JAMBI — Nama Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, SH, MH, kini menjadi sorotan publik setelah disebut masuk dalam tahap akhir seleksi Komisaris Utama Bank 9 Jambi periode 2026–2030.
Masuknya pejabat aktif dalam jabatan strategis BUMD ini memantik satu pertanyaan besar: apakah ini sekadar hak profesional, atau justru membuka ruang konflik kepentingan di jantung pengelolaan keuangan daerah?
Seleksi Terbuka, Tapi Arah Dipertanyakan
Berdasarkan informasi yang beredar, proses seleksi melibatkan:
▪️Uji visi dan misi
▪️Tahapan asesmen
▪️Rencana fit and proper test oleh OJK
Selain Sudirman, nama lain yang ikut dalam bursa antara lain:
▪️Ansorullah (petahana)
▪️Dedek Kusnadi (akademisi)
Secara prosedural, seleksi ini tampak berjalan sesuai mekanisme. Namun di balik itu, muncul kegelisahan publik:
apakah seluruh kandidat benar-benar berada dalam posisi yang setara?
Irisan Kekuasaan yang Jadi Sorotan
Sebagai Sekda aktif, Sudirman berada di posisi strategis dalam struktur pemerintahan daerah—termasuk dalam kebijakan yang berkaitan dengan BUMD.
Di sisi lain, Komisaris Utama memiliki fungsi:
▪️Mengawasi direksi
▪️Menjaga tata kelola perusahaan
▪️Mengawal kepentingan pemegang saham
Di titik inilah muncul potensi masalah.
Jika seorang Sekda aktif menduduki kursi komisaris, maka:
▪️Ia bagian dari struktur kekuasaan eksekutif
▪️Sekaligus masuk dalam struktur pengawasan BUMD
Situasi ini memunculkan satu kekhawatiran klasik dalam tata kelola:
“Siapa yang mengawasi jika pengawas berasal dari lingkar kekuasaan yang sama?”
Peran Gubernur Tak Luput dari Sorotan
Gubernur Jambi, Al Haris, sebagai pemegang saham pengendali Bank 9 Jambi, memiliki posisi sentral dalam proses ini.
Publik kini menunggu:
▪️Sejauh mana independensi proses seleksi dijaga
▪️Apakah ada jarak profesional antara kekuasaan politik dan penempatan jabatan strategis
Jika tidak dikelola dengan transparan, situasi ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa:
jabatan strategis BUMD hanyalah perpanjangan tangan kekuasaan, bukan ruang profesionalisme.
Antara Legalitas dan Etika
Tidak ada aturan yang secara otomatis melarang pejabat aktif mengikuti seleksi komisaris.
Namun persoalan tidak berhenti pada aspek legalitas semata.
Dalam prinsip good corporate governance, yang diuji bukan hanya:
▪️Sah atau tidaknya proses
▪️Tetapi juga etika, independensi, dan potensi konflik kepentingan
Ketika dua fungsi—pemerintahan dan pengawasan bisnis—beririsan dalam satu figur, maka risiko yang muncul bukan lagi asumsi, melainkan potensi nyata.
Risiko yang Mengintai
Jika penunjukan ini terjadi tanpa mitigasi yang jelas, beberapa risiko yang mengemuka antara lain:
▪️Konflik kepentingan struktural
▪️Lemahnya fungsi kontrol terhadap direksi
▪️Masuknya kepentingan politik dalam keputusan bisnis
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menggerus:
▪️Profesionalitas BUMD
▪️Kepercayaan publik
▪️Kredibilitas pemerintah daerah
Publik Berhak Tahu
Sorotan terhadap proses ini bukan untuk menjatuhkan individu, melainkan memastikan satu hal penting:
Bahwa pengelolaan BUMD harus berdiri di atas transparansi, bukan kedekatan kekuasaan.
Bank 9 Jambi bukan sekadar institusi keuangan, melainkan:
▪️Instrumen pembangunan daerah
▪️Penopang UMKM
▪️Penggerak ekonomi masyarakat
Karena itu, posisi Komisaris Utama bukan sekadar jabatan, melainkan penentu arah masa depan keuangan daerah.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi:
▪️Apakah seleksi benar-benar independen?
▪️Apakah konflik kepentingan diantisipasi sejak awal?
▪️Ataukah ini hanya pola lama dalam wajah baru?
Publik kini menunggu jawaban—bukan dari narasi, tetapi dari keputusan yang diambil.
FikiranRajat.id akan terus menelusuri dan mengawal proses ini.























Discussion about this post