JAMBI – Persoalan dugaan penyalahgunaan dan pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Jambi kembali menjadi sorotan.
Jauh sebelum antrean panjang BBM bersubsidi kembali menjadi perhatian publik, aktivitas kendaraan yang diduga digunakan untuk melangsir Solar subsidi telah menjadi perhatian dan dokumentasi lapangan.
Kini, persoalan tersebut memperoleh fakta baru.
Dokumen Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ditreskrimsus Polda Jambi tertanggal 4 Mei 2026 menunjukkan bahwa laporan/pengaduan yang disampaikan Abdul Mutholip telah masuk dalam proses penyelidikan.
Dalam dokumen tersebut disebutkan sejumlah tindakan yang telah dilakukan penyelidik, antara lain pemeriksaan terhadap personel PT Era Sakti Wiraforestama, pemeriksaan Retail Sales Area Jambi PT Pertamina Patra Niaga, pengecekan SPBU Tanjung Lumut dan SPBU Sungai Duren, serta pemeriksaan terhadap pelapor.
SP2HP tersebut juga mencantumkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/68/II/RES.5/2026/Ditreskrimsus tanggal 11 Februari 2026 serta Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/135/IV/RES.5/2026/Ditreskrimsus tanggal 14 April 2026.
Artinya, perkara ini bukan sekadar informasi yang beredar di tengah masyarakat. Ada laporan, ada proses penyelidikan, ada pemeriksaan dan ada SP2HP yang menjadi bagian dari administrasi penanganan perkara.
Namun justru di titik inilah pertanyaan publik muncul.
Setelah SP2HP Terbit, Ke Mana Ujung Penyelidikannya?
Pertanyaannya sederhana:
Apa hasil dari seluruh tindakan penyelidikan tersebut?
Apakah pemeriksaan terhadap pihak Pertamina telah menghasilkan temuan?
Apakah data transaksi pembelian Solar subsidi di SPBU telah diperiksa secara menyeluruh?
Apakah rekaman CCTV telah diamankan dan dianalisis?
Apakah data transaksi kendaraan atau sistem digital yang digunakan dalam pembelian BBM subsidi telah ditelusuri?
Apakah kendaraan yang diduga berulang kali mengisi BBM subsidi telah diidentifikasi pola pengisiannya?
Dan yang paling penting:
Apakah aliran BBM setelah keluar dari SPBU telah berhasil ditelusuri?
Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan.
Dokumentasi lapangan yang dihimpun FikiranRajat.id menunjukkan keberadaan sejumlah kendaraan angkutan di sekitar SPBU pada waktu yang berbeda.
Pada 6 Mei 2026, dokumentasi dilakukan di kawasan Jalan Lingkar Timur I, Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.
Kemudian pada 7 Juni 2026, dokumentasi kembali dilakukan di kawasan Lebak Bandung dan Paal Lima, Kota Jambi.
Dokumentasi tersebut memperlihatkan sejumlah kendaraan angkutan, termasuk kendaraan jenis truk, berada di sekitar kawasan SPBU maupun jalur distribusi kendaraan.
Dokumentasi tersebut tentu tidak dengan sendirinya membuktikan telah terjadi tindak pidana.
Namun apabila dikaitkan dengan laporan dan informasi yang sedang didalami aparat penegak hukum mengenai dugaan pelangsiran BBM subsidi, keberadaan kendaraan-kendaraan tersebut setidaknya layak menjadi bahan verifikasi dan pendalaman lebih lanjut.
Dugaan Rantai Perdagangan: Dari SPBU ke Penampung
Informasi yang dihimpun FikiranRajat.id menyebut adanya dugaan pola perdagangan berjenjang.
BBM subsidi diduga dibeli melalui kendaraan yang digunakan sebagai pelansir, kemudian hasil pelangsiran tersebut dijual kepada penampung dengan harga sekitar Rp14.000 per liter.
Selanjutnya, berdasarkan informasi yang masih memerlukan pembuktian, BBM tersebut diduga dicampur dengan minyak ilegal sebelum dipasarkan kembali kepada pihak yang membutuhkan BBM untuk aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI.
Informasi tersebut tentu bukan kesimpulan hukum.
Masih diperlukan pembuktian mengenai:
▪️siapa penampungnya;
▪️dari mana BBM tersebut berasal;
▪️berapa volume yang dihimpun;
▪️bagaimana pola transaksi dilakukan;
▪️di mana BBM ditampung;
▪️apakah benar terjadi pencampuran dengan minyak ilegal;
▪️siapa pembeli akhirnya;
▪️serta apakah BBM tersebut benar-benar mengalir ke lokasi aktivitas PETI.
Justru seluruh pertanyaan itulah yang seharusnya menjadi wilayah penyelidikan aparat penegak hukum.
Jangan Berhenti pada Sopir dan Kendaraan
Jika dugaan tersebut benar, maka persoalannya jauh lebih besar daripada sekadar kendaraan yang mengantre di SPBU.
Rantai yang harus dibongkar adalah:
SPBU → kendaraan pelansir → penampung → dugaan pengoplosan → pembeli akhir.
Sebab apabila penyelidikan hanya berhenti pada sopir atau pemilik kendaraan, sementara pihak yang membeli, menampung dan mengedarkan kembali BBM tidak tersentuh, maka persoalan pokoknya belum terurai.
Dalam konteks ini, penyelidikan seharusnya tidak hanya menjawab “siapa yang mengisi BBM?”, tetapi juga menjawab:
“Untuk siapa BBM itu dibeli, ke mana dibawa, siapa yang menampung dan siapa yang memperoleh keuntungan dari rantai tersebut?”
Di situlah letak pentingnya penyelidikan yang menyeluruh.
Solar Subsidi Bukan Komoditas Bebas untuk Diperdagangkan
Solar termasuk dalam rezim BBM tertentu yang penyediaan dan pendistribusiannya diatur pemerintah. Perpres Nomor 191 Tahun 2014 mengatur penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM, termasuk mekanisme pendistribusian Jenis BBM Tertentu. Peraturan tersebut masih berstatus berlaku dan telah mengalami beberapa perubahan.
Karena itu, ketika BBM yang memperoleh subsidi pemerintah diduga dialihkan dari peruntukannya untuk memperoleh keuntungan melalui perdagangan ilegal, persoalannya bukan lagi sekadar antrean panjang di SPBU.
Ada persoalan mengenai ketepatan sasaran subsidi, tata kelola distribusi, potensi kerugian kepentingan publik, serta dugaan penyalahgunaan BBM yang memperoleh subsidi pemerintah.
Penelitian dan pemeriksaan terhadap subsidi BBM juga memiliki hubungan langsung dengan kepentingan kesejahteraan masyarakat karena subsidi pada dasarnya merupakan kebijakan yang diarahkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Perspektif Hukum: Bukan Sekadar Pelanggaran Administratif
Secara normatif, dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah memiliki konsekuensi pidana.
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Dengan demikian, apabila hasil penyelidikan nantinya menemukan adanya perbuatan yang memenuhi unsur pidana, persoalan tersebut tidak berhenti sebagai persoalan antrean, pelanggaran tata kelola SPBU atau sekadar persoalan administrasi.
Ada kemungkinan konsekuensi pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang terbukti terlibat.
Namun tentu saja, menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan proses hukum, bukan kesimpulan media.
KUHP dan KUHAP Baru Sudah Berlaku
Ada satu konteks hukum yang juga tidak boleh diabaikan.
Sejak 2 Januari 2026, Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai hukum pidana nasional. UU tersebut menjadi kerangka umum hukum pidana nasional dan juga menjadi dasar bagi penerapan ketentuan pidana di luar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain.
Pada tanggal yang sama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP juga mulai berlaku dan mencabut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. KUHAP baru antara lain mengatur penyempurnaan kewenangan penyelidik dan penyidik, penguatan koordinasi dengan penuntut umum serta berbagai mekanisme perlindungan hak dalam proses pidana.
Artinya, dalam konteks hukum saat ini, proses penyelidikan bukan sekadar aktivitas administratif.
Ia merupakan bagian dari mekanisme hukum untuk mencari dan menguji fakta sebelum perkara ditentukan lebih lanjut berdasarkan hukum acara yang berlaku.
Terlebih, UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juga telah berlaku sejak 2 Januari 2026 untuk menyesuaikan ketentuan pidana di luar KUHP dengan kerangka KUHP Nasional.
Karena itu, publik berhak mempertanyakan perkembangan sebuah laporan ketika telah ada SP2HP yang menunjukkan bahwa tindakan penyelidikan memang pernah dilakukan.
Polda Jambi Didesak Tidak Membiarkan Perkara Berhenti di Atas Kertas
FikiranRajat.id tidak sedang menyatakan bahwa seluruh kendaraan yang terdokumentasi telah melakukan tindak pidana.
FikiranRajat.id juga tidak menyimpulkan bahwa SPBU tertentu telah terbukti melakukan penyimpangan.
Justru sebaliknya.
Dokumentasi lapangan tersebut kami tempatkan sebagai bahan informasi yang layak diverifikasi oleh aparat penegak hukum.
Sebab apabila benar terdapat pola pembelian BBM subsidi secara berulang, kemudian BBM tersebut dikumpulkan, diperdagangkan kembali dengan harga jauh lebih tinggi dan masuk ke rantai distribusi ilegal, maka penyelidikan tidak boleh berhenti pada permukaan.
Polda Jambi perlu menjawab secara terbuka:
Apa hasil pemeriksaan terhadap Pertamina?
Apa hasil pengecekan terhadap SPBU?
Apakah data transaksi kendaraan telah dianalisis?
Apakah CCTV telah diperiksa?
Apakah kendaraan yang diduga melakukan pengisian berulang telah ditelusuri?
Apakah penampung BBM telah ditemukan?
Dan apakah aliran BBM setelah keluar dari SPBU telah berhasil dipetakan?
Sebab tanpa menjawab pertanyaan tersebut, masyarakat akan terus bertanya:
Apakah penyelidikan benar-benar bergerak menuju pengungkapan jaringan, atau berhenti pada SP2HP yang sekadar mencatat bahwa pemeriksaan pernah dilakukan?
Hukum Jangan Hanya Menjadi Catatan Administrasi
Ada filosofi sederhana dalam hukum:
Hukum tidak dibentuk untuk sekadar tertulis di atas kertas, tetapi untuk menghadirkan ketertiban, keadilan dan kepastian.
Ketika masyarakat harus mengantre panjang untuk memperoleh BBM bersubsidi, sementara pada saat yang sama muncul dugaan adanya pihak yang memperoleh keuntungan dengan cara mengalihkan BBM subsidi ke pasar ilegal, maka negara tidak cukup hanya mengatakan bahwa pengawasan sedang berjalan.
Pengawasan harus menghasilkan tindakan.
Penyelidikan harus menghasilkan kejelasan.
Dan hukum harus mampu membedakan siapa yang hanya berada di dalam antrean dengan siapa yang diduga menjadikan subsidi rakyat sebagai mata rantai bisnis ilegal.
Sebab subsidi bukan hadiah untuk segelintir orang.
Subsidi adalah kebijakan negara yang dibebankan kepada keuangan publik untuk kepentingan masyarakat yang berhak.
Jika benar subsidi tersebut dibajak untuk kepentingan pribadi dan kemudian mengalir ke aktivitas ilegal, maka yang sesungguhnya dirugikan bukan hanya negara.
Yang dirugikan adalah masyarakat yang seharusnya menerima manfaat subsidi tersebut.
Publik Menunggu Jawaban Polda Jambi
SP2HP tanggal 4 Mei 2026 telah menunjukkan bahwa perkara ini pernah berada dalam proses penyelidikan dan sejumlah tindakan telah dilakukan.
Kini, setelah dokumentasi lapangan kembali menunjukkan adanya aktivitas kendaraan angkutan di sekitar SPBU pada waktu yang berbeda, pertanyaan mengenai perkembangan perkara tersebut menjadi semakin relevan.
FikiranRajat.id meminta Polda Jambi memberikan penjelasan mengenai perkembangan penyelidikan berdasarkan SP2HP tertanggal 4 Mei 2026 tersebut.
Bukan karena media ingin menggantikan tugas penyidik.
Melainkan karena publik berhak mengetahui apakah laporan yang telah masuk dan telah ditindaklanjuti itu benar-benar bergerak menuju kepastian hukum.
Sebab pada akhirnya, ukuran penegakan hukum bukan terletak pada berapa banyak surat yang diterbitkan.
Ukuran penegakan hukum adalah apakah kebenaran berhasil ditemukan, apakah pelanggaran berhasil dibuktikan, dan apakah hukum benar-benar bekerja ketika kepentingan rakyat dipertaruhkan.
FikiranRajat.id akan terus mengikuti perkembangan perkara ini.
Catatan Redaksi: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini merupakan informasi yang masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum. Dokumentasi kendaraan di sekitar SPBU tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya tindak pidana. FikiranRajat.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak Pertamina, pengelola SPBU, pemilik kendaraan, maupun pihak lain yang merasa berkepentingan terhadap pemberitaan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip jurnalistik.
Discussion about this post