Membedah Pact for the Future – Episode 3: Global Digital Compact
FIKIRANRAJAT.ID – Dahulu negara-negara besar berebut wilayah yang kaya minyak. Hari ini, perebutan pengaruh global mulai bergeser ke sesuatu yang tidak terlihat mata: data.
Setiap pesan yang dikirim.
Setiap pencarian di internet.
Setiap video yang ditonton.
Setiap lokasi yang terekam di telepon genggam.
Semuanya menghasilkan data.
Dan di abad ke-21, data telah menjadi salah satu aset paling berharga di dunia.
Karena itulah ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Pact for the Future pada tahun 2024, salah satu lampiran yang mendapat perhatian khusus adalah dokumen bernama Global Digital Compact.
Pertanyaannya:
Mengapa PBB merasa perlu mengatur masa depan dunia digital?
Dan siapa yang akan menentukan arah internet, kecerdasan buatan, serta data miliaran manusia di masa depan?
Dunia Sedang Berubah Lebih Cepat Daripada Regulasi
Dalam dua dekade terakhir, perkembangan teknologi digital melesat jauh melampaui perkiraan banyak negara.
Internet menghubungkan miliaran manusia.
Media sosial mengubah pola komunikasi.
Kecerdasan buatan mulai mengambil alih berbagai pekerjaan yang sebelumnya hanya dapat dilakukan manusia.
Namun di balik kemajuan itu, muncul persoalan besar.
Penyebaran hoaks.
Kejahatan siber.
Pencurian data pribadi.
Monopoli platform digital.
Manipulasi informasi.
Hingga penggunaan kecerdasan buatan yang belum sepenuhnya dapat diprediksi dampaknya.
Dalam pandangan PBB, dunia membutuhkan kerangka kerja sama internasional agar perkembangan teknologi tidak berjalan tanpa arah dan tanpa pengawasan.
Dari sinilah lahir gagasan Global Digital Compact.
Apa Itu Global Digital Compact?
Secara sederhana, Global Digital Compact adalah kesepakatan internasional yang bertujuan membangun masa depan digital yang lebih aman, lebih inklusif, dan lebih bermanfaat bagi umat manusia.
Dokumen tersebut mendorong negara-negara untuk:
▪️memperluas akses internet,
▪️mengurangi kesenjangan digital,
▪️melindungi data pribadi,
▪️meningkatkan keamanan siber,
▪️mengembangkan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab,
▪️serta memperkuat kerja sama internasional di bidang teknologi.
Di atas kertas, tujuan-tujuan tersebut terdengar positif.
Namun seperti halnya berbagai kesepakatan global lainnya, pertanyaan penting bukan hanya soal tujuan.
Melainkan bagaimana tujuan itu akan diterapkan.
Ketika Data Menjadi Komoditas Strategis
Banyak pakar teknologi menyebut data sebagai “minyak baru dunia.”
Bukan karena bentuknya sama.
Tetapi karena nilainya yang luar biasa besar.
Perusahaan-perusahaan teknologi terbesar dunia tidak menjual minyak.
Mereka mengelola data.
Data perilaku pengguna.
Data kebiasaan belanja.
Data lokasi.
Data preferensi politik.
Data komunikasi.
Data kesehatan.
Data pendidikan.
Semakin banyak data yang dimiliki, semakin besar kemampuan memahami, memprediksi, bahkan memengaruhi perilaku manusia.
Inilah sebabnya mengapa data kini menjadi salah satu sumber kekuatan baru dalam percaturan global.
Kecerdasan Buatan: Peluang dan Ancaman Sekaligus
Global Digital Compact juga memberi perhatian besar terhadap perkembangan Artificial Intelligence (AI).
Teknologi ini menawarkan peluang luar biasa.
AI dapat membantu diagnosis penyakit.
Meningkatkan produktivitas.
Mempercepat penelitian ilmiah.
Membantu pendidikan.
Dan mendorong inovasi ekonomi.
Namun di sisi lain, AI juga menghadirkan tantangan besar.
Bagaimana jika AI digunakan untuk manipulasi informasi?
Bagaimana jika AI menggantikan jutaan pekerjaan?
Bagaimana jika teknologi ini dikendalikan hanya oleh segelintir perusahaan atau negara?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menjadi perhatian dunia.
Karena itu PBB mendorong pengembangan AI yang transparan, aman, dan bertanggung jawab.
Siapa Pemilik Internet Dunia?
Pertanyaan ini terdengar sederhana.
Namun jawabannya tidak sesederhana itu.
Internet tidak dimiliki satu negara.
Tidak pula dikendalikan satu lembaga.
Namun kenyataannya, sebagian besar infrastruktur digital global, mesin pencari, platform media sosial, layanan cloud, hingga teknologi AI saat ini berada di bawah pengaruh perusahaan-perusahaan raksasa teknologi dunia.
Akibatnya, muncul perdebatan yang semakin kuat.
Apakah masa depan digital dunia akan ditentukan oleh negara-negara?
Atau justru oleh korporasi teknologi yang memiliki sumber daya lebih besar daripada banyak negara?
Inilah salah satu diskusi yang mulai mengemuka dalam berbagai forum internasional.
Indonesia dan Tantangan Kedaulatan Digital
Bagi Indonesia, isu digital bukan lagi sekadar persoalan teknologi.
Melainkan juga persoalan kedaulatan.
Dengan lebih dari 280 juta penduduk dan jutaan pengguna internet aktif, Indonesia merupakan salah satu pasar digital terbesar di dunia.
Pertanyaannya:
Apakah Indonesia hanya akan menjadi konsumen teknologi?
Ataukah mampu menjadi pemain yang ikut menentukan arah perkembangan digital global?
Karena di masa depan, kekuatan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam yang dimilikinya.
Tetapi juga oleh kemampuan mengelola data, mengembangkan teknologi, dan melindungi ruang digital nasionalnya.
Masa Depan Sedang Ditulis Hari Ini
Global Digital Compact menunjukkan bahwa dunia mulai menyadari satu hal penting.
Teknologi bukan lagi sekadar alat.
Teknologi telah menjadi arena baru persaingan ekonomi, politik, keamanan, dan pengaruh global.
Apa yang sedang dibahas hari ini di forum internasional dapat memengaruhi cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi, bahkan berpikir di masa depan.
Karena itu memahami arah perubahan digital bukan lagi pilihan.
Melainkan kebutuhan.
Terutama bagi generasi muda yang akan hidup di dunia yang semakin terhubung, semakin cerdas, dan semakin bergantung pada teknologi.
Catatan FikiranRajat
Global Digital Compact bukanlah dokumen yang mengambil alih internet dunia.
Namun dokumen ini menunjukkan bahwa dunia sedang mencari cara untuk mengatur ruang digital yang semakin kompleks.
Perdebatan mengenai data, kecerdasan buatan, keamanan siber, dan kedaulatan digital kemungkinan akan menjadi salah satu isu terbesar abad ke-21.
Karena itu masyarakat perlu memahami perubahan tersebut secara kritis.
Bukan dengan ketakutan.
Bukan pula dengan sikap masa bodoh.
Tetapi dengan pengetahuan.
Sebab di era digital, mereka yang memahami data akan lebih siap menghadapi masa depan dibanding mereka yang hanya menjadi pengguna teknologi tanpa memahami cara kerjanya.
EPISODE 4
ATAS NAMA GENERASI MASA DEPAN
Siapa yang Berhak Menentukan Apa yang Terbaik untuk Anak Cucu Kita?
Dalam episode berikutnya, FikiranRajat.id akan membedah Declaration on Future Generations, dokumen pertama dalam sejarah PBB yang secara khusus berbicara tentang hak dan kepentingan generasi yang bahkan belum lahir.
(Bersambung)
Discussion about this post