• Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan
Fikiran Ra’jat
No Result
View All Result
  • Berita
    • All
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional

    Keadilan yang Pincang: Saat Pedagang Eceran Dijadikan Kambing Hitam Mafia Tambang Ilegal

    Bukan Sekadar Retorika! Raja Mohammed VI Tawarkan Solusi Nyata bagi Tantangan Global

    SP2HP TERBARU KELUAR, FAKTA LAPANGAN BICARA: KASUS SOLAR SUBSIDI PT EWF DI POLDA JAMBI DIUJI DI TITIK NADIR, KETUA DPD PPWI JAMBI DESAK KORTAS TIPIKOR POLRI AMBIL ALIH

    KORUPSI INFRASTRUKTUR MUARO JAMBI: DPD PPWI JAMBI DESAK BPK AUDIT INVESTIGATIF, EVALUASI KONSULTAN PENGAWAS, DAN BLACKLIST KONTRAKTOR NAKAL

    Dokumen PLN Ungkap Tiang Listrik Dam Siambang Terkendala Kawasan Hutan, Cek Endra Kini Kawal Perizinan LISDES 2026: Bagaimana Nasib Proyek Lama?

    Kejati Jambi Tetapkan 6 Tersangka Korupsi Anggaran DPRD Merangin, Kerugian Negara Capai Rp19,5 Miliar

    Mega Proyek Inpres Rp28,3 Miliar Jalan Siulak Deras–Sungai Betung Diduga Asal Jadi: Aspal Terkelupas Pakai Tangan, PT Air Tenang Terancam Pidana Tipikor!

    GMC Laporkan Dugaan Persoalan 84 Batang Kayu Meranti, Minta Tata Kelola 25 KPH Sultra Diperiksa

    Jejak Janggal Pengadaan PBB Muaro Jambi: Tender Terbuka Dibatalkan, Alih Jalur ke Penunjukan Langsung Rp 700 Juta Dimenangkan Konsultan Jakarta

    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah
  • Berita
    • All
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional

    Keadilan yang Pincang: Saat Pedagang Eceran Dijadikan Kambing Hitam Mafia Tambang Ilegal

    Bukan Sekadar Retorika! Raja Mohammed VI Tawarkan Solusi Nyata bagi Tantangan Global

    SP2HP TERBARU KELUAR, FAKTA LAPANGAN BICARA: KASUS SOLAR SUBSIDI PT EWF DI POLDA JAMBI DIUJI DI TITIK NADIR, KETUA DPD PPWI JAMBI DESAK KORTAS TIPIKOR POLRI AMBIL ALIH

    KORUPSI INFRASTRUKTUR MUARO JAMBI: DPD PPWI JAMBI DESAK BPK AUDIT INVESTIGATIF, EVALUASI KONSULTAN PENGAWAS, DAN BLACKLIST KONTRAKTOR NAKAL

    Dokumen PLN Ungkap Tiang Listrik Dam Siambang Terkendala Kawasan Hutan, Cek Endra Kini Kawal Perizinan LISDES 2026: Bagaimana Nasib Proyek Lama?

    Kejati Jambi Tetapkan 6 Tersangka Korupsi Anggaran DPRD Merangin, Kerugian Negara Capai Rp19,5 Miliar

    Mega Proyek Inpres Rp28,3 Miliar Jalan Siulak Deras–Sungai Betung Diduga Asal Jadi: Aspal Terkelupas Pakai Tangan, PT Air Tenang Terancam Pidana Tipikor!

    GMC Laporkan Dugaan Persoalan 84 Batang Kayu Meranti, Minta Tata Kelola 25 KPH Sultra Diperiksa

    Jejak Janggal Pengadaan PBB Muaro Jambi: Tender Terbuka Dibatalkan, Alih Jalur ke Penunjukan Langsung Rp 700 Juta Dimenangkan Konsultan Jakarta

    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah
Morning News
No Result
View All Result
  • Berita
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah

Home » Suara dari Rantau Benar: Ketika Masyarakat Adat Kembali Menagih Hak di Bukit Kausar

Suara dari Rantau Benar: Ketika Masyarakat Adat Kembali Menagih Hak di Bukit Kausar

by Admin
01.06.2026
in Bisnis, Daerah, Hukrim, Lingkungan, Nasional, Ragam, Sejarah
0

JAMBI, FIKIRANRAJAT.ID – Di tengah hamparan perkebunan sawit yang kini menguasai sebagian besar kawasan Bukit Kausar, suara masyarakat adat kembali menggema. Puluhan tahun setelah kawasan tersebut berkembang menjadi salah satu sentra perkebunan, sebagian masyarakat di Desa Rantau Benar dan wilayah sekitarnya masih menyimpan pertanyaan yang belum terjawab: ke mana hak-hak mereka sebagai pewaris tanah adat yang diwariskan turun-temurun oleh para leluhur?

 

Baca juga

UPDATE TERKINI 25 AGUSTUS 2026: AKSES SP3 MENUJU SP6 DITUTUP, RAKYAT MEMILIH BERTINDAK

AMJB Desak Polda Jambi Tutup Tambang Batu Bara Kotoboyo

HOTMAN PARIS SOROT KASUS FEBRIE ADRIANSYAH: “JANGAN SAMPAI HUKUM BERUBAH SESUAI SELERA KEKUASAAN”

JALAN WONG KITO MUARO JAMBI: DOKUMEN MENYEBUT 276 METER, PEJABAT MENGAKUI 451 METER, SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB?

Pertanyaan itu kembali menguat setelah sejumlah tokoh masyarakat adat menyampaikan aspirasi dan keberatan mereka melalui berbagai forum serta media sosial. Mereka menilai sejarah penguasaan tanah ulayat, hak masyarakat adat, dan realisasi kemitraan perkebunan perlu dibuka secara terang kepada publik.

 

Salah satu pejuang yang aktif menyuarakan persoalan tersebut adalah Muhammad Darmawan wakil ketua kelompok tani Doa Berkah Jaya Bersama Desa Rantau Benar, kelompok masyarakat adat yang selama ini memperjuangkan pengakuan hak-hak komunitas mereka. Mereka berharap pemerintah, perusahaan, dan seluruh pihak terkait membuka ruang dialog yang adil serta melakukan verifikasi menyeluruh terhadap sejarah penguasaan kawasan Bukit Kausar.

 

“Kami masyarakat Desa Rantau Benar menuntut kejelasan realisasi fasilitas pembangunan kebun masyarakat yang sudah kami ajukan sejak 2021

kelompok tani sudah siap, tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut.

Kami meminta hak kami hutan adat kami kebun leluhur kami yang digarab dengan jamji akan diberikan peganti

Kami meminta kepastian kapan hak kami diberikan?.” Ungkapnya

 

Bagi masyarakat adat, persoalan ini bukan sekadar tentang kebun sawit atau nilai ekonomi lahan. Ini adalah soal identitas, sejarah, dan hubungan mereka dengan tanah yang diyakini telah menjadi bagian dari kehidupan leluhur mereka jauh sebelum perkebunan hadir.

 

Kini masyarakat tidak hanya menuntut kejelasan status hak, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana pelaksanaan kewajiban kemitraan dan manfaat pembangunan yang seharusnya dapat dirasakan oleh warga sekitar.

 

Di tengah berbagai klaim dan kepentingan yang saling berhadapan, satu hal yang terus ditagih masyarakat adalah keadilan.

 

Redaksi 1626

🪶 http://fikiranrajat.id

Tags: #ATRBPN#GoodCorporateGovernance#HakMasyarakat#HutanAdat#KemitraanPerkebunan#PenegakanHukum#PlasmaSawit#PutusanMK35HGU
ShareTweetSendScan

Artikel lainnya

Berita

Keadilan yang Pincang: Saat Pedagang Eceran Dijadikan Kambing Hitam Mafia Tambang Ilegal

13.10.2026
Daerah

SP2HP TERBARU KELUAR, FAKTA LAPANGAN BICARA: KASUS SOLAR SUBSIDI PT EWF DI POLDA JAMBI DIUJI DI TITIK NADIR, KETUA DPD PPWI JAMBI DESAK KORTAS TIPIKOR POLRI AMBIL ALIH

13.10.2026
Berita

KORUPSI INFRASTRUKTUR MUARO JAMBI: DPD PPWI JAMBI DESAK BPK AUDIT INVESTIGATIF, EVALUASI KONSULTAN PENGAWAS, DAN BLACKLIST KONTRAKTOR NAKAL

13.10.2026
Berita

Dokumen PLN Ungkap Tiang Listrik Dam Siambang Terkendala Kawasan Hutan, Cek Endra Kini Kawal Perizinan LISDES 2026: Bagaimana Nasib Proyek Lama?

12.10.2026
Berita

Kejati Jambi Tetapkan 6 Tersangka Korupsi Anggaran DPRD Merangin, Kerugian Negara Capai Rp19,5 Miliar

12.10.2026
Berita

Mega Proyek Inpres Rp28,3 Miliar Jalan Siulak Deras–Sungai Betung Diduga Asal Jadi: Aspal Terkelupas Pakai Tangan, PT Air Tenang Terancam Pidana Tipikor!

12.10.2026
Next Post

KEJATI JAMBI TERUSKAN LAPORAN DUGAAN PROYEK FIKTIF JALAN WONG KITO Rp2,3 MILIAR KE KEJARI MUARO JAMBI

PBB dan Agenda Masa Depan Dunia: Membaca Isi Sebenarnya Pact for the Future

KETIKA PBB MENGAKU TELAH MEMBUKA PINTU, DUNIA BERTANYA: PINTU MENUJU APA?

Meluruskan Benang Kusut Peristiwa Sragen: Hak Jawab TNI dan Esensi Komunikasi Konstruktif dalam Hukum Negara

Ketika Hukum Kehilangan Wibawa: Catatan Kritis atas Arah Penegakan Hukum di Jambi

Discussion about this post

Juni 2026
SSRKJSM
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
« Mei   Jul »
  • Bang Cobra: Oknum ASN Pendukung Romantis Jangan Balas Dendam atas Kekalahan di PSU Gorontalo Utara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Hamzah Sidik Soroti Aleg BK DPRD Gorontalo Utara yang Sebar Isu Mangkir 6 Bulan: “Kalau Tak Bisa Dibuktikan, Itu Hoaks”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Premanisme di Balik Meja Kepala Dinas Kesehatan Sarolangun: Jurnalis Metro7 Dianiaya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Korupsi Menggila di Disnakertrans Sarolangun: Ratusan Juta Raib, Bendahara Akui untuk “Kepentingan Pribadi”!  

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Guncang Sarolangun “Plt Kasubbag Umum” Gasak Gaji Sejumlah PNS dengan Dalih “Jasa Pengurusan'”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Fikiran Ra’jat

  • Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan

No Result
View All Result
  • Berita
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah