SAROLANGUN, — Maklumat pelayanan yang terpampang di Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, kini menghadapi ujian serius. Janji memberikan pelayanan sesuai standar, melakukan perbaikan berkelanjutan, serta bersedia menerima sanksi apabila pelayanan tidak sesuai ketentuan dipertanyakan menyusul belum adanya kepastian penyelesaian permohonan Sertipikat Hak Milik (SHM) keluarga almarhum R. Sandani.
Persoalan tersebut mendapat sorotan keras dari Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPD PPWI) Provinsi Jambi yang sejak 14 Juli 2026 melakukan pendampingan terhadap ahli waris almarhum R. Sandani di Desa Bukit Murau, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun.
Ketua DPD PPWI Provinsi Jambi, Abdul Muthalib, S.H., mempertanyakan mengapa permohonan yang memiliki riwayat administrasi panjang, bahkan tercatat telah melalui pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah A pada 2006, belum memperoleh kepastian penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, PPWI Jambi juga menyoroti dokumen dua SHM yang diterbitkan pada 2019 melalui proses ajudikasi pertanahan di Karang Mendapo, Kecamatan Pauh. Kedua bidang tersebut diduga berkaitan dengan areal perkebunan kelapa sawit di kawasan Hutan Produksi (HP) atau Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Dua persoalan berbeda ini menjadi dasar PPWI Jambi mempertanyakan konsistensi, ketelitian, dan transparansi administrasi pertanahan di Kabupaten Sarolangun.
Dokumen Sejak 1977, Pemeriksaan Panitia A Tahun 2006
Persoalan keluarga almarhum R. Sandani bukan sekadar klaim penguasaan tanah tanpa dokumen.
Berdasarkan inventarisasi DPD PPWI Provinsi Jambi, keluarga memiliki sejumlah dokumen administratif yang mencatat riwayat penguasaan tanah dan rumah sejak 1977.
Dokumen tersebut antara lain surat penugasan kepolisian tahun 1977, Surat Keputusan Kepala Desa Sadar Bhakti Singkut III Nomor 141/233/VI/1982 tertanggal 7 Juni 1982, peta situasi tanah sekitar 1,8 hektare, surat keterangan desa tahun 1989 dan 1990, riwayat penguasaan tanah, serta dokumen Pajak Bumi dan Bangunan.
Lebih jauh, berkas yang dihimpun PPWI mencakup dokumen pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah A tertanggal 27 September 2006.
Pada bagian kesimpulan pemeriksaan tersebut, permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Hak Milik berdasarkan penilaian pada saat itu.
Kesimpulan Panitia A merupakan tahapan penting dalam proses administrasi pertanahan, meskipun belum dengan sendirinya membuktikan telah terbitnya keputusan pemberian hak atau sertifikat.
Justru karena itulah, Kantor Pertanahan Sarolangun perlu menjelaskan apa yang terjadi pada tahapan berikutnya.
Apakah pernah diterbitkan keputusan pemberian hak? Apakah terdapat keberatan, sengketa, perubahan status tanah, atau kekurangan administrasi? Jika proses tidak dapat dilanjutkan, apa dasar hukum dan pemberitahuan resmi kepada pemohon?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut hingga kini belum memperoleh jawaban substantif secara tertulis menurut keterangan pihak pendamping.
PPWI Turun Tangan, Surat Resmi Hanya Berujung Undangan Koordinasi
Pada 14 Juli 2026, Dodi Ranses selaku ahli waris memberikan kuasa pendampingan kepada DPD PPWI Provinsi Jambi melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SKK/DPD-PPWI/JBI/VII/2026.
Pada hari yang sama, tim pendamping menyusun Berita Acara Wawancara Nomor 008/BAW/DPD-PPWI/JBI/VII/2026 serta Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Nomor 009/BAPD/DPD-PPWI/JBI/VII/2026.
Dalam berita acara wawancara, ahli waris menyampaikan adanya hambatan pengurusan sertifikat dan klaim Pemerintah Desa terhadap tanah dan rumah tersebut.
Klaim masing-masing pihak masih memerlukan pemeriksaan dan klarifikasi resmi. PPWI menegaskan bahwa pendampingan dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum, bukan untuk menetapkan kepemilikan secara sepihak.
Pada 17 Juli 2026, PPWI Jambi kemudian mengirimkan surat Nomor P.0100/DPD-PPWI/JBI/VII/2026 yang meminta percepatan penyelesaian penerbitan SHM dan penjelasan mengenai proses permohonan.
Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun merespons melalui surat Nomor HP.01/257-15.03/VIII/2026 tertanggal 19 Agustus 2026, ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Pertanahan, Dwi Sugiharto, S.SiT., M.H.
Surat tersebut mengundang pihak PPWI untuk berkoordinasi dengan membawa dokumen permohonan.
Namun, menurut Abdul Muthalib, koordinasi itu belum menghasilkan kepastian penyelesaian. PPWI kembali menyampaikan surat lanjutan dan melakukan sejumlah kunjungan ke Kantor Pertanahan Sarolangun.
Hingga November 2026, pihak pendamping menyatakan belum menerima penjelasan tertulis yang memastikan status akhir permohonan, kekurangan persyaratan, maupun alasan hukum apabila permohonan belum dapat diselesaikan.
Enam Jam Perjalanan, Berulang Kali Datang: Di Mana Kepastian Pelayanan?
Abdul Muthalib mengungkapkan bahwa upaya meminta kejelasan mengharuskannya berulang kali melakukan perjalanan dari Kota Jambi menuju Sarolangun, dengan waktu perjalanan yang menurut keterangannya mencapai sekitar enam jam.
Menurutnya, persoalan bukan semata-mata sulitnya memperoleh akses komunikasi langsung dengan Kepala Kantor Pertanahan.
Persoalan yang lebih mendasar adalah belum diperolehnya hasil penyelesaian administrasi yang jelas, meskipun permohonan telah disampaikan melalui jalur resmi.
PPWI menegaskan bahwa kepastian hukum tidak selalu berarti permohonan sertifikat harus dikabulkan.
Apabila persyaratan telah terpenuhi, permohonan harus diproses sesuai ketentuan. Apabila terdapat kekurangan, pemohon perlu diberi kesempatan melengkapinya. Jika terdapat sengketa atau hambatan hukum, alasan dan mekanisme penyelesaiannya harus dijelaskan.
Membiarkan pemohon menunggu tanpa informasi substantif mengenai status permohonannya berpotensi menimbulkan persoalan pelayanan publik yang perlu diperiksa.
Dua SHM PRONA 2019 di Karang Mendapo Ikut Dipertanyakan
Di tengah persoalan keluarga R. Sandani, PPWI Jambi mengungkap adanya bahan investigasi lain mengenai penerbitan dua SHM di Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
Berdasarkan data sertifikat yang dihimpun, kedua bidang tersebut tercatat sebagai berikut:
Pertama, SHM Nomor 1817, NIB 06.08.03.05.01253, dengan luas 22.170 meter persegi, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 109/HM/BPN-06.08/2019 tertanggal 5 Desember 2019.
Kedua, SHM Nomor 1853, NIB 06.08.03.05.01392, dengan luas 19.880 meter persegi, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 110/HM/BPN-06.08/2019 tertanggal 5 Desember 2019.
Kedua sertifikat tersebut disebut diterbitkan atas nama Ernawati dan tercatat dalam administrasi pertanahan tahun 2019.
PPWI Jambi menduga lokasi kedua bidang memiliki keterkaitan dengan perkebunan sawit yang berada dalam atau berdekatan dengan kawasan HP/HPT.
Dugaan tersebut memerlukan pengujian melalui pencocokan koordinat bidang sertifikat dengan peta kawasan hutan yang berlaku pada saat penerbitan, serta penelitian terhadap kemungkinan adanya pelepasan kawasan atau perubahan status yang sah.
Jika terbukti terdapat penerbitan hak atas tanah yang masih berstatus kawasan hutan tanpa dasar hukum yang diperlukan, hal itu patut menjadi objek pemeriksaan administratif dan, apabila ditemukan unsur pelanggaran, pemeriksaan hukum lebih lanjut.
Namun, kedua sertifikat tahun 2019 tersebut tidak boleh langsung dikaitkan dengan tanggung jawab pribadi Kepala Kantor Pertanahan yang menjabat pada 2026 tanpa bukti keterlibatan pada masa penerbitannya.
PPWI meminta instansi berwenang menelusuri proses penerbitan dan mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya secara transparan.
Maklumat Januari 2026: Janji Pelayanan atau Sekadar Pajangan?
Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun memiliki Maklumat Pelayanan tertanggal Januari 2026 yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan, Dwi Sugiharto.
Maklumat tersebut memuat tiga komitmen utama: melaksanakan pelayanan sesuai standar, memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan melakukan perbaikan terus-menerus, serta bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai standar.
Komitmen tersebut harus diuji melalui pelayanan nyata kepada masyarakat.
UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan penyelenggara memberikan pelayanan berdasarkan standar yang ditetapkan dan menyediakan mekanisme penanganan pengaduan.
Sementara itu, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menempatkan asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan pelayanan yang baik sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Apabila benar permohonan dan surat lanjutan tidak ditindaklanjuti secara memadai, kondisi tersebut layak diperiksa untuk menentukan ada atau tidaknya maladministrasi berupa penundaan berlarut atau pengabaian kewajiban pelayanan.
Penetapan adanya maladministrasi tetap menjadi kewenangan lembaga yang berwenang setelah melakukan pemeriksaan.
PPWI Jambi Desak Kanwil ATR/BPN Turun Tangan
DPD PPWI Provinsi Jambi mendesak Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jambi melakukan evaluasi terhadap penanganan permohonan keluarga almarhum R. Sandani.
Evaluasi tersebut harus menjawab secara konkret riwayat permohonan sejak pemeriksaan Panitia A tahun 2006, hasil tindak lanjut setelah koordinasi Agustus 2026, serta status hukum dan administrasi yang menjadi dasar dapat atau tidaknya permohonan diselesaikan.
PPWI juga meminta penelitian terpisah terhadap dua SHM tahun 2019 yang diduga berkaitan dengan lahan perkebunan sawit di kawasan HP/HPT.
Bagi PPWI Jambi, pelayanan pertanahan tidak boleh berhenti pada prosedur surat-menyurat tanpa penyelesaian yang terukur.
Masyarakat berhak mengetahui apakah permohonannya dapat diproses, masih memerlukan kelengkapan, sedang menghadapi sengketa, atau tidak dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan hukum.
Negara tidak wajib mengabulkan setiap permohonan hak atas tanah. Tetapi negara wajib menyelenggarakan proses yang sah, transparan, dan memberikan kepastian administratif sesuai kewenangannya.
Hingga naskah ini disusun, keterangan mengenai belum adanya jawaban substantif atas surat lanjutan berasal dari pihak PPWI Jambi. Penjelasan resmi terbaru dari Kantor Pertanahan Sarolangun dan pihak Pemerintah Desa Bukit Murau masih diperlukan untuk melengkapi duduk perkara.
Redaksi FikiranRajat.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun, Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jambi, Pemerintah Desa Bukit Murau, serta pihak lain yang disebut dalam pemberitaan.
Redaksi FikiranRajat.id | Laporan Investigasi Pertanahan Jambi





















Discussion about this post