JAMBI – Publik dipertontonkan drama penegakan hukum yang antiklimaks. Kasus dugaan korupsi distribusi BBM subsidi Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) di Kuala Jambi yang dirilis megah oleh Kejari Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) pada Desember 2025, kini justru terkesan “mati suri”.
Empat bulan berlalu tanpa kejelasan, Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) akhirnya menggeruduk Kejati Jambi (Senin, 27/04/2026). Mereka mencium aroma busuk upaya pengamanan perkara yang melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).
Manipulasi Data dan Kematian Keadilan
Pada rilis awal (11/12/2025), Kejari Tanjabtim melalui kasi Intelijen mengungkap modus yang sangat zalim: menggunakan nama 20 orang yang sudah meninggal dunia atau warga yang tidak pernah mengajukan subsidi untuk merampok jatah solar nelayan. Negara dirugikan lebih dari Rp500 juta, dan tiga tersangka (HAS, DS, dan S) telah ditetapkan sebagai tersangka.
Namun, memasuki April 2026, tersangka DS yang merupakan Pengawas Perikanan sekaligus ASN aktif, dilaporkan masih bebas berkeliaran tanpa tindakan disiplin maupun progres hukum yang nyata.
Jeratan KUHP Baru: Ancaman Bagi Koruptor dan “Pelindungnya”
Jika merujuk pada KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang menekankan pada keadilan korektif dan restoratif namun tetap keras pada tindak pidana jabatan, para tersangka dapat dijerat dengan:
▪️Pasal 603 & 604 (Tindak Pidana Korupsi): Pelaku yang memperkaya diri sendiri secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun.
▪️Pasal Tindak Pidana Jabatan:
Oknum ASN (DS) yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipandang sebagai pengkhianatan terhadap pelayanan publik.
Analisis Prosedural: Mengapa Harus Diambil Alih Kejati?
Berdasarkan hukum acara, ketidakjelasan status penyidikan selama berbulan-bulan tanpa adanya pelimpahan berkas ke penuntut umum (Tahap II) menimbulkan pertanyaan besar mengenai profesionalisme penyidik Kejari Tanjabtim.
1. Kepastian Hukum yang Digantung: Sesuai semangat KUHAP, penyidikan harus dilakukan dengan cepat dan tuntas. Pendiaman perkara tanpa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang transparan adalah bentuk maladministrasi.
2. Konflik Kepentingan: Aspirasi LMPP yang menuntut Kejati Jambi mengambil alih kasus ini adalah langkah tepat. Berdasarkan asas supervisi, Kejati memiliki kewenangan untuk menarik perkara jika ditemukan adanya indikasi intervensi atau kelambanan yang disengaja di tingkat Kejari.
3. Transparansi Publik: Publik berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus melalui SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Jika kasus “disenyapkan”, maka kuat dugaan telah terjadi pelanggaran kode etik perilaku jaksa.
Kesimpulan: Menunggu Nyali Kejati Jambi
Kasus solar nelayan ini bukan sekadar angka Rp500 juta, melainkan nasib ratusan nelayan di pesisir Jambi yang kehilangan mata pencaharian akibat solarnya dikangkangi mafia.
”Jangan sampai jargon Hari Anti Korupsi hanya jadi gimik tahunan. Kejati Jambi harus mengambil alih, periksa Kepala Kejari Tanjabtim, dan pastikan tersangka DS tidak kebal hukum hanya karena status ASN,” tegas orator LMPP dalam aksinya.
Kini bola panas ada di tangan Kejati Jambi. Apakah mereka akan menjadi pelindung keadilan atau justru menjadi bagian dari tembok tinggi yang menutupi skandal ini?
Catatan: Penegakan hukum yang lamban adalah bentuk ketidakadilan itu sendiri (Justice delayed is justice denied).red
-Redaksi fikirarajat.id-
Discussion about this post