TAJUK RENCANA | Pembangunan sekolah adalah simbol harapan. Ia berdiri atas nama masa depan, mencerdaskan generasi, dan menjadi wajah kehadiran negara. Namun, ketika sebuah sekolah lahir dari proses yang tidak transparan dan diduga menyimpang dari aturan, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya prosedur—melainkan kepercayaan publik terhadap hukum itu sendiri.
Kasus pengadaan tanah di Jambi ini membuka tabir yang tidak sederhana. Fakta yang terungkap dalam hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perencanaan yang tidak sesuai mekanisme, ketidaksesuaian dengan dokumen pembangunan resmi, hingga transaksi yang melampaui pagu anggaran. Lebih jauh lagi, terdapat inkonsistensi nilai dalam dokumen akta pelepasan hak atas tanah—sebuah indikator serius yang tak bisa dipandang sebagai kesalahan administratif biasa.
Yang paling menggelisahkan, tanah tersebut dibeli tanpa dasar kebutuhan pembangunan yang jelas pada saat itu. Tidak tercantum dalam rencana strategis, tidak muncul dalam rencana kerja, dan tidak terhubung dengan prioritas pembangunan daerah. Namun kini, di atas lahan itu berdiri sekolah—program pemerintah pusat.
Pertanyaannya sederhana :
Apakah ini murni kebetulan?
Atau justru pembenaran yang datang belakangan untuk menutupi proses yang sejak awal bermasalah?
Dalam praktik tata kelola pemerintahan yang sehat, pembangunan tidak boleh berjalan dengan pola “beli dulu, rencanakan kemudian”. Jika itu terjadi, maka fungsi perencanaan tidak lagi menjadi kompas, melainkan sekadar formalitas yang bisa disusul belakangan. Ini berbahaya. Karena di titik itulah celah penyalahgunaan kewenangan terbuka lebar.
Hukum tidak mengenal istilah “hasil baik menghapus proses buruk”. Sebuah proyek tetap harus dinilai dari kepatuhan terhadap aturan sejak awal. Jika prosedur dilanggar, jika anggaran dilampaui tanpa dasar hukum, jika dokumen tidak konsisten, maka semua itu tetap berdiri sebagai persoalan hukum—meskipun hari ini bangunan fisik telah berdiri megah.
Lebih jauh, kondisi ini menciptakan preseden yang berbahaya. Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka ke depan siapa pun bisa membeli lahan tanpa dasar yang jelas, lalu “mencarikan” proyek setelahnya. Negara bisa tersandera oleh keputusan yang tidak direncanakan, dan publik hanya menjadi penonton dari permainan kebijakan yang tidak transparan.
Kita tidak sedang menolak pembangunan sekolah. Justru sebaliknya—kita menuntut agar pembangunan itu berdiri di atas fondasi hukum yang bersih. Karena sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga simbol nilai. Dan nilai itu akan runtuh jika dibangun di atas proses yang cacat.
Hari ini, yang diuji bukan hanya satu proyek pengadaan tanah. Yang diuji adalah komitmen pemerintah terhadap prinsip akuntabilitas. Yang diuji adalah keberanian aparat penegak hukum untuk menelusuri proses, bukan sekadar melihat hasil.
Jika benar ada penyimpangan, maka harus diusut. Jika ada pihak yang menyalahgunakan kewenangan, maka harus dimintai pertanggungjawaban. Tidak boleh ada ruang bagi praktik “disulap menjadi benar” hanya karena hasil akhirnya terlihat bermanfaat.
Karena pada akhirnya, negara yang sehat bukan hanya negara yang membangun—tetapi negara yang membangun dengan benar.
● Redaksi fikiranrajat.id
Discussion about this post