JAMBI, – Pertanyaan tajam menggema di ruang publik Provinsi Jambi: bagaimana mungkin seseorang yang telah meninggal dunia justru muncul sebagai tenaga ahli pada urusan proyek jalan nasional di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi? Desakan agar Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memperhatikan persoalan ini sekaligus menuntut pertanggungjawaban terbuka dari BPJN Jambi kini mencuat seiring mencuatnya temuan dugaan pencatutan data atas nama Sugeng yang telah wafat.
Dalam sorotan yang mengemuka, nama Sugeng—yang tercatat dengan NIK 1502020608640002, NPWP 14.478.566.4-333.000, serta Nomor Registrasi TKK F 1993 50188 2023 0112499 SI 03 (Ahli Utama Teknik Jalan Jenjang 9 / PJSKBU subklasifikasi SI03) pada sistem LPJK (KBLI 2020)—dipersoalkan keabsahannya karena yang bersangkutan telah berpulang sejak Juli 2023 dengan akta kematian diterbitkan pada Agustus 2023.
Sorotan ke Pimpinan Kementerian PU dan Jajaran BPJN Jambi
Munculnya kejanggalan data tenaga ahli yang sudah meninggal dunia pada paket tender infrastruktur jalan nasional bernilai besar memunculkan tuntutan pengawasan yang lebih keras dari pucuk pimpinan kementerian:
▪️ Atensi Menteri PU Dody Hanggodo: Sebagai pemegang kendali tertinggi kebijakan dan pembinaan infrastruktur pekerjaan umum di tingkat nasional, Menteri PU Dody Hanggodo diharapkan memberi atensi serius terhadap celah verifikasi dokumen, integritas pengadaan, serta tata kelola pengawasan balai di daerah.
▪️ Tanggung Jawab BPJN Jambi: Jajaran BPJN Jambi, termasuk pimpinan balai, satuan kerja, serta unsur terkait dalam alur proyek, dituntut memberikan penjelasan terbuka mengenai bagaimana data tenaga ahli yang sudah wafat dapat lolos dan tidak tereliminasi dalam proses pengadaan maupun pengendalian pekerjaan.
▪️ Keabsahan Kualifikasi dan Pengawasan: Persoalan keabsahan personel inti berkaitan langsung dengan kredibilitas proses tender, mutu pelaksanaan pekerjaan di lapangan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Ujian Integritas Pengadaan dan Pengawasan
Temuan penggunaan identitas tenaga ahli yang telah meninggal dunia pada proyek jalan nasional bukan sekadar catatan teknis biasa, melainkan menyentuh langsung integritas sistem verifikasi dan kepatuhan terhadap aturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Publik menanti langkah nyata—baik melalui pemeriksaan internal maupun penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan—agar tidak ada celah pembiaran pada proyek strategis yang menggunakan uang negara.
Redaksi fikiranRAJAT.ID tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi resmi kepada Kementerian PU, BPJN Jambi, penyelenggara pemilihan, maupun pihak-pihak terkait lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers demi menjaga keberimbangan dan akurasi informasi publik. (Tim/Red)


















Discussion about this post