• Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan
Fikiran Ra’jat
No Result
View All Result
  • Berita
    • All
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional

    Lawan Budaya “Pingpong” Birokrasi, Wilson Lalengke Resmi Laporkan Kapolda Sumsel Shandi Nugraha ke Divpropam Mabes Polri

    Perempuan Ukraina Wajib Militer dan Proyek Diplomasi Manis: Pernyataan Elena Semerikova dan Apresiasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia

    Anomali Polda Sumsel: Raih Juara 1 Kompolnas Award Saat Kapoldanya Dilaporkan ke Propam

    Kedok Polisario Terbongkar: Bantuan Kemanusiaan Dirampok, Persisma Desak Pengungsi Dipulangkan ke Sahara Maroko

    Pembelaan Hukum Eks Sekwan DPR Papua: Uji Fakta, Kewenangan, dan Independensi Penegakan Hukum

    Dr. Fachrul Razi, MIP: Ini 7 Poin Tuntutan Rakyat Aceh Dalam Revisi UUPA

    Jamaika dan Maroko Tandatangani Komunike Bersama, Wilson Lalengke: Langkah Strategis bagi Masa Depan Rakyat Sahara

    Mauritius Ambil Langkah Strategis, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

    DR. FACHRUL RAZI: JANGAN SAMPAI ACEH HANYA MENDAPAT “KUCING DALAM KARUNG” DARI REVISI UUPA

    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah
  • Berita
    • All
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional

    Lawan Budaya “Pingpong” Birokrasi, Wilson Lalengke Resmi Laporkan Kapolda Sumsel Shandi Nugraha ke Divpropam Mabes Polri

    Perempuan Ukraina Wajib Militer dan Proyek Diplomasi Manis: Pernyataan Elena Semerikova dan Apresiasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia

    Anomali Polda Sumsel: Raih Juara 1 Kompolnas Award Saat Kapoldanya Dilaporkan ke Propam

    Kedok Polisario Terbongkar: Bantuan Kemanusiaan Dirampok, Persisma Desak Pengungsi Dipulangkan ke Sahara Maroko

    Pembelaan Hukum Eks Sekwan DPR Papua: Uji Fakta, Kewenangan, dan Independensi Penegakan Hukum

    Dr. Fachrul Razi, MIP: Ini 7 Poin Tuntutan Rakyat Aceh Dalam Revisi UUPA

    Jamaika dan Maroko Tandatangani Komunike Bersama, Wilson Lalengke: Langkah Strategis bagi Masa Depan Rakyat Sahara

    Mauritius Ambil Langkah Strategis, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

    DR. FACHRUL RAZI: JANGAN SAMPAI ACEH HANYA MENDAPAT “KUCING DALAM KARUNG” DARI REVISI UUPA

    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah
Morning News
No Result
View All Result
  • Berita
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah

Home » Gangguan Sistem Bank 9 dan Polemik Dana CSR: Publik Pertanyakan Transparansi Pengelolaan Miliaran Rupiah

Gangguan Sistem Bank 9 dan Polemik Dana CSR: Publik Pertanyakan Transparansi Pengelolaan Miliaran Rupiah

by Redaksi
28.02.2026
in Berita, Daerah, Hukrim, Nasional
0

JAMBI — Polemik gangguan sistem perbankan Bank 9 Jambi yang kini tengah diaudit secara forensik oleh regulator ternyata muncul bersamaan dengan sorotan publik terhadap pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang berada dalam Forum CSR Provinsi Jambi.

Situasi ini memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat: apakah tata kelola keuangan Bank 9, baik pada sektor teknologi maupun tanggung jawab sosial perusahaan, telah dijalankan secara transparan dan akuntabel?

Baca juga

SEKDA AKTIF MASUK BURSA KOMISARIS BANK 9 JAMBI: ANTARA HAK JABATAN DAN BAYANG-BAYANG KONFLIK KEPENTINGAN

OJK Sebut Status Bank 9 Masih Normal, Publik Pertanyakan Penjelasan Insiden Sistem

Jawaban Normatif OJK Dinilai Tak Menjawab Akar Masalah Skandal Bank Jambi

CORE BANKING BANK JAMBI

Forum CSR Dipimpin Direktur Bank 9
Informasi yang dihimpun menyebutkan, Forum CSR Provinsi Jambi diketuai langsung oleh Khusairi, yang juga menjabat sebagai Direktur Bank 9 Jambi.

Namun hingga kini, besaran total dana CSR yang dihimpun melalui forum tersebut disebut belum pernah dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.

Kondisi tersebut memicu desakan berbagai elemen masyarakat agar pengelolaan dana CSR dilakukan secara transparan, mengingat sumber dana berasal dari kontribusi perusahaan-perusahaan yang memiliki kewajiban sosial kepada publik.

Rp1,9 Miliar Disebut “Uang Titipan”
Saat dikonfirmasi, Rudi, Wakil Sekretaris Forum CSR yang juga diketahui menjabat sebagai bagian legal Bank 9 Jambi, menyampaikan bahwa dana sebesar Rp1,9 miliar yang berada dalam rekening Forum CSR merupakan uang titipan.

Menurutnya, dana tersebut telah dialokasikan untuk pembangunan jalan khusus angkutan batu bara.

Meski demikian, penjelasan tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai:
▪️mekanisme penitipan dana CSR,
▪️dasar hukum penggunaan dana,
▪️serta sistem pengawasan rekening forum.

Publik menilai penggunaan dana CSR untuk proyek infrastruktur tertentu seharusnya disertai laporan terbuka dan dapat diakses masyarakat.

Ketua DPD PPWI Jambi Ajukan Keberatan
Ketua DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Provinsi Jambi, Abdul Mutalib, SH, secara tegas menyampaikan keberatan atas tidak terbukanya pengelolaan dana CSR yang berada dalam rekening Forum CSR tersebut.

Menurutnya, transparansi menjadi prinsip utama karena dana CSR memiliki dimensi kepentingan publik.

“Kami mempertanyakan mengapa dana CSR yang berada dalam rekening forum tidak pernah dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi menjadi penting agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” tegas Abdul Mutalib.

Ia juga menilai keberadaan dana dalam rekening forum harus memiliki mekanisme pelaporan yang jelas, termasuk sumber dana, jumlah keseluruhan, hingga realisasi penggunaannya.

Momentum Bersamaan dengan Kasus Sistem Bank
Sorotan terhadap dana CSR ini muncul di waktu yang hampir bersamaan dengan kasus gangguan sistem core banking Bank 9 Jambi yang kini tengah diaudit secara forensik oleh pihak independen atas pengawasan OJK.

Sejumlah pengamat menilai, dua isu tersebut sama-sama berkaitan dengan satu hal mendasar, yakni tata kelola dan akuntabilitas institusi keuangan daerah.

Apalagi sebelumnya Bank 9 Jambi diketahui mengalokasikan anggaran besar pada sektor teknologi informasi, namun justru menghadapi persoalan sistem yang berdampak pada nasabah.

Desakan Audit Terbuka Menguat
Seiring berkembangnya situasi, muncul dorongan agar dilakukan:
▪️audit independen dana CSR Forum,
▪️publikasi laporan penggunaan CSR,
▪️serta pemisahan tegas antara jabatan korporasi dan pengelolaan forum eksternal.

Publik kini menunggu klarifikasi resmi dari manajemen Bank 9 Jambi maupun pengurus Forum CSR untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan dalam pengelolaan dana sosial tersebut.

Catatan Redaksi
Kasus gangguan sistem perbankan dan polemik dana CSR menunjukkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan lembaga keuangan daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat.

Audit forensik yang sedang berjalan diharapkan tidak hanya menjawab persoalan teknis sistem, tetapi juga memperkuat tata kelola secara menyeluruh.[red]

Tags: Audit Forensik Bank 9 DimulaiBank 9 JambiDana csr pada Forum csr Provinsi JambiGangguan Sistem Bank 9 dan Polemik Dana CSRPublik Pertanyakan Transparansi Pengelolaan Miliaran Rupiah
ShareTweetSendScan

Artikel lainnya

Berita

Lawan Budaya “Pingpong” Birokrasi, Wilson Lalengke Resmi Laporkan Kapolda Sumsel Shandi Nugraha ke Divpropam Mabes Polri

27.09.2026
Berita

Perempuan Ukraina Wajib Militer dan Proyek Diplomasi Manis: Pernyataan Elena Semerikova dan Apresiasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia

27.09.2026
Berita

Anomali Polda Sumsel: Raih Juara 1 Kompolnas Award Saat Kapoldanya Dilaporkan ke Propam

27.09.2026
Berita

Kedok Polisario Terbongkar: Bantuan Kemanusiaan Dirampok, Persisma Desak Pengungsi Dipulangkan ke Sahara Maroko

27.09.2026
Berita

Pembelaan Hukum Eks Sekwan DPR Papua: Uji Fakta, Kewenangan, dan Independensi Penegakan Hukum

27.09.2026
Hukrim

Dr. Fachrul Razi, MIP: Ini 7 Poin Tuntutan Rakyat Aceh Dalam Revisi UUPA

26.09.2026
Next Post

Belum Tuntas Kontrak BBM, Dugaan Fee Proyek PUPR Muncul, Dandi: Ada Pola yang Harus Dijelaskan

SAROLANGUN TANPA PELANTIKAN: Birokrasi Jalan di Tempat di Era Kepemimpinan Bupati Hurmin

Sekda dari Luar Daerah, OPD Belum Ditata: Arah Kendali Birokrasi Sarolangun Dipertanyakan

Sekda Sudah Ada, Mengapa Birokrasi Masih Diam?

Sekda dari Luar Daerah, Pejabat Lokal Tersisih? Polemik Seleksi Jabatan Tertinggi ASN Sarolangun

Discussion about this post

Februari 2026
SSRKJSM
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
« Jan   Mar »
  • Bang Cobra: Oknum ASN Pendukung Romantis Jangan Balas Dendam atas Kekalahan di PSU Gorontalo Utara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Hamzah Sidik Soroti Aleg BK DPRD Gorontalo Utara yang Sebar Isu Mangkir 6 Bulan: “Kalau Tak Bisa Dibuktikan, Itu Hoaks”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Premanisme di Balik Meja Kepala Dinas Kesehatan Sarolangun: Jurnalis Metro7 Dianiaya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Korupsi Menggila di Disnakertrans Sarolangun: Ratusan Juta Raib, Bendahara Akui untuk “Kepentingan Pribadi”!  

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Guncang Sarolangun “Plt Kasubbag Umum” Gasak Gaji Sejumlah PNS dengan Dalih “Jasa Pengurusan'”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Fikiran Ra’jat

  • Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan

No Result
View All Result
  • Berita
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah