FIT AND PROPER TEST OJK — SUDAH LOLOS ATAU BARU FORMALITAS?

JAMBI — Setelah mencuatnya informasi terkait pengangkatan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, SH, MH, sebagai Komisaris Utama Bank 9 Jambi, kini perhatian publik mengerucut pada satu tahapan krusial:

Apakah yang bersangkutan sudah dinyatakan lulus fit and proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?

Tahap Wajib yang Menentukan Sah atau Tidak

Dalam industri perbankan, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD), pengangkatan komisaris tidak cukup hanya melalui seleksi internal atau keputusan pemegang saham.

Ada satu tahapan yang bersifat mandatory:

▪️Fit and Proper Test oleh OJK

Uji ini menilai:

▪️Integritas

▪️Kompetensi

▪️Reputasi keuangan

▪️Independensi kandidat

Tanpa kelulusan dari OJK:

jabatan komisaris belum dapat dianggap sah secara penuh.

Jika Sudah Dilantik, Tapi Belum Lolos OJK?

Ini titik krusial yang kini menjadi sorotan.

Dalam praktik umum:

▪️Penunjukan dapat dilakukan terlebih dahulu oleh pemegang saham

▪️Namun efektivitas jabatan bergantung pada persetujuan OJK

Artinya:

▪️Bisa saja seseorang disebut “terpilih”

▪️Bahkan “ditetapkan”

Namun:

belum sah menjalankan fungsi penuh sebelum mendapat persetujuan regulator.

Jika pelantikan dilakukan sebelum proses ini tuntas, maka:

▪️Berpotensi menimbulkan cacat administratif

▪️Membuka ruang pelanggaran tata kelola

▪️Menimbulkan ketidakpastian hukum dalam keputusan perusahaan

Status yang Masih Abu-Abu

Hingga saat ini, belum ada informasi terbuka mengenai:

▪️Tanggal pelaksanaan fit and proper test

▪️Status kelulusan kandidat

▪️Pernyataan resmi dari OJK

Padahal, untuk jabatan strategis di sektor keuangan, informasi ini seharusnya:

menjadi bagian dari transparansi publik, bukan wilayah yang tertutup.

Risiko Jika Hanya Formalitas

Jika uji kelayakan hanya dipandang sebagai formalitas, maka konsekuensinya serius:

▪️Turunnya standar tata kelola perbankan daerah

▪️Potensi intervensi non-profesional dalam pengawasan bank

▪️Melemahnya kepercayaan regulator dan publik

Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa berdampak pada:

▪️Kredibilitas Bank 9 Jambi

▪️Stabilitas pengelolaan keuangan daerah

Dimensi Konflik Kepentingan Kian Menguat

Masalah ini semakin kompleks jika dikaitkan dengan status kandidat sebagai Sekda aktif.

Jika:

▪️Belum ada kejelasan status dari OJK

▪️Belum ada transparansi dokumen

Namun:

▪️Pengangkatan sudah berjalan

Maka muncul pertanyaan lanjutan:

Apakah seluruh proses ini berjalan sesuai prinsip independensi, atau justru didorong oleh kekuatan struktural?

OJK Harus Bicara

Dalam situasi seperti ini, posisi OJK menjadi sangat penting.

Publik berhak mengetahui:

▪️Apakah proses uji kelayakan sudah dilakukan

▪️Apakah kandidat dinyatakan memenuhi syarat

▪️Atau justru masih dalam tahap penilaian

Tanpa penjelasan regulator, ruang spekulasi akan terus melebar.

Episode ini menegaskan satu hal:

Legitimasi komisaris bank tidak ditentukan oleh ucapan selamat, melainkan oleh persetujuan regulator.

Jika semua prosedur telah dilalui, maka publik berhak tahu.

Jika belum, maka pertanyaan publik menjadi sah dan mendesak.

FikiranRajat.id akan terus menelusuri fakta, dokumen, dan peran regulator dalam proses ini.