JAKARTA — Pengurus Pusat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) yang dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya, Wilson Lalengke melakukan audiensi dan koordinasi strategis dengan jajaran Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tas Tipikor) Mabes Polri. Pertemuan ini berlangsung pada Jumat, 18 September 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke bersama jajaran pengurus diterima langsung oleh Kombespol Mukhtar selaku Kasubdit 1 Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) Tas Tipikor Mabes Polri (berada di tengah). Koordinasi ini dilaksanakan guna membahas dan menindaklanjuti perkembangan penanganan kasus korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif di lingkungan Sekretariat DPRD Riau.
Kasus korupsi tersebut diketahui turut menyeret sejumlah nama penting di daerah maupun pusat, di antaranya Agung Nugroho (Walikota Pekanbaru), Yulisman (Anggota DPR RI), serta Muflihun (mantan Pj. Walikota Pekanbaru). Pertemuan ini menjadi wujud nyata sinergi antara insan pers, organisasi kemasyarakatan, dan aparat penegak hukum dalam mengawal transparansi serta penegakan hukum yang berkeadilan.
Ajak Masyarakat Aktif Laporkan Praktik Korupsi
Sejalan dengan komitmen kuat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pihak PPWI mengimbau seluruh lapisan warga masyarakat yang mengetahui, melihat, mendengar, atau merasakan secara langsung adanya indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)—termasuk praktik suap-menyuap, jual-beli jabatan, hingga proyek fiktif—untuk tidak ragu melapor.
Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau aduan tersebut melalui Sekretariat PPWI Nasional maupun kepada pengurus PPWI di daerah masing-masing. Selanjutnya, laporan-laporan tersebut akan dihimpun dan diteruskan dalam bentuk Dumas resmi ke Subdit Dumas Tas Tipikor Mabes Polri.
“Korupsi harus diberantas! Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Ayo bergerak bersama ganyang koruptor..!!” demikian seruan tegas yang disuarakan untuk membangkitkan kesadaran kolektif masyarakat agar ikut serta aktif mengawasi dan membersihkan Indonesia dari praktik-praktik kotor korupsi.
Discussion about this post