SURAT TERBUKA : KEPADA BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA

Berdasarkan dokumen resmi yang kami miliki, kami menemukan indikasi pelanggaran serius dan sistemik dalam pengelolaan aset negara di lingkungan PTPN IV Regional 4 Jambi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelanggaran Kawasan Hutan (±619 Hektare)

Merujuk pada SK Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.298/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2022, unit PT Bukit Kausar terindikasi menguasai dan mengelola perkebunan sawit dalam kawasan hutan tanpa izin kehutanan.

Konsekuensi hukum atas pelanggaran ini mengacu pada Pasal 110B UU Cipta Kerja berupa denda administratif dengan estimasi Rp96 juta hingga Rp130 juta per hektare.

Pertanyaan publik:

Mengapa potensi kerugian negara dalam skala besar ini dibiarkan tanpa penyelesaian transparan?

2. Penyanderaan Hak Plasma Selama ±30 Tahun

Sejak terbitnya Izin Prinsip tahun 1996, kewajiban pembangunan kebun plasma minimal 20% bagi masyarakat Desa Rantau Benar, Pulau Pauh, dan Lubuk Kambing tidak pernah direalisasikan secara fisik.

Fakta ini berimplikasi serius terhadap:

▪️Status Clean and Clear (CnC)

▪️Legalitas perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU)

Ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan berpotensi sebagai pengingkaran kewajiban hukum korporasi terhadap masyarakat.

3. Dugaan Praktik “Kebun dalam Kebun” (Penguasaan Ilegal Internal)

Kami menemukan indikasi adanya praktik penguasaan lahan ilegal di dalam konsesi perusahaan, yang diduga melibatkan pihak-pihak tertentu yang berafiliasi dengan pejabat lama.

Jika benar, ini merupakan bentuk:

▪️Penyalahgunaan aset negara

▪️Konflik kepentingan

▪️Potensi tindak pidana korupsi berbasis penguasaan lahan

4. Pembungkaman Informasi Publik

Upaya konfirmasi resmi kepada Sekretaris Perusahaan tidak mendapatkan respons.

Sikap ini berpotensi melanggar:

▪️UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

▪️Prinsip transparansi BUMN

Diam dalam kasus publik bukan netral — melainkan bagian dari masalah.

Penegasan kepada Danantara

Bapak Dony Oskaria yang kami hormati,

Transformasi tata kelola investasi negara melalui Danantara tidak akan memiliki legitimasi publik apabila di level operasional daerah masih terjadi:

▪️Pembiaran konflik agraria

▪️Ketertutupan informasi

▪️Potensi penyimpangan pengelolaan aset

DESAKAN PUBLIK

Kami mendesak Danantara untuk segera:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Region Head dan Sekretaris Perusahaan PTPN IV Regional 4

2. Menertibkan dan menyelesaikan pelanggaran kawasan hutan sesuai ketentuan hukum

3. Memastikan realisasi kebun plasma masyarakat sebagai kewajiban mutlak perusahaan

4. Membuka seluruh informasi publik terkait konflik lahan dan dana CSR/TJSL

Apabila negara gagal hadir dalam persoalan ini, maka konflik agraria hanya akan berubah menjadi bom sosial yang menunggu waktu untuk meledak — dan kerugian negara akan terus membesar dalam diam.

Jambi, 26 April 2026

Hormat kami,

Abdul Mutalib, S.H

Pimpinan Redaksi FikiranRajat.id

Ketua DPD PPWI Provinsi Jambi

Tags: DANANTARA PTPN Regional 4 SURAT TERBUKA KEPADA BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA