Skandal Sarolangun Meledak! Temuan BPK Berulang, PMII Desak Bupati Copot Kepala Dinas Korup

Sarolangun – Dugaan korupsi di tubuh Pemerintah Kabupaten Sarolangun kian tak terbendung. Skandal perjalanan dinas fiktif yang merugikan negara ratusan juta rupiah, kini mendapat sorotan tajam dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sarolangun.

IRONI WTP SAROLANGUN: KETIKA ASET DAERAH TERLAMBAT DIKEMBALIKAN, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

SKANDAL “PROYEK SILUMAN” DI MUARO JAMBI: MENELUSURİ DUGAAN KEBOHONGAN PUBLIK, IMPUNITAS HUKUM, DAN ALIRAN DANA APBD KE INSTANSI VERTIKAL

JALAN WONG KITO MUARO JAMBI: DOKUMEN MENYEBUT 276 METER, PEJABAT MENGAKUI 451 METER, SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB?

Disurati Tak Menjawab, Alamat CV BM dalam Audit BPK Disebut Tak Ditemukan: Misteri Konsultan Pengadaan Tanah Sekolah Rakyat Jambi Makin Dalam

Ketua PMII Sarolangun, M. Subra, menegaskan bahwa skandal ini bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan bukti nyata praktik korupsi berjamaah. Ia mendesak Bupati sarolangun segera mencopot pejabat kepala dinas yang terlibat.

Sorotan Subra mengarah pada tiga SKPD vital:

BPKAD Sarolangun

Dinas Kesehatan Sarolangun

Sekretariat Daerah Sarolangun

“Tiga SKPD ini adalah jantung pemerintahan, tapi justru jadi dalang korupsi. Jika Bupati tidak berani bertindak, sama saja ikut melindungi maling uang rakyat,” tegas Subra lantang.

Temuan BPK Berulang, Bukan Lagi Salah Administrasi

Subra mengingatkan, temuan audit BPK atas penyimpangan anggaran di Sarolangun terus berulang setiap tahun. Fakta itu jelas menunjukkan ketidakpatuhan pejabat terhadap peraturan perundang-undangan.

“Kalau temuan BPK selalu sama, berarti ada pembiaran. Itu bukan lagi salah administrasi, tapi sudah membuka pintu pidana lebar-lebar,” ungkapnya.

Inspektorat Tutup Mata

PMII juga menyoroti lemahnya peran Inspektorat Sarolangun yang dianggap pura-pura tidak tahu. Padahal, sebagai pengawas internal daerah, inspektorat seharusnya menjadi garda depan mencegah praktik busuk itu. Bahkan banyak sudah bukan rahasia umum lagi dugaan korupsi dana desa mencuat belakangan ini hilang dalam pemeriksaan Inspektorat

Pesan Pedas untuk Bupati

Subra menutup pernyataannya dengan pesan keras:

“Kalau kita sepakat Sarolangun harus maju, jangan budek dari kritik rakyat yang berjibaku demi perubahan. Sayangnya, masyarakat yang ingin maju justru terganjal pejabat korup. Rakyat dibuat bodoh, pejabat makin gila harta!”

Bupati Didesak Bertindak Cepat

PMII menegaskan, Bupati Sarolangun harus segera mencopot kepala dinas bermasalah, bila tidak ingin dicap sebagai pelindung koruptor.

Lebih jauh, PMII mengingatkan bila Bupati tetap bungkam, maka mahasiswa siap turun ke jalan.