat indikasi kuat pelanggaran hukum di ranah administrasi hingga pidana korupsi.

Berikut rincian lengkap analisis yuridis temuan tersebut:

1. Dugaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengadaan “Proyek Fiktif” (Pasal 2 & Pasal 3 UU Tipikor)

• Manipulasi Nomenklatur dan Dokumen Negara: Proyek pembangunan jalan rigid beton (Simpang Jalan Wong Kito – Desa Bukit Subur Unit VII – Desa Ujung Tanjung Unit XI) dengan pagu anggaran miliaran rupiah tercatat sah secara administratif di LPSE/Inaproc. Namun, fakta di titik koordinat lapangan menunjukkan realisasi fisik nol persen (fiktif), yang mengindikasikan adanya dugaan pemalsuan dokumen pertanggungjawaban keuangan negara.
• Unsur Pidana: Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi melalui penyalahgunaan kewenangan dan jabatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

2. Dugaan Maladministrasi dan Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

• Penyalahgunaan Wewenang (Detournement de Pouvoir): Tindakan pembuat kebijakan—yakni Kepala Daerah dan Kepala Dinas PUPR—yang menyampaikan pernyataan kepada publik serta mengeklaim pengalihan volume ke tempat lain di luar nomenklatur baku APBD/Inaproc diduga melanggar Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
• Pejabat publik secara tegas dilarang menyalahgunakan wewenang dalam pengambilan keputusan maupun tindakan yang bertentangan dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku.

3. Konflik Kepentingan dan Dugaan “Suap Terselubung” Melalui Hibah/Infrastruktur Instansi Vertikal

• Alokasi APBD untuk Instansi Penegak Hukum: Hasil investigasi menyoroti penggunaan APBD bernilai miliaran rupiah untuk pembangunan fisik instansi vertikal. Proyek tersebut meliputi Pembangunan Sentra Diklat Kejaksaan Jambi (Asrama Putra) senilai Rp 5,6 miliar (T.A. 2024), Rehab Kantor Kejari Muaro Jambi senilai Rp 916 juta (T.A. 2024), hingga Rehab Aula Kejari senilai Rp 1,3 miliar (T.A. 2025).
• Indikasi Konflik Kepentingan (Conflict of Interest): Ketika instansi penegak hukum (Kejari Muaro Jambi) menerima guyuran anggaran fisik dari Pemkab, lalu secara bersamaan menerbitkan surat penghentian penyelidikan (SP3 Lidik) atas laporan korupsi yang menyeret eksekutif daerah—melalui Surat Kejari No: B-1419/L.5.19/Fd.1/07/2026—hal ini memunculkan indikasi kuat adanya transaksi kebijakan. Kondisi ini mencederai independensi peradilan serta berpotensi melanggar ketentuan gratifikasi atau penyuapan tidak langsung dalam UU Tipikor.

4. Dugaan Pelanggaran Tanggung Jawab Laporan Keuangan (Audit BPK)

• Keterangan dalam Laporan Pertanggungjawaban: Penandatanganan Laporan Keuangan oleh Kepala Daerah yang mencatatkan realisasi anggaran proyek tersebut di dalam LHP BPK menjadi sorotan serius terkait kepatuhan terhadap UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di mana pejabat penanggung jawab diwajibkan menyusun laporan keuangan berdasarkan bukti yang sah dan akuntabel.

Kesimpulan Investigasi

Berdasarkan seluruh instrumen data dan fakta empiris yang dihimpun, terdapat indikasi kuat rangkaian perbuatan melawan hukum yang mencakup:

1. PMH Pidana: Dugaan korupsi proyek fiktif dan mark-up anggaran infrastruktur jalan.
2. PMH Administrasi: Dugaan rekayasa dokumen negara, maladministrasi pencairan dana, serta laporan pertanggungjawaban kepala daerah yang perlu diuji kembali.
3. PMH Etik & Struktural: Dugaan persekongkolan hukum (obstruction of justice atau penghentian penyelidikan yang tidak transparan) yang dibungkus dalam relasi kuasa anggaran antara eksekutif daerah dan instansi vertikal.

Dari sudut pandang hukum positif modern yang termaktub dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai kejahatan terhadap keuangan negara, melainkan juga bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

​

Dalam KUHP Baru, ancaman bagi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta merugikan keuangan/perekonomian negara ditegaskan secara ketat.

​Sementara itu, dari sisi KUHAP, penghentian penyidikan (SP3) wajib didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum (tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau demi hukum). Ketika sebuah laporan dugaan proyek fiktif dengan bukti fisik 0% dihentikan tanpa dasar valid di tengah aliran anggaran fisik (hibah/pembangunan gedung) ke institusi penegak hukum, maka proses tersebut mencederai asas peradilan yang jujur, objektif, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam hukum acara pidana.

Secara filosofis, hukum diciptakan bukan untuk melayani kekuasaan, melainkan untuk melindungi keadilan bagi seluruh rakyat. Mengutip pandangan Gustav Radbruch mengenai Radbruch’s Formula:

​”Ketika hukum positif secara sadar mengabaikan keadilan—terutama ketika aparat penegak hukum berkolusi dengan kekuasaan untuk memberikan impunitas—maka hukum tersebut kehilangan validitas moralnya dan berubah menjadi instrumen tirani.”

​Tindakan menutup mata atas proyek fiktif dan mendiamkan jeritan rakyat Muaro Jambi adalah bentuk krisis moral akut di tubuh birokrasi dan penegakan hukum. Ketika meja kekuasaan dan meja keadilan melebur menjadi satu meja kompromi, maka hukum telah mati secara substantif. Penegak hukum dan kepala daerah yang membiarkan hal ini bukan sekadar melanggar pasal perundang-undangan, melainkan telah melakukan pembunuhan massal terhadap rasa keadilan sosial bagi masyarakat banyak.

Redaksi fikiranrajat.id akan terus mengawal kasus ini demi menegakkan transparansi publik serta menuntut akuntabilitas para penyelenggara negara di Provinsi Jambi.

Hingga berita ini ditayangkan para pihak baik Bupati maupun kadis pupr sudah beberapa kali dikonfirmasi tidak menjawab redaksi tetap membuka ruang hak jawab seluas luasnya [red]

(Tim Redaksi FikiranRajat.id)