• Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan
Fikiran Ra’jat
No Result
View All Result
  • Berita
    • All
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional

    Lawan Budaya “Pingpong” Birokrasi, Wilson Lalengke Resmi Laporkan Kapolda Sumsel Shandi Nugraha ke Divpropam Mabes Polri

    Perempuan Ukraina Wajib Militer dan Proyek Diplomasi Manis: Pernyataan Elena Semerikova dan Apresiasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia

    Anomali Polda Sumsel: Raih Juara 1 Kompolnas Award Saat Kapoldanya Dilaporkan ke Propam

    Kedok Polisario Terbongkar: Bantuan Kemanusiaan Dirampok, Persisma Desak Pengungsi Dipulangkan ke Sahara Maroko

    Pembelaan Hukum Eks Sekwan DPR Papua: Uji Fakta, Kewenangan, dan Independensi Penegakan Hukum

    Dr. Fachrul Razi, MIP: Ini 7 Poin Tuntutan Rakyat Aceh Dalam Revisi UUPA

    Jamaika dan Maroko Tandatangani Komunike Bersama, Wilson Lalengke: Langkah Strategis bagi Masa Depan Rakyat Sahara

    Mauritius Ambil Langkah Strategis, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

    DR. FACHRUL RAZI: JANGAN SAMPAI ACEH HANYA MENDAPAT “KUCING DALAM KARUNG” DARI REVISI UUPA

    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah
  • Berita
    • All
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional

    Lawan Budaya “Pingpong” Birokrasi, Wilson Lalengke Resmi Laporkan Kapolda Sumsel Shandi Nugraha ke Divpropam Mabes Polri

    Perempuan Ukraina Wajib Militer dan Proyek Diplomasi Manis: Pernyataan Elena Semerikova dan Apresiasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia

    Anomali Polda Sumsel: Raih Juara 1 Kompolnas Award Saat Kapoldanya Dilaporkan ke Propam

    Kedok Polisario Terbongkar: Bantuan Kemanusiaan Dirampok, Persisma Desak Pengungsi Dipulangkan ke Sahara Maroko

    Pembelaan Hukum Eks Sekwan DPR Papua: Uji Fakta, Kewenangan, dan Independensi Penegakan Hukum

    Dr. Fachrul Razi, MIP: Ini 7 Poin Tuntutan Rakyat Aceh Dalam Revisi UUPA

    Jamaika dan Maroko Tandatangani Komunike Bersama, Wilson Lalengke: Langkah Strategis bagi Masa Depan Rakyat Sahara

    Mauritius Ambil Langkah Strategis, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

    DR. FACHRUL RAZI: JANGAN SAMPAI ACEH HANYA MENDAPAT “KUCING DALAM KARUNG” DARI REVISI UUPA

    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah
Morning News
No Result
View All Result
  • Berita
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah

Home » SKANDAL INFRASTRUKTUR SAROLANGUN: Diduga Aji Mumpung, Eks Anggota DPRD 3 Periode Diduga Bangun “Jalan Sultan” dan Main PETI di Kebun Pribadi

SKANDAL INFRASTRUKTUR SAROLANGUN: Diduga Aji Mumpung, Eks Anggota DPRD 3 Periode Diduga Bangun “Jalan Sultan” dan Main PETI di Kebun Pribadi

by Admin
09.08.2026
in Berita, Daerah, Hukrim, Lingkungan, Nasional, Politik, Sejarah
0

SAROLANGUN – Praktik dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan kembali mencuat di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil investigasi mendalam yang dilakukan oleh tim media fikiranrajat.id, ditemukan indikasi kuat pemanfaatan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi kepentingan pribadi oleh seorang mantan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun tiga periode berinisial Slamet Kastalo

 

Baca juga

SKANDAL “PROYEK SILUMAN” DI MUARO JAMBI: MENELUSURİ DUGAAN KEBOHONGAN PUBLIK, IMPUNITAS HUKUM, DAN ALIRAN DANA APBD KE INSTANSI VERTIKAL

“Proyek Hantu” di Muaro Jambi: Jalan Simpang Wong Kito yang Tak Pernah Ada dan Akrobat Hukum Kejari

SURAT TERBUKA UNTUK JAKSA AGUNG RI: Membongkar Misteri “Proyek Hantu” dan Lumpuhnya Penegakan Hukum di Muaro Jambi

12 Nyawa dalam 60 Hari: Sampai Kapan PETI Merenggut Warga Sarolangun?

Temuan investigasi di lapangan mengungkap fakta mencengangkan: infrastruktur publik berupa jalan akses dan jembatan gantung megah diduga dibangun menggunakan dana Pokok Pikiran (Pokir) dewan tepat mengarah ke area perkebunan pribadi milik sang mantan legislator. Tak hanya itu, di lokasi yang sama, aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diduga turut beroperasi secara leluasa.

Imfrastruktur APBD Menuju “Istana Pribadi”

Berdasarkan dokumentasi dan titik koordinat investigasi di lapangan (Desa Tanjung Raden, Kecamatan Limun), terdapat akses jalan cor beton serta jembatan gantung bernilai fantastis yang diduga kuat bersumber dari dana APBD Sarolangun melalui jalur Pokir Slamet Kastalo.

 

✒️Akses Jalan Eksklusif: Jalur rabat beton yang dibangun menggunakan uang rakyat tersebut terpantau mulus namun berakhir atau berpusat langsung sebagai akses utama perkebunan kelapa sawit milik pribadi Slamet Kastalo.

 

✒️Proyek Jembatan Gantung Sei Gemuruh: Berdasarkan prasasti di lokasi, pembangunan Jembatan Gantung Sei Gemuruh dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2021. Berdasarkan informasi investigasi, proyek jembatan ini merupakan lanjutan (proyek lanjutan dengan alokasi anggaran sebelumnya) yang bernilai fantastis hingga Rp703 juta, yang kembali dialirkan melalui skema Pokir untuk memuluskan akses ke lahan kebun pribadinya.

Kondisi ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Alih-alih memprioritaskan infrastruktur dasar bagi kepentingan umum atau akses ekonomi warga miskin yang terisolasi, dana APBD justru diduga digelontorkan untuk memfasilitasi kelancaran logistik perkebunan milik seorang elite politik lokal.

Borok Ganda: Dugaan PETI di Lahan Sendiri

Belum cukup dengan isu monopoli infrastruktur anggaran negara, investigasi fikiranrajat.id juga menemukan indikasi pelanggaran hukum yang lebih parah di lokasi perkebunan milik Slamet Kastalo tersebut.

 

Di atas lahan kebun pribadinya, ditemukan adanya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Para pelaku leluasa menambang emas secara ilegal dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator serta mesin dompeng. Aktivitas merusak lingkungan ini tidak hanya meninggalkan kubangan air berlumpur luas yang merusak ekosistem DAS, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hukum seolah tumpul terhadap mantan pejabat pemegang kekuasaan.

Desakan Investigasi Aparat Penegak Hukum

Temuan investigasi ini menjadi tamparan keras bagi penegakan hukum di Kabupaten Sarolangun. Tindakan menggunakan dana Pokir APBD untuk kepentingan pribadi serta pembiaran atau keterlibatan dalam praktik PETI merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat.

 

Masyarakat dan berbagai elemen pemantau anti-korupsi mendesak aparat penegak hukum (APH)—baik pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jambi maupun Kejaksaan Tinggi Jambi—untuk segera turun tangan. Penegak hukum diminta mengusut tuntas aliran dana APBD proyek jalan dan jembatan gantung tersebut serta memeriksa dugaan keterlibatan Slamet Kastalo dalam aktivitas penambangan ilegal yang merusak lingkungan di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun.

 

Redaksi 🪶 http://fikiranrajat.id

Tags: Dana PokirDprd sarolangunInvestigasi Fikiran Rakyat.Jembatan Gantung Sei GemuruhKecamatan limunKorupsi APBDPenambangan Emas Tanpa Izin​Penyalahgunaan WewenangPETI JambiSlamet Kastalo
ShareTweetSendScan

Artikel lainnya

Berita

Lawan Budaya “Pingpong” Birokrasi, Wilson Lalengke Resmi Laporkan Kapolda Sumsel Shandi Nugraha ke Divpropam Mabes Polri

27.09.2026
Berita

Perempuan Ukraina Wajib Militer dan Proyek Diplomasi Manis: Pernyataan Elena Semerikova dan Apresiasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia

27.09.2026
Berita

Anomali Polda Sumsel: Raih Juara 1 Kompolnas Award Saat Kapoldanya Dilaporkan ke Propam

27.09.2026
Berita

Kedok Polisario Terbongkar: Bantuan Kemanusiaan Dirampok, Persisma Desak Pengungsi Dipulangkan ke Sahara Maroko

27.09.2026
Berita

Pembelaan Hukum Eks Sekwan DPR Papua: Uji Fakta, Kewenangan, dan Independensi Penegakan Hukum

27.09.2026
Hukrim

Dr. Fachrul Razi, MIP: Ini 7 Poin Tuntutan Rakyat Aceh Dalam Revisi UUPA

26.09.2026
Next Post

Mafia Busuk Institusi Hukum di Pinrang Bersekongkol Kriminalisasi Andi Edi Sandy

Hebat! Ada Jalan Tol "Donald J. Trump" di Wilayah Sahara Maroko

Official Statement by the Royal Office of Morocco

Jangan Jadi Pejabat, Jangan Kelola Anggaran Rakyat, Jika Tak Mau Diawasi dan Diberitakan

Ketua DPD PPWI Lampung Soroti Dampak Efisiensi Anggaran: Transparansi dan Kepentingan Publik Harus Menjadi Prioritas

Discussion about this post

Agustus 2026
SSRKJSM
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
« Jul   Sep »
  • Bang Cobra: Oknum ASN Pendukung Romantis Jangan Balas Dendam atas Kekalahan di PSU Gorontalo Utara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Hamzah Sidik Soroti Aleg BK DPRD Gorontalo Utara yang Sebar Isu Mangkir 6 Bulan: “Kalau Tak Bisa Dibuktikan, Itu Hoaks”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Premanisme di Balik Meja Kepala Dinas Kesehatan Sarolangun: Jurnalis Metro7 Dianiaya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Korupsi Menggila di Disnakertrans Sarolangun: Ratusan Juta Raib, Bendahara Akui untuk “Kepentingan Pribadi”!  

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Guncang Sarolangun “Plt Kasubbag Umum” Gasak Gaji Sejumlah PNS dengan Dalih “Jasa Pengurusan'”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Fikiran Ra’jat

  • Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan

No Result
View All Result
  • Berita
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah