• Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan
Fikiran Ra’jat
No Result
View All Result
  • Berita
    • All
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional

    Membongkar Motif APH di Jambi: Antara Slogan “Miskinkan Koruptor”, Ilusi IKM 80,5, dan Modus “Pemakaman Perkara” ke Inspektorat

    HUT ke-19 PPWI di Emersia Hotel Lampung Berlangsung Meriah, Dukungan Berbagai Kalangan hingga Tamu Internasional Warnai Perayaan

    Mangkrak di Meja Kejati Jambi: Laporannya Diantar Sendiri, Ketua PPWI Jambi Heran Belum Pernah Dipanggil Aparat

    Tragedi Fiskal Jambi: Saat Tanah Rawa Dibeli Belasan Miliar untuk Hibah Elite, Hutan Kota Muaro Jambi Dikorbankan

    Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah PUPR Jambi: BPK Temukan Cacat Hukum, Pejabat Berkilah Tak Ada Kelebihan Bayar

    Kajati Jambi Turun Langsung Dukung Satgas PKH Tertibkan Aktivitas PETI di Merangin dan Kerinci

    Terduga Pelaku Pengeroyokan Belum Diamankan, Keluarga Korban Desak Polres Palopo Segera Bertindak

    LAPOR KAPOLRI..! Dugaan Penggelapan Rp960 Juta Dana Sewa Lapak Pasar Sentral Palopo Masih Menggantung di Polda Sulsel, Pelapor Menanti Kepastian Hukum

    SENGKETA TANAH 15 HEKTARE DI TIROMANDA MEMANAS, KELUARGA ANDI MARWAH PERTANYAKAN KEPASTIAN HUKUM DAN TRANSPARANSI BPN LUWU

    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah
  • Berita
    • All
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional

    Membongkar Motif APH di Jambi: Antara Slogan “Miskinkan Koruptor”, Ilusi IKM 80,5, dan Modus “Pemakaman Perkara” ke Inspektorat

    HUT ke-19 PPWI di Emersia Hotel Lampung Berlangsung Meriah, Dukungan Berbagai Kalangan hingga Tamu Internasional Warnai Perayaan

    Mangkrak di Meja Kejati Jambi: Laporannya Diantar Sendiri, Ketua PPWI Jambi Heran Belum Pernah Dipanggil Aparat

    Tragedi Fiskal Jambi: Saat Tanah Rawa Dibeli Belasan Miliar untuk Hibah Elite, Hutan Kota Muaro Jambi Dikorbankan

    Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah PUPR Jambi: BPK Temukan Cacat Hukum, Pejabat Berkilah Tak Ada Kelebihan Bayar

    Kajati Jambi Turun Langsung Dukung Satgas PKH Tertibkan Aktivitas PETI di Merangin dan Kerinci

    Terduga Pelaku Pengeroyokan Belum Diamankan, Keluarga Korban Desak Polres Palopo Segera Bertindak

    LAPOR KAPOLRI..! Dugaan Penggelapan Rp960 Juta Dana Sewa Lapak Pasar Sentral Palopo Masih Menggantung di Polda Sulsel, Pelapor Menanti Kepastian Hukum

    SENGKETA TANAH 15 HEKTARE DI TIROMANDA MEMANAS, KELUARGA ANDI MARWAH PERTANYAKAN KEPASTIAN HUKUM DAN TRANSPARANSI BPN LUWU

    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah
Morning News
No Result
View All Result
  • Berita
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah

Home » Rp43,5 Miliar Sudah Dibayar. Tapi Tidak Pernah Ada Putusan.

Rp43,5 Miliar Sudah Dibayar. Tapi Tidak Pernah Ada Putusan.

EDITORIAL FIKIRANRAJAT.ID: Skandal Kehutanan Jambi Kini Berubah Menjadi Misteri Uang Negara yang Menggantung Lebih dari 10 Tahun

by Redaksi
21.02.2026
in Berita, Daerah, Hukrim, Lingkungan, Nasional
0

Ada sesuatu yang tidak lazim dalam perjalanan hukum kasus kehutanan di Provinsi Jambi.

Negara pernah menyatakan adanya dugaan pelanggaran kawasan hutan.

Baca juga

6 Tahun Mega-Korupsi Mangkrak di Sarolangun, Jerat Tanggung Jawab Elit dari Cek Endra hingga H. Hurmin!

SKANDAL “PROYEK SILUMAN” DI MUARO JAMBI: MENELUSURİ DUGAAN KEBOHONGAN PUBLIK, IMPUNITAS HUKUM, DAN ALIRAN DANA APBD KE INSTANSI VERTIKAL

Vonis Seumur Hidup, Dua Terdakwa Kasus 58 Kilogram Sabu Divonis PN Jambi

JALAN WONG KITO MUARO JAMBI: DOKUMEN MENYEBUT 276 METER, PEJABAT MENGAKUI 451 METER, SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB?

Kerugian negara dihitung.

Perusahaan diminta membayar.

Dan pembayaran itu benar-benar terjadi.

Nilainya tidak kecil. Setelah lebih dari satu dekade tersimpan, dana tersebut berkembang menjadi sekitar Rp43,5 miliar.

Namun hingga hari ini, satu elemen paling mendasar dalam negara hukum justru tidak pernah hadir:

putusan pengadilan.

Tidak ada hakim yang menyatakan bersalah.

Tidak ada vonis pidana.

Tidak ada kepastian administratif final.

Yang tersisa hanyalah uang — dan tanda tanya besar.

Negara Menagih, Tetapi Tidak Mengadili

Dalam sistem hukum modern, mekanisme penegakan seharusnya berjalan lurus:

dugaan pelanggaran → penyidikan → persidangan → putusan → eksekusi.

Tetapi dalam perkara ini, alur tersebut seolah berhenti di tengah jalan.

Negara telah menagih ganti rugi, namun proses pembuktian hukum tidak pernah diselesaikan secara terbuka di pengadilan.

Akibatnya muncul kondisi yang oleh para ahli hukum disebut sebagai legal limbo — ruang abu-abu ketika sebuah perkara tidak sepenuhnya pidana, namun juga tidak selesai secara administratif.

Situasi ini berbahaya.

Bukan hanya bagi pihak yang diperiksa, tetapi juga bagi negara sendiri.

Ketika Uang Negara Kehilangan Status Hukumnya

Tanpa putusan berkekuatan hukum tetap, dana puluhan miliar rupiah tersebut berada dalam posisi yang ganjil:

▪️bukan lagi sepenuhnya milik perusahaan,

▪️tetapi juga belum sah menjadi penerimaan negara.

Ia ada secara fisik, tetapi lemah secara yuridis.

Dalam prinsip tata kelola keuangan publik, kondisi seperti ini adalah risiko serius. Sebab setiap rupiah yang masuk ke sistem negara harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Tanpa itu, kepastian berubah menjadi spekulasi.

Dari Kasus Hutan Menjadi Isu Tata Kelola Negara

Persoalan semakin meluas ketika publik menemukan polemik baru dalam struktur APBD Provinsi Jambi Tahun 2026, di mana muncul angka puluhan miliar rupiah yang diperdebatkan dalam forum legislatif.

Apakah berkaitan atau tidak, satu hal menjadi jelas:

ketika perkara hukum tidak diselesaikan, dampaknya dapat merambat ke ruang administrasi dan fiskal pemerintahan.

Dan di titik ini, persoalan tidak lagi milik satu institusi.

Ia menjadi persoalan negara.

Pertanyaan yang Tidak Bisa Lagi Dihindari

Editorial ini tidak dimaksudkan untuk menuduh siapa pun.

Namun demokrasi memberi hak kepada publik untuk bertanya:

Mengapa perkara tidak pernah diuji di pengadilan?

Siapa yang bertanggung jawab memastikan kepastian hukum dana tersebut?

Mengapa penyelesaian berhenti sebelum hakim berbicara?

Dan sampai kapan uang negara berada dalam ketidakjelasan?

Diam bukan jawaban.

Kepastian Hukum Adalah Kehadiran Negara

Negara hukum tidak diukur dari seberapa cepat ia menagih, tetapi dari keberaniannya menyelesaikan proses hingga akhir.

Karena keadilan bukan sekadar angka yang dibayar.

Keadilan adalah keputusan yang transparan, terbuka, dan dapat diuji di depan hukum.

Hari ini, Jambi menunggu kejelasan.

Dan lebih luas dari itu—

Indonesia menunggu kepastian bahwa hukum tidak berhenti di tengah jalan.

Tags: BPK RI Perwakilan JambiDinas KehutananKejaksaan Republik IndonesiaPemprov JambiPengadilan Negeri JambiPT.WKS
ShareTweetSendScan

Artikel lainnya

Berita

Membongkar Motif APH di Jambi: Antara Slogan “Miskinkan Koruptor”, Ilusi IKM 80,5, dan Modus “Pemakaman Perkara” ke Inspektorat

15.11.2026
Berita

HUT ke-19 PPWI di Emersia Hotel Lampung Berlangsung Meriah, Dukungan Berbagai Kalangan hingga Tamu Internasional Warnai Perayaan

14.11.2026
Berita

Mangkrak di Meja Kejati Jambi: Laporannya Diantar Sendiri, Ketua PPWI Jambi Heran Belum Pernah Dipanggil Aparat

10.11.2026
Berita

Tragedi Fiskal Jambi: Saat Tanah Rawa Dibeli Belasan Miliar untuk Hibah Elite, Hutan Kota Muaro Jambi Dikorbankan

10.11.2026
Berita

Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah PUPR Jambi: BPK Temukan Cacat Hukum, Pejabat Berkilah Tak Ada Kelebihan Bayar

09.11.2026
Berita

Kajati Jambi Turun Langsung Dukung Satgas PKH Tertibkan Aktivitas PETI di Merangin dan Kerinci

07.11.2026
Next Post

Diduga Makanan Program Gizi di Sekernan Terkontaminasi Bakteri Berbahaya, Pemkab Muaro Jambi Ungkap Hasil Laboratorium

Viral Pelayanan RSUD MH Thalib, Pemkot Sungai Penuh Gerak Cepat: Pegawai Loket Akan Dirotasi

Tiga Polhut Berpotensi Dipecat Jika Dugaan Razia Gelap Terbukti

Wiranto B. Manalu Desak Kepolisian di Bawah Kementerian, Kritik Keras Kapolri

Publik Menunggu Penjelasan atas Dana Rp43,5 Miliar Tanpa Putusan Pengadilan

Discussion about this post

Februari 2026
SSRKJSM
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
« Jan   Mar »
  • Bang Cobra: Oknum ASN Pendukung Romantis Jangan Balas Dendam atas Kekalahan di PSU Gorontalo Utara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Hamzah Sidik Soroti Aleg BK DPRD Gorontalo Utara yang Sebar Isu Mangkir 6 Bulan: “Kalau Tak Bisa Dibuktikan, Itu Hoaks”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Premanisme di Balik Meja Kepala Dinas Kesehatan Sarolangun: Jurnalis Metro7 Dianiaya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Korupsi Menggila di Disnakertrans Sarolangun: Ratusan Juta Raib, Bendahara Akui untuk “Kepentingan Pribadi”!  

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Guncang Sarolangun “Plt Kasubbag Umum” Gasak Gaji Sejumlah PNS dengan Dalih “Jasa Pengurusan'”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Fikiran Ra’jat

  • Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan

No Result
View All Result
  • Berita
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah