SAROLANGUN, FIKIRANRAJAT.ID — Tiga periode duduk di DPRD Kabupaten Sarolangun semestinya meninggalkan jejak pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas. Namun, hasil penelusuran dan investigasi FikiranRajat.id memunculkan pertanyaan serius mengenai arah dan manfaat Pokok Pikiran (Pokir) yang pernah diperjuangkan Slamet Kastalo, mantan anggota DPRD Sarolangun tiga periode.
Pertanyaan tersebut mencuat setelah tim investigasi menelusuri Pembangunan Jembatan Gantung Sei. Gemuruh (Lanjutan) Tahun Anggaran 2021, yang berdasarkan data RUP tercatat dengan Kode RUP 27106770 dan pagu sebesar Rp703.000.000.
Secara administratif, proyek tersebut merupakan pekerjaan konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun. Namun, hasil investigasi lapangan menemukan sejumlah fakta yang perlu dijelaskan secara terbuka, terutama mengenai lokasi, akses, penerima manfaat, serta dugaan keterkaitannya dengan kawasan perkebunan di sekitar jembatan.
Pertanyaan publik pun mengeras:
Apakah Pokir benar-benar diperuntukkan bagi kepentingan rakyat, atau justru menghasilkan fasilitas yang manfaat dominannya dinikmati kepentingan privat?
FikiranRajat.id tidak sedang menjatuhkan vonis. Tetapi ketika uang APBD sebesar Rp703 juta digunakan untuk membangun infrastruktur publik yang berdasarkan temuan lapangan memiliki akses menuju kawasan perkebunan, maka dokumen perencanaan dan proses pengambilan keputusannya wajib dibuka dan diuji.
RP703 JUTA DAN AKSES MENUJU KAWASAN PERKEBUNAN
Tim investigasi FikiranRajat.id menemukan bahwa setelah jembatan gantung tersebut terdapat akses jalan yang mengarah ke kawasan perkebunan.
Pada titik koordinat 2°28’53,46″S 102°38’18,678″E, terlihat akses jalan yang membelah kawasan perkebunan.
Tim juga mendokumentasikan titik lain di sekitar kawasan tersebut, antara lain 2°28’49,674″S 102°38’10,89″E hingga 2°28’47,55″S 102°38’9,186″E, dengan kondisi lahan terbuka dan genangan air.
Informasi masyarakat yang diperoleh tim mengaitkan kawasan tersebut dengan lahan yang disebut-sebut berkaitan dengan Slamet Kastalo.
Namun, informasi mengenai kepemilikan atau penguasaan lahan tersebut tetap harus dibuktikan melalui dokumen pertanahan.
Karena itu, pertanyaan yang harus dijawab bukan sekadar siapa pemilik lahan.
Pertanyaan utamanya:
Siapa yang mengusulkan proyek?
Siapa yang menentukan lokasi?
Apa dasar kebutuhan masyarakatnya?
Siapa penerima manfaat utama?
Apakah terdapat hubungan kepentingan antara pengusul proyek dengan lahan atau usaha di sekitar lokasi?
Dan yang paling penting:
Apakah pembangunan tersebut memberikan manfaat publik sebagaimana direncanakan dalam dokumen APBD?
POKIR BUKAN “CEK PRIBADI”
Pokok Pikiran DPRD bukan ruang bebas bagi anggota legislatif untuk mengarahkan anggaran berdasarkan kepentingan pribadi.
Pokir harus ditempatkan dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah dan dapat dipertanggungjawabkan manfaat publiknya.
Jika benar proyek tersebut berasal dari Pokir Slamet Kastalo ketika masih menjabat, publik berhak mengetahui dokumen yang menjadi dasar pengusulannya.
Bukan karena seseorang telah dinyatakan bersalah.
Tetapi karena uang yang digunakan adalah uang publik.
Apabila proyek tersebut ternyata memberikan manfaat dominan kepada kepentingan privat, aparat perlu menguji apakah terdapat konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, atau kerugian keuangan negara, sesuai hasil pemeriksaan dan pembuktian.
DUGAAN KONFLIK KEPENTINGAN HARUS DIBUKA
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, persoalan sensitif bukan hanya nilai proyek.
Yang jauh lebih penting adalah relasi antara pengambil keputusan, pengusul anggaran, lokasi proyek dan penerima manfaat.
Jika keempat unsur tersebut ternyata bertemu pada kepentingan pribadi, dugaan konflik kepentingan harus diuji secara objektif.
Sebaliknya, apabila tidak ada hubungan kepentingan, Slamet Kastalo memiliki hak untuk menjelaskannya.
Karena itu, FikiranRajat.id meminta agar yang dibuka bukan hanya papan proyek:
Buka dokumen Pokirnya.
Buka proses perencanaannya.
Buka dokumen pengadaannya.
Buka penerima manfaatnya.
Buka hubungan lokasi dengan kepentingan pihak tertentu.
Dengan demikian publik tidak dipaksa percaya kepada opini siapa pun.
FILSAFAT HUKUM: BONUM COMMUNE DAN SALUS POPULI
Dalam filsafat hukum, hukum tidak sekadar menjadi kumpulan norma tertulis. Hukum harus menghadirkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
Konsep bonum commune atau kepentingan bersama menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama penyelenggaraan kekuasaan.
Prinsip klasik Salus Populi Suprema Lex Esto mengingatkan bahwa keselamatan dan kepentingan rakyat harus ditempatkan sebagai hukum tertinggi.
Maka ketika uang publik digunakan untuk pembangunan, pertanyaan filosofisnya sederhana:
Siapa yang paling memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut?
Jika manfaatnya kembali kepada masyarakat, pembangunan memiliki legitimasi sosial.
Namun jika manfaat dominannya justru dinikmati kepentingan privat, maka moralitas hukum dan keadilan publik patut dipertanyakan.
Kekuasaan tidak boleh berubah menjadi kendaraan untuk memindahkan sumber daya publik kepada segelintir orang.
POTENSI PIDANA HARUS DIBUKTIKAN, BUKAN SEKADAR DITUDUHKAN
Dari perspektif hukum pidana korupsi, aparat perlu menguji apakah fakta yang ditemukan memenuhi unsur tindak pidana.
UU Tipikor tetap menjadi rezim hukum khusus dalam pemberantasan korupsi, dengan ketentuan tertentu yang telah mengalami penyesuaian setelah berlakunya KUHP Nasional.
Karena itu, FikiranRajat.id tidak menyatakan bahwa unsur tindak pidana telah terbukti hanya karena sebuah proyek diduga memberikan manfaat kepada pihak tertentu.
Yang harus dibuktikan adalah seluruh unsur pidananya, termasuk kewenangan, proses pengambilan keputusan, hubungan kepentingan, keuntungan yang diperoleh, perbuatan melawan hukum, serta kerugian keuangan negara apabila memang ada.
Itulah sebabnya FikiranRajat.id meminta audit dan pemeriksaan, bukan penghakiman.
KUHP NASIONAL 2023 SUDAH BERLAKU
Indonesia telah memasuki era KUHP Nasional melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Namun, karena objek proyek yang disorot merupakan pekerjaan Tahun Anggaran 2021, penerapan ketentuan pidana harus tetap memperhatikan asas legalitas, tempus delicti, serta ketentuan peralihan.
KUHP baru tidak boleh digunakan secara retroaktif untuk menghukum perbuatan yang dilakukan sebelum ketentuan pidananya berlaku.
Dengan demikian, penerapan hukum terhadap proyek 2021 harus dilakukan secara cermat berdasarkan waktu terjadinya perbuatan dan ketentuan pidana yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan, termasuk rezim hukum khusus apabila relevan.
KUHAP BARU: UJI ALAT BUKTI, BUKAN SEKADAR MEMANGGIL
Sejak 2 Januari 2026, Indonesia juga telah menggunakan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Dalam konteks investigasi ini, desakan FikiranRajat.id bukan agar seseorang langsung dinyatakan bersalah.
Desakannya sederhana:
SELIDIKI.
PERIKSA.
AUDIT.
UJI DOKUMEN.
UJI KETERANGAN SAKSI.
UJI HUBUNGAN ANTARA PROYEK DAN PENERIMA MANFAAT.
Jika ditemukan bukti yang cukup, proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan hukum acara pidana.
Sebaliknya, jika seluruh dugaan tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara terang agar tidak ada pihak yang menjadi korban tuduhan tanpa dasar.
JEMBATAN SEI. GEMURUH BUKAN HANYA SOAL BETON DAN BESI
Sebuah jembatan dengan nilai Rp703 juta tidak boleh dinilai hanya dari apakah konstruksinya berdiri.
Pertanyaan yang lebih penting:
Apakah negara memperoleh manfaat sebagaimana yang dibayarkan?
Apakah masyarakat memperoleh akses sebagaimana yang direncanakan?
Apakah proses penganggaran bebas dari konflik kepentingan?
Apakah lokasi proyek benar-benar didasarkan pada kebutuhan publik?
Apakah ada pihak yang memperoleh keuntungan khusus dari uang APBD tersebut?
Jika semua jawabannya bersih, tidak ada alasan untuk takut membuka dokumen.
Jika ditemukan penyimpangan, tidak boleh ada kekuatan politik, status mantan pejabat, hubungan keluarga ataupun pengaruh ekonomi yang menghalangi proses hukum.
APH SAROLANGUN DITANTANG MEMBUKA TERANG
FikiranRajat.id mendesak Kejaksaan Negeri Sarolangun, Polres Sarolangun, Inspektorat/APIP dan instansi teknis terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Pemeriksaan setidaknya perlu menelusuri:
– Dokumen usulan Pokir;
– RKPD dan dokumen perencanaan;
– KUA-PPAS;
– DPA Dinas PUPR;
– RUP Kode 27106770;
– HPS;
– Dokumen pengadaan;
– Kontrak pekerjaan;
– Gambar teknis;
– Pembayaran;
– Berita acara pemeriksaan pekerjaan;
– Berita acara serah terima;
– Status tanah;
– Penerima manfaat;
– serta hubungan lokasi proyek dengan kepentingan pihak tertentu.
Jangan hanya melihat jembatannya. Telusuri siapa yang membutuhkan, siapa yang mengusulkan, siapa yang menentukan, siapa yang mengerjakan dan siapa yang akhirnya memperoleh manfaat.
Di situlah kemungkinan penyimpangan dapat terlihat.
SLAMET KASTALO: SILAKAN BUKA SEMUA DOKUMEN
FikiranRajat.id memberikan ruang klarifikasi seluas-luasnya kepada Slamet Kastalo, mantan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun tiga periode.
Kami meminta penjelasan terbuka:
Apakah benar Jembatan Sei. Gemuruh merupakan Pokir yang diperjuangkan ketika dirinya menjabat?
Apa dasar pemilihan lokasi?
Siapa masyarakat penerima manfaat?
Apakah dirinya memiliki atau menguasai lahan di sekitar lokasi?
Apakah akses yang terhubung dengan jembatan tersebut digunakan untuk kepentingan perkebunan pribadi?
Apakah dirinya pernah terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran atau pengadaan proyek tersebut?
Dan apabila seluruh informasi tersebut tidak benar, silakan bantah dengan dokumen.
Sebab dalam kerja jurnalistik investigatif, dokumen jauh lebih kuat daripada bantahan lisan.
PENUTUP: KEKUASAAN HARUS TUNDUK PADA HUKUM
Tiga periode menjadi anggota DPRD bukan tiket untuk memperoleh keistimewaan.
Pokir bukan milik pribadi anggota dewan.
APBD bukan uang partai.
Pembangunan publik bukan fasilitas pribadi.
Jika benar proyek tersebut murni untuk kepentingan rakyat, biarkan dokumen membuktikannya.
Jika ternyata terdapat penyimpangan, biarkan hukum membongkarnya.
Karena dalam negara hukum, yang harus berdiri paling tinggi bukanlah mantan pejabat, bukan kekuasaan politik dan bukan kepentingan ekonomi—melainkan hukum dan kepentingan rakyat.
FikiranRajat.id akan terus mengawal persoalan ini berdasarkan dokumen, data lapangan dan hak jawab para pihak.
Sampai berita ini ditayangkan, redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Slamet Kastalo, Pemerintah Kabupaten Sarolangun, DPRD Kabupaten Sarolangun, Dinas PUPR Sarolangun, pihak pelaksana pekerjaan serta pihak lain yang berkaitan dengan proyek tersebut sesuai prinsip Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(TIM INVESTIGASI FIKIRANRAJAT.ID)
🪶 http://fikiranrajat.id
Discussion about this post