Jambi – Kinerja Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Euis Novita Sari, SE, mulai menuai sorotan tajam dari kalangan pemerhati pendidikan. Sikap yang dinilai tidak responsif terhadap berbagai persoalan yang muncul di lingkungan SMA di Provinsi Jambi memunculkan pertanyaan serius mengenai fungsi pembinaan yang melekat pada jabatan tersebut.
Sorotan ini muncul setelah sejumlah awak media berupaya melakukan konfirmasi terkait berbagai persoalan yang berkembang di beberapa SMA, terutama menyangkut dugaan pungutan liar (pungli) serta keterbukaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Namun hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi tersebut belum mendapatkan tanggapan dari pejabat yang bersangkutan.
Padahal, dalam struktur Dinas Pendidikan, Kabid Pembinaan SMA memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta memastikan tata kelola pendidikan berjalan secara transparan dan akuntabel.
Dugaan Persoalan di Lingkungan SMA
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian publik antara lain berkaitan dengan keluhan masyarakat mengenai dugaan pungutan di sekolah serta minimnya keterbukaan informasi terkait penggunaan dana BOS.
Dana BOS sendiri merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung operasional sekolah agar pendidikan dapat berjalan secara optimal tanpa membebani masyarakat.
Karena itu, pengelolaan dana tersebut seharusnya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka kepada publik, sebagaimana prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ketika muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat maupun media, pejabat yang memiliki kewenangan pembinaan diharapkan dapat memberikan klarifikasi atau penjelasan kepada publik.
Namun kondisi berbeda justru dirasakan oleh sejumlah awak media yang mencoba melakukan konfirmasi.
Pemerhati Pendidikan: Jangan Hanya Jadi Pajangan Jabatan
Seorang sumber yang merupakan pemerhati pendidikan di Jambi menyampaikan kritik keras terhadap sikap pejabat yang dinilai tidak responsif terhadap persoalan yang berkembang di dunia pendidikan.
Menurutnya, Dinas Pendidikan membutuhkan pejabat yang memiliki integritas dan keberanian mengambil tanggung jawab terhadap persoalan yang terjadi di lapangan.
“Dinas Pendidikan hari ini membutuhkan pejabat yang berkarakter dan bekerja untuk kepentingan pendidikan. Bukan sekadar menduduki jabatan tanpa memberikan manfaat bagi dunia pendidikan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sikap tertutup terhadap media yang justru dapat menimbulkan pertanyaan publik mengenai komitmen pejabat tersebut dalam menjalankan tugasnya.
“Kalau menjadi pejabat misterius, duduk ongkang kaki tanpa memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, lalu untuk apa jabatan itu dipegang?” katanya dengan nada kesal.
Desakan Evaluasi Kinerja
Menurutnya, jabatan publik di sektor pendidikan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar untuk memastikan sistem pendidikan berjalan dengan baik, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Karena itu, ia menilai penting bagi pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat yang dinilai tidak menjalankan fungsi jabatannya secara maksimal.
“Jabatan publik bukan tempat untuk sekadar duduk di kursi struktural. Ada tanggung jawab moral dan profesional yang harus dijalankan,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi masih belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan media.
Discussion about this post