TANJUNG JABUNG BARAT – Tabir gelap penguasaan lahan oleh korporasi di Jambi kian terkuak. PTPN IV Regional 4 (dahulu PT Bukit Kausar) diduga kuat telah melakukan aktivitas peremajaan sawit (replanting) masif di atas lahan seluas 3.531,61 Hektar yang berada di luar Hak Guna Usaha (HGU). Aktivitas ini terdeteksi telah berlangsung setidaknya sejak tahun 2023.
Bukti Digital: Replanting di Titik Non-HGU
Hasil investigasi mendalam melalui validasi foto lapangan menunjukkan aktivitas alat berat yang melakukan tumbang chip di wilayah Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan bukti digital berkoordinat GPS, kegiatan peremajaan ini terpantau dilakukan pada tahun 2023.
Ironisnya, lokasi koordinat tersebut setelah dikroscek dengan data resmi, berada jauh di luar poligon HGU perusahaan yang hanya tercatat seluas 4.681,60 Ha. Hal ini mengonfirmasi adanya upaya penguasaan fisik secara permanen di atas lahan ilegal untuk satu siklus tanam (25-30 tahun) ke depan.
Data Diskrepansi Lahan (Hasil Sinkronisasi):
▪️Peta Tahun Tanam 2016 Total Areal yang Dikelola Fisik 8.213,21
▪️Berita Acara HGU 2018 Total Legalitas HGU Resmi 4.681,60
▪️SELISIH (NON-HGU) Lahan Garapan Ilegal 3.531,61
Mengabaikan Hak Rakyat Sejak 2018
Penemuan aktivitas replanting di tahun 2023 ini memicu kemarahan warga. Pasalnya, sejak April 2018, perusahaan telah menandatangani komitmen untuk memfasilitasi kebun plasma masyarakat seluas 936,32 Ha (20% dari HGU).
”Perusahaan lebih memilih melakukan replanting di lahan yang diduga ilegal sejak 2023 ketimbang menyelesaikan kewajiban plasma bagi warga. Ini adalah bentuk pengabaian hukum dan hak rakyat secara sistematis,” ujar sumber jurnalis investigasi di lokasi. Masyarakat yang tergabung dalam Perkumpulan Doa Berkah Jaya Bersama hingga kini masih memegang janji “kertas kosong” tersebut.
Delik Pidana dan Kerugian Negara
Aktivitas mengusahakan lahan perkebunan tanpa izin HGU yang sah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 107 huruf (a) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dengan ancaman pidana penjara 10 tahun. Terlebih lagi, kegiatan yang dilakukan sejak 2023 ini berpotensi merugikan keuangan negara dari sektor pajak dan PNBP yang tidak terserap akibat status lahan yang non-prosedural.
Hingga saat ini, pihak PTPN IV Regional 4 belum memberikan keterangan terkait urgensi melakukan replanting di lahan non-HGU tersebut sementara kewajiban plasma masih jalan di tempat.
Catatan Redaksi:
Berita ini telah divalidasi dengan membandingkan titik koordinat lapangan, Peta Tahun Tanam Perusahaan, dan Berita Acara Legalitas HGU.
Discussion about this post