JAMBI | Polemik rangkap jabatan yang melibatkan Hasan Basri Agus (HBA) sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus menjadi perbincangan publik di Provinsi Jambi. Pemberitaan mengenai hal tersebut telah memicu berbagai tanggapan dari kalangan aktivis dan masyarakat yang menilai perlunya kejelasan mengenai posisi dan tanggung jawab jabatan yang diemban.
Media Fikiran Raj’at menegaskan bahwa tuntutan utama yang disampaikan kepada HBA adalah terkait persoalan rangkap jabatan tersebut. Menurut pihak redaksi, persoalan ini dinilai penting karena menyangkut prinsip tata kelola organisasi dan etika penyelenggaraan jabatan publik.
Fikiran Raj’at menyampaikan bahwa fokus utama bukan semata-mata pada polemik dana hibah yang diterima Lembaga Adat Melayu, melainkan pada kepastian mengenai status rangkap jabatan Hasan Basri Agus. Namun demikian, pihaknya menilai bahwa isu rangkap jabatan tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan serta penyaluran dana hibah yang diterima lembaga tersebut.
Menurut redaksi Fikiran Raj’at, klarifikasi dari Hasan Basri Agus sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat, sekaligus memastikan bahwa jabatan yang diemban tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Sementara itu, Aktivis Jambi Wiranto B. Manalu, S.Sos juga memberikan tanggapan terkait polemik yang berkembang. Ia menilai bahwa selain persoalan rangkap jabatan, transparansi penggunaan dana hibah Lembaga Adat Melayu juga perlu menjadi perhatian bersama.
Wiranto menegaskan bahwa keterbukaan informasi terkait dana hibah akan membantu menghilangkan berbagai persepsi negatif yang berkembang di tengah masyarakat.
“Dana hibah LAM perlu dikelola secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik. Dengan adanya keterbukaan, maka masyarakat bisa mengetahui secara jelas peruntukan dana tersebut,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa transparansi keuangan merupakan hal yang penting bagi lembaga yang menerima dana dari pemerintah, sehingga kepercayaan masyarakat dapat tetap terjaga.
Menurutnya, polemik yang terjadi saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola organisasi serta memperkuat akuntabilitas lembaga adat yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat Jambi.
Hingga saat ini, berbagai pihak masih menunggu klarifikasi resmi dari Hasan Basri Agus terkait rangkap jabatan yang menjadi sorotan publik. Klarifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian sekaligus meredam polemik yang berkembang di tengah masyarakat.
Redaksi : Fikiran Raj’at
Discussion about this post