BUKIT KAUSAR,–Sudah hampir tiga puluh tahun lamanya. Sejak 1996, janji manis “Pola Anak Angkat Bapak Angkat” dan kewajiban 20% Perkebunan Plasma digaungkan. Dokumen demi dokumen, tanda tangan demi tanda tangan, stempel resmi demi stempel resmi pemerintah daerah bahkan provinsi sudah bertumpuk di tangan masyarakat Desa Rantau Benar, Pulau Pauh, dan Lubuk Kambing, Tanjung Jabung Barat.
Namun ironi terbesar bangsa ini terlihat jelas di mata rakyat: Di atas kertas hukum tertulis rapi dan jelas, namun di bawah kaki rakyat hak-hak itu diinjak-injak, diabaikan, dan seolah tak pernah ada.
1. HUKUM TELAH BERBICARA, MENGAPA MASIH BISU?
Kami tidak berbicara tanpa dasar. Kami berbicara berdasarkan BUKTI OTENTIK yang ada di tangan publik:
▪️ Surat Izin Prinsip Bupati Tanjung Jabung No. 593/190/Bappeda, 16 Januari 1996 jelas menuliskan: “Untuk peserta plasma hendaknya masyarakat sekitar lokasi diikut sertakan…”
▪️ Berita Acara Pengecekan Lapangan, 9 April 2018 yang ditandatangani bersama Pemerintah Kabupaten dan Perusahaan secara matematis dan hukum menetapkan: “Luas kebun masyarakat yang harus difasilitasi adalah seluas 936,32 Ha” (20% dari total HGU 4.681,6 Ha).
▪️Notulen Rapat TIMDU dan Kesepakatan Bupati Tanjung Jabung Barat, 13 April 2023 kembali menegaskan: “Sepakat Fasilitasi Pembangunan kebun masyarakat seluas 20%, wajib dipenuhi oleh perusahaan berdasarkan Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
“Pertanyaan mendasar kami: Hukum mana lagi yang harus dilanggar? Janji tertulis mana lagi yang harus diingkari?
2. ANALISA HUKUM: PELANGGARAN YANG SISTEMATIS
Secara yuridis, tindakan tidak merealisasikan kewajiban 20% Plasma selama puluhan tahun ini merupakan pelanggaran berat terhadap:
1. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 58 Ayat (1):
“Perusahaan perkebunan wajib mengalokasikan tanah bekas pembukaan lahan dan/atau menyediakan tanah untuk pengembangan kebun masyarakat seluas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas areal yang diusahakan.”
Ini bukan rekomendasi, ini adalah KEWAJIBAN HUKUM yang bersifat memaksa. Kegagalan memenuhi ini berarti perusahaan beroperasi dalam kondisi TIDAK LENGKAP secara administratif dan hukum.
2. Status HGU yang Berakhir & Penanaman di Luar Izin:
Jika benar HGU sudah berakhir tahun 2025 namun operasional masih berjalan, dan jika benar ditemukan penanaman di area Kawasan Hutan Negara (seperti temuan Satgas PKH seluas 619 Ha), maka ini masuk ranah PIDANA. Perusahaan dapat dijerat dengan UU Kehutanan dan UU Pidana Umum atas dugaan perbuatan melawan hukum serta penguasaan aset negara secara tidak sah.
3. Janji yang Menjadi Hutang Hukum:
Perjanjian kerjasama tahun 1996 adalah Overeenkomst yang sah menurut KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan secara terus-menerus memberikan hak penuh kepada masyarakat untuk menuntut ganti rugi dan pemenuhan prestasi secara hukum perdata.
3. CITRA TAKWA VS REALITAS LAPANGAN
Kami juga mencermati bagaimana pimpinan di level Holding Danantara dan manajemen di bawahnya begitu rajin menampilkan sisi spiritual, keislaman, dan ketakwaan di media sosial. Bahasa-bahasa keagamaan begitu indah dilontarkan.
Namun, rakyat kecil bertanya-tanya:
“Bagaimana mungkin seseorang yang mengaku bertakwa, bisa dengan tenang mengabaikan hak fakir miskin dan anak yatim (secara sosial) selama puluhan tahun? Bagaimana mungkin hati yang diklaim bersih bisa tega membiarkan ketidakadilan hukum berlangsung di depan mata?”
Ketakwaan yang tidak dibarengi dengan KEADILAN dan KEJUJURAN dalam menepati janji serta menaati hukum negara, hanyalah sekadar PENCITRAAN SEMATA. Ibarat bangunan yang indah temboknya tapi pondasinya busuk.
4. INI BUKAN LAGI SOAL BISNIS, INI SOAL MARTABAT NEGARA
Kami catat di sini, di halaman sejarah fikiranrajat.id:
Hari ini, tahun 2026, masyarakat dari tiga desa di Tanjung Jabung Barat sedang MENAGIH JANJI NEGARA. Mereka tidak meminta-minta, mereka menuntut HAK yang sudah tertulis sejak era Orde Baru hingga Reformasi.
Jika hingga naskah ini dibaca, 936,32 Hektar hak Plasma itu belum juga digarap untuk rakyat, maka sejarah akan mencatat bahwa:
Ada sebuah BUMN yang besar, megah, dan dipimpin orang-orang hebat, namun gagal menjadi manusia yang adil dan jujur.
Kepada Pimpinan Danantara dan Regional Head [RH] PTPN IV Jambi:
Hukum sudah bicara, Rakyat sudah menanti. Jangan biarkan nama baik institusi dan citra ketakwaan hancur hanya karena ketidakmauan memenuhi janji kecil namun bermakna besar ini. Ingatlah, Jabatan dan Kekayaan hanyalah titipan, tapi Keadilan dan Kejujuran adalah bekal yang tak ternilai harganya.[Red]
Rantau Benar Tanjab Barat, 28 April 2026
“Equum et bonum est lex legum” Keadilan dan kebaikan adalah hukum dari segala hukum.
“FikiranRa’jat.id_Media Pengawas Kepentingan Publik 🖋
Discussion about this post