TAJUK RENCANA | Kasus Beras SPHP Jambi bukan sekadar perkara oplosan beras. Ia adalah ujian pertama bagi KUHAP 2025 yang baru 3 bulan berlaku. Dan ironinya telanjang: tersangka diekspose ke publik dengan rompi bertuliskan “TAHANAN”, borgol di tangan, tapi Kejaksaan Tinggi Jambi menyatakan “terdakwa tidak pernah ditahan sejak penyidikan”.
Publik bingung, dan wajar. Selama 40 tahun KUHAP 1981, logikanya sederhana: rompi oranye = tahanan. KUHAP 2025 memecah logika itu. Penahanan kini adalah *ultimum remedium*—jalan terakhir. Syaratnya ketat, tidak bisa hanya karena “kasusnya besar” atau “biar ada efek jera”.
Secara hukum formil, Kejati Jambi benar. Jika Surat Perintah Penahanan memang tidak pernah terbit, maka status terdakwa adalah bebas. Ini roh KUHAP 2025: mengakhiri tradisi “tahan dulu, urusan belakangan”.
Namun secara etika publik, Polda Jambi patut dikoreksi. Ekspose tersangka dengan atribut “TAHANAN” padahal belum ada SP Han adalah trial by press. Ini warisan KUHAP lama yang menabrak asas praduga tak bersalah—napas utama KUHAP baru. Buku Anotasi KUHAP 2025 yang disusun Tim 12 pasti akan menegur praktik ini.
Ada 3 catatan untuk aparat hukum Jambi:
Pertama, untuk Penyidik: Hentikan ritual presrilis bergaya KUHAP 1981. Borgol boleh untuk pengamanan, tapi memakaikan baju “TAHANAN” tanpa dasar hukum adalah pembentukan opini sesat. KUHAP 2025 menuntut kalian jadi penyidik, bukan sutradara.
Kedua, untuk Jaksa: Klarifikasi Kejati Jambi sudah tepat. Transparansi adalah mandat sistem peradilan pidana terpadu. Tugas berikutnya: edukasi publik bahwa “tidak ditahan” bukan berarti “tidak diproses”. Sidang tetap jalan.
Ketiga, untuk Publik: Saatnya update pemahaman. Di era KUHAP 2025, keadilan tidak diukur dari jumlah tersangka yang diborgol, tapi dari tuntasnya perkara tanpa langgar HAM. Penahanan bukan prestasi.
Kasus ini juga membuka borok lain: “perbedaan waktu pelimpahan”. Jika benar melampaui batas KUHAP 2025, maka ini preseden buruk. Artinya 3 bulan UU berlaku, APH di daerah masih pakai SOP lama.
Jambi sedang memberi pelajaran mahal ke seluruh Indonesia: KUHAP 2025 bukan sekadar ganti pasal. Ia ganti mental. Jika APH gagal move on, maka buku Anotasi setebal 1.200 halaman itu hanya akan jadi pajangan.
Sidang Beras SPHP harus jadi momentum. Buktikan bahwa keadilan di era baru tidak lagi diukur dari kerasnya borgol, tapi dari lurusnya prosedur.
RUANG DISKUSI PUBLIK
KUHAP 2025 milik kita semua. Implementasinya di Jambi akan jadi barometer nasional. Apakah presrilis dengan rompi “TAHANAN” masih relevan? Apakah batas ekspose tersangka di era baru sudah jelas? Bagaimana seharusnya APH Jambi menuntaskan “antinomi” antara show of force dan perlindungan HAM?
fikiranrajat.id membuka ruang diskusi. Sampaikan pandangan, kritik, dan pengalaman Anda soal implementasi KUHAP 2025. Kirim opini ke redaksi fikiranrajat.id melalui Imail atau tulis di kolom komentar. Opini terbaik akan kami muat.
Karena keadilan bukan hanya milik penegak hukum. Keadilan adalah percakapan kita bersama.
●Redaksi fikiranrajat.id
●fikiranrajat@gmail.com
Discussion about this post