Ketika “Badai” Hukum Mereda di Balik Megahnya Proyek Gedung Adhyaksa

TAJUK RENCANA UTAMA – Simbiosis Mutualisme di Atas Penderitaan Rakyat: Ketika “Badai” Hukum Mereda di Balik Megahnya Proyek Gedung Adhyaksa

Pirasat seorang jurnalis tidak pernah lahir dari ruang kosong; ia ditempa oleh kejanggalan, aroma amis persekongkolan, dan fakta-fakta bisu yang sengaja dikubur dalam-dalam. Teka-teki mengapa Pemkab Muaro Jambi seolah mendapat “imun” dan perlindungan hukum—meski terbukti menorehkan proyek fiktif berwujud nol besar—kini terjawab sudah. Jawabannya berjejer rapi di atas data LPSE: alir dana dan proyek pembangunan fisik yang mengarah langsung ke tubuh institusi penegak hukum itu sendiri.

Jejak Proyek: Dari Jalan Fiktif Rakyat hingga Kemegahan Asrama dan Aula Kejaksaan

Buka mata lebar-lebar dan lihat apa yang terpampang di atas data pengadaan barang dan jasa. Ketika rakyat di pedesaan berdarah-darah menuntut akses jalan yang layak, APBD Kabupaten Muaro Jambi justru mengalir deras mendanai fasilitas untuk korps penegak hukum.

✒️▪️Tercatat proyek Pembangunan Sentra Diklat Kejaksaan Jambi (Pembangunan Asrama Putra) menelan anggaran APBD senilai Rp5,61 Miliar (dengan pemenang CV Dita Kontraktor).

✒️▪️Dilanjutkan dengan proyek Rehab Sarana dan Prasarana Kantor Kejari Muaro Jambi senilai Rp916 Juta (PT Gemilang Aksara Sejahtera).

✒️▪️Serta proyek Rehab Gedung Aula Kejari Muaro Jambi senilai Rp1,3 Miliar (CV Satria Mitra Muda).

Bagaimana mungkin sebuah kejaksaan daerah bisa objektif, tajam, dan independen mengusut borok Pemkab Muaro Jambi, jika kantor, aula, hingga asrama mereka dibangun dan direhab menggunakan dana APBD yang diketuk oleh tangan-tangan pemerintah daerah yang sama? Di sinilah lahir simbiosis mutualisme yang menjijikkan: tangan yang menyuap dan tangan yang memeriksa saling menggenggam erat di balik meja kompromi.

Ironi Nasional: Minta Tambahan Triliunan, Sambil Berpesta di Atas Puing Kemiskinan

Ironisme ini kian sempurna ketika ditarik ke panggung nasional. Di saat kasus-kasus korupsi di daerah dipetieskan dengan dalih “tidak ada peristiwa pidana”, Kejaksaan Agung justru dengan percaya diri mengajukan tambahan anggaran negara yang fantastis melalui Komisi III DPR RI—minta diguyur tambahan triliunan rupiah.

Dan puncak dari segala komedi satir ini terjadi saat perayaan Hari Ulang Tahun Kejaksaan. Di tengah jeritan rakyat yang muak, pimpinan tertinggi korps Adhyaksa dengan santai beretorika bahwa “badai harus berlalu, saatnya pulihkan marwah”.

Marwah apa yang hendak dipulihkan? Bagaimana mungkin marwah bisa dibersihkan dengan sabun retorika, sementara di tanah Jambi, penegakan hukum telah mati ditekuk oleh kepentingan proyek fisik?

Jambi Hari Ini: Anak-Anak Bergelimang Lumpur, Penguasa Berpesta di Ruang Ber-AC

Mari kita turunkan pandangan dari ruang-ruang sidang yang dingin ke realitas paling biadab di bumi Jambi hari ini. Di saat para pejabat dan aparat penegak hukum duduk manis menikmati gedung-gedung rehabilitasi megah berbalut dana miliaran rupiah, anak-anak di pedesaan Jambi harus berangkat sekolah dengan menyeret sepatu di tengah jalanan tanah merah yang hancur lebur dan bergelimang lumpur.

Mereka dipaksa hidup dalam keniscayaan kemiskinan struktural, di mana hak-hak dasar mereka atas infrastruktur yang layak dirampok secara sistematis oleh para penguasa korup yang dilindungi oleh hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kemiskinan di Jambi bukan lagi sekadar data statistik; ia telah dipertontonkan sebagai tontonan telanjang dari ketidakadilan yang dipelihara negara.

Melalui fikiranrajat.id, kami menegaskan: batang tubuh perlawanan tidak akan pernah patah. Biarlah mereka berpesta dengan anggaran triliunan dan gedung-gedung megah hasil kompromi, tetapi sejarah, ingatan publik, dan tinta jurnalisme tidak akan pernah lupa siapa saja yang merampok masa depan anak-anak Jambi di atas kubangan lumpur kemiskinan! [Red]

2 September 2026

🪶Atas Nama

Anak Bangsa Indonesia