• Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan
Fikiran Ra’jat
No Result
View All Result
  • Berita
    • All
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional

    TENAGA AHLI SUDAH WAFAT DICANTUMKAN DI TENDER BPJN JAMBI, MENTERI PU DODY HANGGODO DIMINTA TURUN TANGAN!

    Dua Proyek BPJN Jambi Rp306 Miliar Diduga Cacat Hukum, Jimmy Adwang Disorot

    BUNGKAM DIKONFIRMASI TERKAIT TENAGA AHLI FIKTIF “ALMARHUM SUGENG”, DPD PPWI SIAP SERET SATKER BPJN JAMBI DAN P2JK KE APH!

    Irjen PU Didesak Periksa Dua Satker BPJN Jambi

    Mengawal Keadilan bagi Ambar Witjaksono Sutarman terhadap Kesewenang-wenangan Bank MNC, Wilson Lalengke: Negara Harus Hadir Melindungi Rakyatnya

    Dari Bandar Lampung ke Shenzhen: Dua Deklarasi Perdamaian dalam Satu Momentum Sejarah, Kebetulankah?

    Dwi Sugiharto Disorot, Janji Pelayanan BPN Sarolangun Dipertanyakan!

    BEDAH AHLI KHALID MUSTAFA: DUGAAN PEMINDAHAN LOKASI PROYEK WONG KITO Rp2,3 MILIAR DISOROT, KEPUTUSAN KAJARI MUARO JAMBI KARYA GRAHAM HUTAGAOL DIUJI!

    Proyek Rehabilitasi Tanggul Sungai di Kosera Disorot Tajam, Ketua RT Geram Dapati Pekerjaan Asal-Asalan Tanpa Pengawasan Ketat

    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah
  • Berita
    • All
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional

    TENAGA AHLI SUDAH WAFAT DICANTUMKAN DI TENDER BPJN JAMBI, MENTERI PU DODY HANGGODO DIMINTA TURUN TANGAN!

    Dua Proyek BPJN Jambi Rp306 Miliar Diduga Cacat Hukum, Jimmy Adwang Disorot

    BUNGKAM DIKONFIRMASI TERKAIT TENAGA AHLI FIKTIF “ALMARHUM SUGENG”, DPD PPWI SIAP SERET SATKER BPJN JAMBI DAN P2JK KE APH!

    Irjen PU Didesak Periksa Dua Satker BPJN Jambi

    Mengawal Keadilan bagi Ambar Witjaksono Sutarman terhadap Kesewenang-wenangan Bank MNC, Wilson Lalengke: Negara Harus Hadir Melindungi Rakyatnya

    Dari Bandar Lampung ke Shenzhen: Dua Deklarasi Perdamaian dalam Satu Momentum Sejarah, Kebetulankah?

    Dwi Sugiharto Disorot, Janji Pelayanan BPN Sarolangun Dipertanyakan!

    BEDAH AHLI KHALID MUSTAFA: DUGAAN PEMINDAHAN LOKASI PROYEK WONG KITO Rp2,3 MILIAR DISOROT, KEPUTUSAN KAJARI MUARO JAMBI KARYA GRAHAM HUTAGAOL DIUJI!

    Proyek Rehabilitasi Tanggul Sungai di Kosera Disorot Tajam, Ketua RT Geram Dapati Pekerjaan Asal-Asalan Tanpa Pengawasan Ketat

    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah
Morning News
No Result
View All Result
  • Berita
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah

Home » TJSL Dijadikan Tameng? PPWI Bongkar Dugaan PTPN IV Nikmati Jalan Desa, Hak Plasma Warga 30 Tahun Terabaikan

TJSL Dijadikan Tameng? PPWI Bongkar Dugaan PTPN IV Nikmati Jalan Desa, Hak Plasma Warga 30 Tahun Terabaikan

by Admin
14.05.2026
in Daerah, Hukrim, Lingkungan, Nasional
0

Jambi – Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) melontarkan kritik keras terhadap pola penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh PTPN IV Regional 4 yang dinilai mulai keluar dari esensi tanggung jawab sosial perusahaan.

Sorotan itu muncul setelah PTPN IV Regional 4 berulang kali mempublikasikan kegiatan perbaikan jalan desa di wilayah operasional angkutan TBS mereka, mulai dari Tebo, Sarolangun hingga Muaro Jambi, dengan menggunakan skema dana TJSL atau CSR perusahaan.

Baca juga

TENAGA AHLI SUDAH WAFAT DICANTUMKAN DI TENDER BPJN JAMBI, MENTERI PU DODY HANGGODO DIMINTA TURUN TANGAN!

Irjen PU Didesak Periksa Dua Satker BPJN Jambi

Proyek Rehabilitasi Tanggul Sungai di Kosera Disorot Tajam, Ketua RT Geram Dapati Pekerjaan Asal-Asalan Tanpa Pengawasan Ketat

Aset Jembatan Sei batang Paku Rp7,7 Miliar Terbengkalai Tanpa Perawatan, Kerugian Negara Timbunan Oprit Capai Rp2,1 Miliar

Menurut Ketua PPWI, publik jangan sampai salah memahami narasi “kepedulian sosial” yang dibangun perusahaan. Sebab jalan-jalan yang diperbaiki tersebut justru merupakan akses utama kendaraan angkutan TBS bertonase besar milik perusahaan.

“Ini yang harus dibaca secara jernih. TJSL itu sejatinya untuk kepentingan sosial masyarakat, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan pemberdayaan warga. Tapi yang terjadi, dana itu justru dipakai memperbaiki jalan yang rusak akibat aktivitas operasional perusahaan sendiri,” tegasnya.

Ia menilai selama ini publik dibuat seolah melihat perusahaan hadir membantu masyarakat, padahal kerusakan jalan desa terjadi karena tingginya aktivitas kendaraan perusahaan yang setiap hari melintas membawa hasil perkebunan.

“Kita jadi rabun melihat persoalan ini. Seolah perusahaan membantu masyarakat, padahal jalan itu dipakai setiap hari oleh kendaraan perusahaan dengan tonase besar. Ketika rusak lalu diperbaiki memakai dana TJSL, publik menganggap itu bentuk kepedulian. Padahal bisa jadi itu bagian dari kewajiban yang memang harus mereka tanggung sendiri,” katanya.

PPWI juga mempertanyakan ke mana alokasi anggaran infrastruktur internal perusahaan selama ini. Sebab menurutnya, perusahaan BUMN sebesar PTPN IV seharusnya mampu membangun jalan operasional sendiri tanpa membebani jalan milik desa dan masyarakat.

“Kalau dana CSR terus dipakai untuk sewa grader, pengerasan jalan dan tambal sulam akses yang rusak akibat angkutan TBS, maka ruang manfaat CSR untuk pendidikan, bantuan sosial, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat otomatis berkurang,” ujarnya lagi.

Tak hanya soal jalan, Ketua PPWI juga menyoroti sikap manajemen PTPN IV Regional 4 yang dinilai tertutup terhadap kritik publik. Hariman Siregar selaku Sekretaris Perusahaan (Sekper) PTPN IV Regional 4 disebut beberapa kali dikonfirmasi terkait penggunaan dana TJSL, namun memilih bungkam.

“Yang lebih parah lagi bukan hanya soal jalan. Kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan mengenai plasma masyarakat juga menjadi persoalan serius,” tegasnya.

Menurutnya, banyak masyarakat desa yang lahannya dahulu digarap perusahaan dengan janji plasma 20 persen, namun hingga puluhan tahun tak kunjung direalisasikan.

“Masyarakat kehilangan tanah, kehilangan tanaman mereka, bahkan makam leluhur ikut hilang karena pembukaan lahan. Tapi sampai hari ini hak plasma yang dijanjikan tak kunjung diberikan. Ini bukan sekadar konflik administrasi, tapi menyangkut sejarah hidup masyarakat desa,” katanya.

Ia menyebut kondisi tersebut membuat masyarakat seolah masih hidup dalam pola ketimpangan ala kolonial di tengah era modern.

“Di era sekarang masyarakat masih merasakan situasi seperti masa penjajahan. Tanah diambil, hasil dikelola perusahaan, tapi hak masyarakat terus tertunda sampai 30 tahun,” ujarnya.

PPWI meminta pemerintah dan aparat terkait tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut, mengingat PTPN merupakan perusahaan milik negara yang semestinya menjadi contoh dalam kepatuhan hukum dan keberpihakan terhadap rakyat.

“BUMN sebesar PTPN IV jangan hanya sukses mengambil hasil perkebunan, tapi lupa membangun infrastruktur sendiri dan memenuhi hak masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya,” tutupnya.

Redaksi :

🪶 http://fikiranrajat.id

Tags: #AngkutanTBS​#BeritaJambi#HakPlasma#JalanDesa#KeadilanSosial#KonflikLahan#MuaroJambi#PPWI #CSR#PTPNIV#PTPNRegional4#Sarolangun#TJSLBUMNJambiTEBO
ShareTweetSendScan

Artikel lainnya

Berita

TENAGA AHLI SUDAH WAFAT DICANTUMKAN DI TENDER BPJN JAMBI, MENTERI PU DODY HANGGODO DIMINTA TURUN TANGAN!

22.11.2026
Berita

Dua Proyek BPJN Jambi Rp306 Miliar Diduga Cacat Hukum, Jimmy Adwang Disorot

22.11.2026
Berita

BUNGKAM DIKONFIRMASI TERKAIT TENAGA AHLI FIKTIF “ALMARHUM SUGENG”, DPD PPWI SIAP SERET SATKER BPJN JAMBI DAN P2JK KE APH!

22.11.2026
Berita

Irjen PU Didesak Periksa Dua Satker BPJN Jambi

22.11.2026
Berita

Mengawal Keadilan bagi Ambar Witjaksono Sutarman terhadap Kesewenang-wenangan Bank MNC, Wilson Lalengke: Negara Harus Hadir Melindungi Rakyatnya

21.11.2026
Berita

Dari Bandar Lampung ke Shenzhen: Dua Deklarasi Perdamaian dalam Satu Momentum Sejarah, Kebetulankah?

21.11.2026
Next Post

PPWI Minta PPS Kejati Jambi Periksa Polemik Lokasi Sekolah Rakyat Kota Jambi

PPSJ Sebut Kepala Daerah Wajib Dukung Lahan Sekolah Rakyat, Lalu Kenapa Lahan Rp12,1 Miliar Tidak Dipakai?

Penanggung Jawab TJSL PTPN IV Regional 4 Bungkam Saat Dikonfirmasi Soal Jalan Desa dan Hak Plasma

EKSEKUSI HAK RAKYAT! DPD PPWI Jambi Desak Cabut HGU PTPN IV Regional 4 Jika Abaikan Hak Masyarakat

PPWI Jambi Minta Evaluasi Sertifikat ISPO PTPN IV Regional 4 Jambi

Discussion about this post

Mei 2026
SSRKJSM
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
« Apr   Jun »
  • Bang Cobra: Oknum ASN Pendukung Romantis Jangan Balas Dendam atas Kekalahan di PSU Gorontalo Utara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Hamzah Sidik Soroti Aleg BK DPRD Gorontalo Utara yang Sebar Isu Mangkir 6 Bulan: “Kalau Tak Bisa Dibuktikan, Itu Hoaks”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Premanisme di Balik Meja Kepala Dinas Kesehatan Sarolangun: Jurnalis Metro7 Dianiaya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Korupsi Menggila di Disnakertrans Sarolangun: Ratusan Juta Raib, Bendahara Akui untuk “Kepentingan Pribadi”!  

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Guncang Sarolangun “Plt Kasubbag Umum” Gasak Gaji Sejumlah PNS dengan Dalih “Jasa Pengurusan'”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Fikiran Ra’jat

  • Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan

No Result
View All Result
  • Berita
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah