Kopenhagen, Denmark – Dukungan internasional terhadap rencana otonomi Sahara Maroko kembali mendapatkan dorongan diplomatik yang signifikan. Denmark secara resmi memberikan pujian dan dukungan terhadap inisiatif tersebut sebagai dasar yang kokoh dan kredibel untuk mencapai solusi yang disepakati bersama oleh semua pihak terkait persoalan Sahara Maroko.
Pernyataan tegas ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, dalam keterangan persnya seusai bertemu dengan Menteri Luar Negeri, Kerjasama Afrika, dan Warga Maroko di Luar Negeri, Nasser Bourita, di Kopenhagen, Sabtu, 5 September 2026. Rasmussen menegaskan bahwa posisi Denmark sejalan dengan pandangan Uni Eropa, khususnya dalam menyambut baik pengadopsian Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) Nomor 2797.
Lebih lanjut, ia menyoroti proposisi otonomi Maroko sebagai langkah yang luar biasa, serius, dan memberikan kontribusi esensial bagi proses perdamaian yang dipimpin oleh PBB. Sebagai anggota DK PBB, sikap Denmark memperkuat momentum global di bawah kepemimpinan Raja Maroko, Yang Mulia King Mohammed VI dalam menegaskan kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara.
Apresiasi dari Indonesia-Morocco Sahara Brotherhood
Perkembangan diplomasi ini mendapat sambutan hangat dari Indonesia. Wilson Lalengke, Presiden Indonesia-Morocco Sahara Brotherhood (Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko – Persisma), memberikan apresiasi tinggi atas komitmen Maroko dan negara-negara sahabat dalam menciptakan dunia yang aman, damai, dan harmonis.
Tokoh pers nasional Indonesia itu menyatakan bahwa dukungan Denmark terhadap rencana otonomi Maroko merupakan bukti nyata bahwa pendekatan dialogis berbasis saling menghormati adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa teritorial yang sensitif. Menurutnya, inisiatif Maroko memberikan teladan nyata bagaimana sebuah negara dapat menjaga kedaulatan teritorialnya sekaligus menawarkan solusi politik yang inklusif bagi integritas wilayah dan kesejahteraan masyarakat di wilayah terkait.
Ia juga menambahkan bahwa Persisma terus berkomitmen untuk mendukung setiap langkah diplomasi damai yang memperkuat hubungan persahabatan antar-bangsa. “Langkah-langkah strategis yang diambil Maroko bersama para mitranya di panggung internasional, seperti Denmark dan PBB, adalah pijakan penting untuk merealisasikan perdamaian yang berkelanjutan, tidak hanya di kawasan Afrika Utara, tetapi juga sebagai inspirasi bagi penyelesaian konflik serupa di belahan dunia lainnya,” ungkap Wilson Lalengke dari Jakarta, Minggu, 6 September 2026.
Aktivis HAM internasional itu juga menambahkan bahwa posisi Denmark memperkuat keyakinan bahwa perdamaian sejati lahir dari kesediaan untuk memahami dan menghormati perbedaan. Ia menggarisbawahi bahwa Indonesia, melalui Persisma, terus mendukung setiap langkah yang mengarah pada penyelesaian damai atas wilayah yang berstatus sengketa, termasuk Sahara Maroko.
“Upaya Maroko dan Denmark menunjukkan bahwa diplomasi yang berlandaskan kejujuran dan saling menghormati dapat menjadi fondasi bagi perdamaian global. Dunia membutuhkan lebih banyak contoh seperti ini, di mana kekuatan moral dan intelektual mengalahkan ambisi politik sempit,” ujar Wilson Lalengke.
Dukungan Denmark yang kian memperkokoh legitimasi internasional atas Sahara Maroko menandai babak baru dalam pencarian solusi permanen. Keberhasilan diplomasi ini membuktikan bahwa dedikasi terhadap prinsip-pragmatis, dialog konstruktif, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara adalah pilar utama dalam membangun persaudaraan antarbangsa serta menciptakan stabilitas global yang hakiki.
Perspektif Filosofis: Jalan Tengah Menuju Keadilan
Dalam pandangan filosofis, penyelesaian sengketa teritorial seperti Sahara Maroko menuntut pendekatan yang menggabungkan keadilan, kebijaksanaan, dan empati. Filsuf Yunani Aristoteles (384-322 SM) pernah menulis bahwa keadilan bukan sekadar memberi setiap orang apa yang menjadi haknya, tetapi juga menempatkan setiap pihak dalam posisi yang memungkinkan tercapainya harmoni sosial.
Sementara Konfusius (551-479 SM) mengajarkan bahwa perdamaian yang langgeng hanya dapat dicapai bila manusia mampu menahan diri dari keserakahan dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Prinsip ini tercermin dalam langkah Maroko yang menawarkan otonomi luas bagi wilayah Sahara, tanpa mengorbankan integritas nasionalnya.
Dalam konteks modern, gagasan ini sejalan dengan nilai-nilai multikulturalisme dan dialog antarperadaban yang menjadi ciri khas dunia kontemporer. Ketika negara-negara memilih jalan diplomasi daripada konflik, mereka sesungguhnya sedang menegakkan nilai tertinggi dari peradaban manusia: kemampuan untuk hidup berdampingan dalam perbedaan.
Dukungan Denmark terhadap rencana otonomi Maroko memperkuat momentum internasional yang mengarah pada stabilitas kawasan Afrika Utara. Langkah ini juga menjadi contoh bagi negara-negara lain bahwa penyelesaian damai atas sengketa wilayah dapat dicapai melalui mekanisme hukum dan diplomasi, bukan melalui kekerasan.
“Kita harus belajar dari Maroko dan Denmark bahwa perdamaian bukanlah hasil dari kekuatan militer, melainkan dari kekuatan moral dan intelektual. Dunia yang damai hanya bisa dibangun oleh bangsa-bangsa yang berani menempatkan keadilan di atas kepentingan sempit,” ujar Wilson Lalengke menutup pernyataannya.
Dengan demikian, posisi Denmark dan Maroko bukan hanya langkah diplomatik, tetapi juga simbol kebangkitan nilai-nilai kemanusiaan dalam politik global. Di tengah dunia yang sering terpecah oleh ambisi dan konflik, kerja sama semacam ini menjadi pengingat bahwa peradaban sejati tumbuh dari kemampuan untuk berdialog, menghormati, dan mencari jalan tengah. (TIM/Red)
Discussion about this post