Kami Bukan Penumpang Gelap, Kami Pemilik Sah Bangsa Ini
TAJUK REDAKSI
FIKIRANRAJAT.ID Malam ini saya menulis bukan sebagai wartawan.
Bukan sebagai aktivis.
Bukan sebagai pelapor.
Saya menulis sebagai rakyat.
Sebagai seorang anak bangsa yang lahir, tumbuh, dan besar di tanah Jambi. Sebagai seorang wong cilik yang masih percaya bahwa negara seharusnya hadir untuk rakyatnya.
Namun semakin lama saya berjalan, semakin sering satu pertanyaan muncul di dalam hati:
Untuk apa sebenarnya para pemimpin itu hadir?
Untuk apa ada gubernur?
Untuk apa ada kapolda?
Untuk apa ada kajati?
Untuk apa ada bupati, walikota, DPRD, dan seluruh pejabat yang dibiayai oleh uang rakyat?
Pertanyaan ini bukan lahir karena kebencian.
Bukan karena dendam.
Bukan pula karena ambisi.
Pertanyaan ini lahir dari rasa kecewa yang menumpuk selama bertahun-tahun ketika melihat rakyat berjuang sendirian memperjuangkan haknya.
Kami melihat jalan rusak.
Kami melihat proyek bermasalah.
Kami melihat hutan dirambah.
Kami melihat dana desa dipersoalkan masyarakat.
Kami melihat dugaan penyimpangan penggunaan uang negara.
Kami melihat antrean panjang BBM subsidi yang seharusnya menjadi hak rakyat kecil.
Dan kami melihat laporan demi laporan masyarakat berjalan tanpa kepastian yang jelas.
Ironisnya, yang paling sering terdengar justru pidato keberhasilan, seremoni, baliho, konferensi pers, dan publikasi pencitraan.
Sementara rakyat masih bertanya:
Apakah negara benar-benar hadir untuk kami?
Saya berbicara berdasarkan pengalaman.
Bertahun-tahun kami mengumpulkan data.
Mencari dokumen.
Menyusuri lokasi proyek.
Mewawancarai masyarakat.
Mengeluarkan biaya sendiri.
Mengorbankan waktu sendiri.
Bahkan terkadang harus menghadapi tekanan sendiri.
Tidak ada uang negara yang kami nikmati.
Tidak ada kendaraan dinas yang kami gunakan.
Tidak ada fasilitas pemerintah yang kami pakai.
Tetapi kami tetap berjalan.
Karena kami percaya bahwa uang negara adalah uang rakyat.
Dan rakyat berhak mengawalnya.
Kami melaporkan dugaan penyimpangan proyek.
Kami melaporkan persoalan dana desa.
Kami melaporkan dugaan kerugian negara.
Kami melaporkan persoalan lingkungan hidup.
Kami melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang menurut temuan investigasi kami melibatkan armada angkutan sawit dalam jumlah sangat besar.
Akibatnya siapa yang dirugikan?
Bukan pengusaha besar.
Yang dirugikan adalah rakyat kecil.
Yang dirugikan adalah petani.
Yang dirugikan adalah nelayan.
Yang dirugikan adalah sopir kecil.
Yang dirugikan adalah masyarakat yang seharusnya menikmati subsidi negara.
Laporan telah disampaikan.
Data telah diberikan.
Keterangan telah diminta.
Bahkan pelapor telah diperiksa.
Namun hingga hari ini masyarakat masih bertanya tentang kepastian tindak lanjutnya.
Dan itu bukan satu-satunya laporan.
Masih ada laporan proyek.
Masih ada laporan dana desa.
Masih ada laporan perambahan hutan.
Masih ada laporan penggunaan uang negara.
Masih ada laporan yang hingga hari ini belum memberikan jawaban yang memuaskan bagi masyarakat.
Karena itulah saya kembali bertanya.
Untuk apa kekuasaan itu diberikan?
Apakah hanya untuk menghadiri seremoni?
Apakah hanya untuk memotong pita?
Apakah hanya untuk menyampaikan pidato?
Apakah hanya untuk mempertahankan jabatan?
Ataukah untuk memastikan rakyat memperoleh keadilan dan perlindungan yang menjadi haknya?
Bung Karno pernah berkata:
“Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.”
Kalimat itu sederhana.
Namun sangat dalam.
Karena sejarah selalu mencatat.
Sejarah mencatat siapa yang menggunakan kekuasaan untuk melayani rakyat.
Dan sejarah juga mencatat siapa yang menikmati kekuasaan tetapi lupa kepada rakyat.
Hari ini saya tidak sedang menuduh siapa pun.
Saya tidak sedang menghakimi siapa pun.
Saya hanya ingin mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah.
Kekuasaan adalah titipan.
Dan setiap titipan kelak akan dimintai pertanggungjawaban.
Bukan hanya di hadapan hukum.
Tetapi juga di hadapan sejarah.
Dan lebih dari itu, di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa.
Filsuf Yunani Aristoteles pernah mengingatkan bahwa tujuan negara adalah menghadirkan kebaikan bagi warganya.
Artinya, keberadaan pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh institusi negara bukan untuk dirinya sendiri.
Mereka hadir untuk rakyat.
Mereka ada karena rakyat.
Mereka dibiayai oleh rakyat.
Dan mereka akan dinilai oleh rakyat.
Yang paling menyakitkan bukanlah ketika rakyat kalah.
Yang paling menyakitkan adalah ketika rakyat merasa berjalan sendirian.
Mencari data sendiri.
Mengumpulkan dokumen sendiri.
Mengeluarkan biaya sendiri.
Memperjuangkan haknya sendiri.
Sementara mereka yang diberi amanah justru terlihat lebih sibuk menjaga citra daripada menjaga kepercayaan.
Padahal bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang menghormati para pahlawannya.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai rakyatnya yang masih peduli.
Karena negeri ini tidak akan hancur ketika koruptor bertambah banyak.
Negeri ini akan hancur ketika orang-orang baik mulai lelah untuk peduli.
Saya hanyalah Abdul Muthalib.
Seorang wong cilik dari Jambi.
Mungkin suara saya kecil.
Mungkin tulisan ini tidak akan mengubah apa pun.
Namun saya ingin anak-anak dan cucu-cucu saya kelak mengetahui satu hal.
Bahwa ketika saya melihat sesuatu yang menurut hati nurani perlu diperjuangkan, saya tidak memilih diam.
Bahwa ketika saya melihat hak rakyat dipertanyakan, saya berusaha mengawalnya.
Bahwa ketika banyak orang memilih diam, saya mencoba tetap bersuara.
Karena saya percaya manusia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas hasil yang tidak mampu ia capai.
Tetapi manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran yang ia ketahui namun sengaja ia diamkan.
Maka kepada seluruh pemegang kekuasaan di Provinsi Jambi, izinkan seorang rakyat kecil bertanya:
Sudahkah kehadiran kalian benar-benar bermanfaat bagi rakyat?
Sudahkah jabatan yang kalian emban menghadirkan keadilan bagi mereka yang lemah?
Sudahkah rakyat merasakan perlindungan yang seharusnya diberikan negara?
Jika jawabannya belum, maka masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan.
Sebab kami bukan penumpang gelap.
Kami bukan tamu di negeri ini.
Kami bukan pengganggu yang harus disingkirkan.
Kami adalah pemilik sah bangsa ini.
Dan selama Tuhan masih memberikan kami napas, kami akan terus menjaga negeri ini dengan cara yang kami mampu.
Meski harus berjalan sendiri.
Meski harus menahan kecewa.
Meski harus menunggu keadilan yang entah kapan datangnya.
Karena kami percaya, pada akhirnya bukan jabatan yang akan dikenang sejarah.
Melainkan manfaat yang ditinggalkan bagi rakyat.
✒️FIKIRANRAJAT.ID
“Suara yang tidak dibeli, nurani yang tidak disewakan.”
Discussion about this post