Jambi — Selama bertahun-tahun, masyarakat Jambi menyaksikan pola yang sama: pergantian pucuk kepemimpinan kepolisian daerah tidak membawa perubahan yang berarti bagi keamanan, penegakan hukum, maupun perlindungan terhadap kepentingan rakyat.
Kepemimpinan yang datang silih berganti tampak hanya melanjutkan alur lama, tanpa terobosan, tanpa keberanian memutus mata rantai mafia, dan tanpa kepekaan terhadap derita warga akibat maraknya kejahatan terorganisir.
Dalam berbagai kasus besar — mulai dari illegal drilling, perambahan hutan, pertambangan ilegal, mafia BBM, hingga konflik agraria — publik menilai bahwa kehadiran institusi belum tampak sebagai kekuatan yang melindungi rakyat, melainkan sekadar formalitas struktur.
Kepemimpinan yang Terjebak Rutinitas, Bukan Perubahan
Kritik utama warga adalah:
meski Kapolda berganti, pola penanganan masalah tidak berubah.
Masalah lawas tetap berjalan.
Kejahatan terorganisir tetap hidup.
Operasi penertiban hanya bersifat seremonial.
Dan mafia memiliki ruang hidup yang sama besarnya dari tahun ke tahun.
Rakyat melihat bahwa kepemimpinan di tingkat daerah seakan:
lebih sibuk menjaga alur internal daripada memperjuangkan masa depan keamanan Jambi.
Padahal, tugas pokok kepemimpinan polisi bukan hanya rotasi jabatan dan laporan kinerja — tetapi membongkar pola kejahatan yang melumpuhkan kesejahteraan masyarakat.
Dampak Langsung ke Masyarakat: Ketidakpastian, Ketakutan, dan Ketidakadilan
Ketika penegakan hukum tidak menunjukkan taji, maka yang menderita adalah rakyat:
1. Illegal drilling merusak lingkungan dan keselamatan desa.
2. Mafia hutan merampas ruang hidup masyarakat adat dan petani.
3. Mafia BBM membuat harga tinggi dan pasokan langka.
4. Pertambangan ilegal menghancurkan sungai dan lahan.
Semua ini berjalan bertahun-tahun.
Warga bertanya:
“Kalau polisi daerah tidak mampu menghentikan ini, siapa lagi yang bisa kami harapkan?”
Kelemahan Struktural yang Harus Diakui Secara Nasional
Masalah Jambi bukan hanya persoalan kepemimpinan individu, tetapi kegagalan struktural dalam:
pengawasan internal,
kontrol operasi lapangan,
monitoring hasil penertiban, dan
keseriusan melindungi kepentingan publik jangka panjang.
Tanpa perbaikan struktural, pergantian Kapolda hanya menghasilkan wajah baru —
bukan kebijakan baru.
Rakyat Jambi Menuntut Kepemimpinan yang Berpihak, Bukan Berdiam
Masyarakat meminta:
Kapolda yang berani menindak oknum sendiri,
Kapolda yang tidak tunduk pada alur lama,
Kapolda yang membongkar mafia minyak, kayu, dan tambang,
Kapolda yang menjadikan keselamatan rakyat sebagai prioritas tertinggi.
Selama ini, rakyat merasa bahwa kepemimpinan daerah hanya melanjutkan roda birokrasi,
bukan mengambil langkah-langkah strategis membongkar persoalan yang mengancam masa depan Jambi.
Jambi Tidak Butuh Pemimpin Seremonial — Jambi Butuh Pemimpin yang Berani Menabrak Pola Lama
Jika pola lama terus dipertahankan,
maka Jambi akan tetap:
menjadi surga mafia,
menjadi ladang kerusakan lingkungan,
menjadi wilayah yang penegakan hukumnya mandek,
dan menjadi daerah yang warganya hidup dalam ketidakpastian.
Masyarakat tidak meminta keajaiban.
Mereka hanya meminta kepemimpinan kepolisian yang benar-benar bekerja untuk rakyat,
bukan sekadar mengalir bersama arus birokrasi yang meninabobokan perubahan.
Discussion about this post