• Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan
Fikiran Ra’jat
No Result
View All Result
  • Berita
    • All
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional

    Bupati Hurmin Harus Bersikap! Plt BPKAD “Lempar Handuk” Soal Aset SRDP Singkut, Padahal Sertifikat BPN Jelas Atas Nama Pemkab Sarolangun

    Majelis Hakim PN Cibinong Diduga Kuat Berpihak pada Pelaku Mafia Tanah

    Desak Ketegasan Kejati Jambi: Jangan Tebang Pilih, Kerahkan Intelijen Usut Tuntas Skandal Aset Singkut!

    Dinamika Pembangunan dan Catatan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Sarolangun dari Masa ke Masa

    Kerawanan Karhutla di Pauh Sarolangun: Warga Keluhkan Ketidaksiapan Posko, Kepala BPBD Bungkam Saat Dikonfirmasi

    Menata Ulang Tata Kelola Peradilan: Memperkuat Peran Komisi Yudisial demi Keadilan Sempurna bagi Rakyat Indonesia

    Tirai Gelap di Ruang Sidang PN Cibinong: Ketika Majelis Hakim Menjadi Benteng Pembungkaman Pers

    Drama Aset SRDP Singkut, Kabid Aset Sarolangun Diduga “Kucing-Kucingan” Saat Hendak Dikonfirmasi Media

    20% Dana Desa 2025 untuk BUMDes Dipertanyakan, Pokja Wartawan KBB Minta Kejelasan

    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah
  • Berita
    • All
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional

    Bupati Hurmin Harus Bersikap! Plt BPKAD “Lempar Handuk” Soal Aset SRDP Singkut, Padahal Sertifikat BPN Jelas Atas Nama Pemkab Sarolangun

    Majelis Hakim PN Cibinong Diduga Kuat Berpihak pada Pelaku Mafia Tanah

    Desak Ketegasan Kejati Jambi: Jangan Tebang Pilih, Kerahkan Intelijen Usut Tuntas Skandal Aset Singkut!

    Dinamika Pembangunan dan Catatan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Sarolangun dari Masa ke Masa

    Kerawanan Karhutla di Pauh Sarolangun: Warga Keluhkan Ketidaksiapan Posko, Kepala BPBD Bungkam Saat Dikonfirmasi

    Menata Ulang Tata Kelola Peradilan: Memperkuat Peran Komisi Yudisial demi Keadilan Sempurna bagi Rakyat Indonesia

    Tirai Gelap di Ruang Sidang PN Cibinong: Ketika Majelis Hakim Menjadi Benteng Pembungkaman Pers

    Drama Aset SRDP Singkut, Kabid Aset Sarolangun Diduga “Kucing-Kucingan” Saat Hendak Dikonfirmasi Media

    20% Dana Desa 2025 untuk BUMDes Dipertanyakan, Pokja Wartawan KBB Minta Kejelasan

    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah
Morning News
No Result
View All Result
  • Berita
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah

Home » RAKYAT BUTUH BUKTI, BUKAN JANJI: ABDUL MUTHALIB TAGIH KEBERANIAN KEJATI JAMBI

RAKYAT BUTUH BUKTI, BUKAN JANJI: ABDUL MUTHALIB TAGIH KEBERANIAN KEJATI JAMBI

by Admin
11.06.2026
in Daerah, Hukrim, Nasional, Sejarah
0

JAMBI – Di tengah tumpukan laporan masyarakat yang belum menemukan ujung, Ketua DPD PPWI Provinsi Jambi, Abdul Muthalib, S.H., kembali mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi dalam menindaklanjuti berbagai dugaan korupsi yang selama ini menjadi perhatian publik.

 

Baca juga

Bupati Hurmin Harus Bersikap! Plt BPKAD “Lempar Handuk” Soal Aset SRDP Singkut, Padahal Sertifikat BPN Jelas Atas Nama Pemkab Sarolangun

Desak Ketegasan Kejati Jambi: Jangan Tebang Pilih, Kerahkan Intelijen Usut Tuntas Skandal Aset Singkut!

PETI Brutal di Dam Kutur Sarolangun: 10 Ekskavator Kerok Aset Negara, Polres dan Polda Jambi Disorot Tajam

AKSI PETANI MEMANAS, DOKUMEN AKOMODASI RAKYAT MISKIN BONGKAR DERETAN LAPORAN: DARI DUGAAN PENCULIKAN, PERUSAKAN, HINGGA KONFLIK LAHAN

Bagi Abdul Muthalib, persoalan utama hari ini bukan lagi soal banyaknya laporan yang masuk ke meja aparat penegak hukum. Persoalan sesungguhnya adalah bagaimana laporan tersebut berakhir. Apakah benar-benar ditindaklanjuti hingga tuntas atau hanya berputar dari satu meja ke meja lainnya hingga perlahan dilupakan waktu.

 

“Rakyat tidak butuh janji. Rakyat tidak butuh pidato. Rakyat butuh bukti. Tunjukkan satu saja kerja nyata yang benar-benar bisa dilihat dan dirasakan masyarakat,” tegas Abdul Muthalib.

 

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan.

 

Selama bertahun-tahun berbagai laporan dugaan penyimpangan anggaran, dugaan korupsi proyek pemerintah, dana desa, perambahan hutan hingga persoalan penyalahgunaan subsidi telah disampaikan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

 

Sebagian laporan bahkan dilengkapi dokumen, hasil investigasi lapangan, hingga data pendukung yang cukup untuk menjadi pintu masuk penyelidikan lebih lanjut.

 

Namun dalam pandangan masyarakat, terlalu banyak laporan yang berjalan lambat dan tidak memberikan kepastian yang jelas.

 

KEHADIRAN NEGARA DIUJI

 

Menurut Abdul Muthalib, masyarakat tidak sedang meminta perlakuan istimewa.

 

Masyarakat hanya meminta negara hadir melalui tindakan nyata.

 

“Kalau rakyat sudah berani melapor, sudah berani membuka data, sudah berani menunjukkan dugaan kerugian negara, maka negara juga harus menunjukkan keberpihakannya kepada kepentingan rakyat. Jangan biarkan kepercayaan itu mati karena terlalu lama menunggu,” ujarnya.

 

Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bentuk permusuhan terhadap institusi kejaksaan.

 

Sebaliknya, kritik tersebut lahir karena masih adanya harapan agar Kejati Jambi mampu menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menangani perkara-perkara yang menyangkut kepentingan publik.

 

JANGAN HANYA KEJAR IKAN KECIL

 

Abdul Muthalib juga mengingatkan bahwa masyarakat saat ini semakin kritis.

 

Publik tidak lagi hanya melihat berapa banyak konferensi pers yang digelar atau berapa banyak kegiatan seremonial yang dipublikasikan.

 

Yang ingin dilihat masyarakat adalah keberanian aparat dalam menyentuh aktor-aktor besar yang diduga menikmati uang rakyat.

 

“Jangan hanya ikan kecil yang ditangkap. Rakyat ingin melihat keberanian menyentuh siapa pun yang terlibat, tanpa melihat jabatan, kekuasaan, maupun pengaruhnya,” katanya.

 

Menurutnya, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan pada banyaknya slogan pemberantasan korupsi, melainkan pada sejauh mana uang rakyat berhasil diselamatkan dan pelaku penyimpangan diproses sesuai hukum.

 

SEJARAH AKAN MENILAI

 

Di akhir pernyataannya, Abdul Muthalib mengingatkan bahwa setiap pemegang jabatan pada akhirnya akan dinilai oleh sejarah.

 

Jabatan akan berakhir.

 

Kekuasaan akan berganti.

 

Tetapi jejak pengabdian akan tetap dikenang.

 

“Suatu hari masyarakat akan mengingat siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan siapa yang hanya sibuk menjaga citra. Sejarah selalu jujur. Sejarah tidak pernah bisa dibohongi,” ujarnya.

 

Kini publik menunggu.

 

Menunggu apakah Kejati Jambi akan menjawab pertanyaan masyarakat dengan tindakan nyata atau membiarkan berbagai laporan terus menggantung tanpa kepastian.

 

Karena pada akhirnya, sebagaimana yang disuarakan rakyat hari ini:

 

Keadilan tidak diukur dari janji yang diucapkan, melainkan dari keberanian untuk menegakkannya.

 

Pewarta : Tim FikiranRajat.id

Editor : Abdul Muthalib, S.H.

FIKIRANRAJAT.ID | Suara yang Tak Dibeli, Nurani yang Tak Disewakan

Tags: Aparat Penegak HukumGubernur jambiKajati JambiKapolda Jambikejati jambiKepercayaan PublikPelayanan PublikPemerintah Provinsi JambiPolda Jambi
ShareTweetSendScan

Artikel lainnya

Berita

Bupati Hurmin Harus Bersikap! Plt BPKAD “Lempar Handuk” Soal Aset SRDP Singkut, Padahal Sertifikat BPN Jelas Atas Nama Pemkab Sarolangun

17.10.2026
Berita

Majelis Hakim PN Cibinong Diduga Kuat Berpihak pada Pelaku Mafia Tanah

17.10.2026
Berita

Desak Ketegasan Kejati Jambi: Jangan Tebang Pilih, Kerahkan Intelijen Usut Tuntas Skandal Aset Singkut!

17.10.2026
Berita

Dinamika Pembangunan dan Catatan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Sarolangun dari Masa ke Masa

17.10.2026
Berita

Kerawanan Karhutla di Pauh Sarolangun: Warga Keluhkan Ketidaksiapan Posko, Kepala BPBD Bungkam Saat Dikonfirmasi

17.10.2026
Berita

Menata Ulang Tata Kelola Peradilan: Memperkuat Peran Komisi Yudisial demi Keadilan Sempurna bagi Rakyat Indonesia

17.10.2026
Next Post

ABDUL MUTHALIB, S.H. TAGIH KEPASTIAN HUKUM: JANGAN BIARKAN LAPORAN RAKYAT MATI DI MEJA BIROKRASI

Kebebasan Pers di Kuningan Terancam, PPWI Soroti Sikap Reaktif Oknum LMPI dalam Skandal SMPN 2 Sindangagung

Amanat Penderitaan Rakyat Nasionalisme yang Tergadai

Penyidik Turun ke Simpang Wong Kito, Paket 276 Meter Tayang Selesai, Fisiknya Tak Ditemukan

Dokumen LKPP Tayang Selesai, Penyidik Turun ke Simpang Wong Kito: Paket 276 Meter Rp2,3 Miliar Tak Ditemukan di Lapangan

Discussion about this post

Juni 2026
SSRKJSM
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
« Mei   Jul »
  • Bang Cobra: Oknum ASN Pendukung Romantis Jangan Balas Dendam atas Kekalahan di PSU Gorontalo Utara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Hamzah Sidik Soroti Aleg BK DPRD Gorontalo Utara yang Sebar Isu Mangkir 6 Bulan: “Kalau Tak Bisa Dibuktikan, Itu Hoaks”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Premanisme di Balik Meja Kepala Dinas Kesehatan Sarolangun: Jurnalis Metro7 Dianiaya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Korupsi Menggila di Disnakertrans Sarolangun: Ratusan Juta Raib, Bendahara Akui untuk “Kepentingan Pribadi”!  

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Guncang Sarolangun “Plt Kasubbag Umum” Gasak Gaji Sejumlah PNS dengan Dalih “Jasa Pengurusan'”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Fikiran Ra’jat

  • Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan

No Result
View All Result
  • Berita
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah