• Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan
Fikiran Ra’jat
No Result
View All Result
  • Berita
    • All
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional

    BIROKRASI DINGIN DI ATAS PENDERITAAN RAKYAT: KETIKA KADINSOS KOTA JAMBI BUNGKAM DI TENGAH KARUT-MARUT BANSOS DAN ANOMALI ANGGARAN

    Husin Muchtar Soroti Pejabat Publik yang Sulit Dihubungi: Jabatan Jangan Jadi Tembok Penghalang Rakyat Mendapatkan Informasi dan Keadilan

    Peringati HUT Ke-19 di Bandar Lampung, PPWI Gelar Seminar Internasional dan Serukan Penghentian Perang Global

    GAWAT! Nomor Kontaknya Diduga Masuk Daftar Penyadapan, Ketum PPWI: “Kalau Benar, Ini Ancaman Serius bagi Demokrasi!”

    RKBP Tempuh Proses Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Pemprov Sulawesi Tengah Berikan Disposisi atas Permohonan

    Munawir Maju sebagai Calon Ketua Umum PB HMI 2026–2028, Usung Pembaruan Organisasi dan Penguatan Peran Kebangsaan

    Membongkar Motif APH di Jambi: Antara Slogan “Miskinkan Koruptor”, Ilusi IKM 80,5, dan Modus “Pemakaman Perkara” ke Inspektorat

    HUT ke-19 PPWI di Emersia Hotel Lampung Berlangsung Meriah, Dukungan Berbagai Kalangan hingga Tamu Internasional Warnai Perayaan

    Mangkrak di Meja Kejati Jambi: Laporannya Diantar Sendiri, Ketua PPWI Jambi Heran Belum Pernah Dipanggil Aparat

    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah
  • Berita
    • All
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional

    BIROKRASI DINGIN DI ATAS PENDERITAAN RAKYAT: KETIKA KADINSOS KOTA JAMBI BUNGKAM DI TENGAH KARUT-MARUT BANSOS DAN ANOMALI ANGGARAN

    Husin Muchtar Soroti Pejabat Publik yang Sulit Dihubungi: Jabatan Jangan Jadi Tembok Penghalang Rakyat Mendapatkan Informasi dan Keadilan

    Peringati HUT Ke-19 di Bandar Lampung, PPWI Gelar Seminar Internasional dan Serukan Penghentian Perang Global

    GAWAT! Nomor Kontaknya Diduga Masuk Daftar Penyadapan, Ketum PPWI: “Kalau Benar, Ini Ancaman Serius bagi Demokrasi!”

    RKBP Tempuh Proses Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Pemprov Sulawesi Tengah Berikan Disposisi atas Permohonan

    Munawir Maju sebagai Calon Ketua Umum PB HMI 2026–2028, Usung Pembaruan Organisasi dan Penguatan Peran Kebangsaan

    Membongkar Motif APH di Jambi: Antara Slogan “Miskinkan Koruptor”, Ilusi IKM 80,5, dan Modus “Pemakaman Perkara” ke Inspektorat

    HUT ke-19 PPWI di Emersia Hotel Lampung Berlangsung Meriah, Dukungan Berbagai Kalangan hingga Tamu Internasional Warnai Perayaan

    Mangkrak di Meja Kejati Jambi: Laporannya Diantar Sendiri, Ketua PPWI Jambi Heran Belum Pernah Dipanggil Aparat

    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah
Morning News
No Result
View All Result
  • Berita
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah

Home » Husin Muchtar Soroti Pejabat Publik yang Sulit Dihubungi: Jabatan Jangan Jadi Tembok Penghalang Rakyat Mendapatkan Informasi dan Keadilan

Husin Muchtar Soroti Pejabat Publik yang Sulit Dihubungi: Jabatan Jangan Jadi Tembok Penghalang Rakyat Mendapatkan Informasi dan Keadilan

by Admin
17.11.2026
in Berita, Daerah, Lingkungan, Nasional, Ragam, Sosial
0

Lampung – Sikap sebagian pejabat publik yang sulit dihubungi ketika masyarakat maupun insan pers membutuhkan informasi dan klarifikasi mendapat perhatian dari Ketua DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Provinsi Lampung sekaligus Pimpinan Koran KPK Group, Husin Muchtar.

 

Baca juga

BIROKRASI DINGIN DI ATAS PENDERITAAN RAKYAT: KETIKA KADINSOS KOTA JAMBI BUNGKAM DI TENGAH KARUT-MARUT BANSOS DAN ANOMALI ANGGARAN

Peringati HUT Ke-19 di Bandar Lampung, PPWI Gelar Seminar Internasional dan Serukan Penghentian Perang Global

GAWAT! Nomor Kontaknya Diduga Masuk Daftar Penyadapan, Ketum PPWI: “Kalau Benar, Ini Ancaman Serius bagi Demokrasi!”

RKBP Tempuh Proses Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Pemprov Sulawesi Tengah Berikan Disposisi atas Permohonan

Menurut Husin, sulitnya masyarakat mengakses komunikasi dengan pejabat bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga mencerminkan lemahnya kesadaran terhadap tanggung jawab pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa jabatan pemerintahan bukanlah sarana untuk memperoleh penghormatan semata, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab kepada masyarakat.

 

“Jangan sampai seorang pejabat begitu mudah ditemui ketika membutuhkan dukungan, menghadiri acara seremonial, atau menyampaikan kepentingan tertentu, tetapi justru sulit dihubungi saat masyarakat membutuhkan jawaban. Pejabat publik tidak boleh hanya hadir ketika membutuhkan rakyat, lalu menghilang ketika rakyat membutuhkan mereka,” tegas Husin.

 

Ia menilai, keterbukaan komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Masyarakat berhak memperoleh informasi, penjelasan, serta pelayanan yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

MEDIA BUKAN MUSUH PEMERINTAH, MELAINKAN MITRA KONTROL SOSIAL

 

Husin juga mengingatkan agar pejabat tidak memandang media sebagai pihak yang harus dihindari, terlebih menganggap wartawan sebagai ancaman bagi pemerintah.

 

Menurutnya, konfirmasi jurnalistik merupakan bagian penting dalam proses pemberitaan untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik akurat, berimbang, dan tidak hanya bersumber dari satu pihak.

 

“Ketika wartawan menghubungi pejabat untuk meminta klarifikasi, jangan langsung merasa diserang. Media menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus memberikan ruang kepada pejabat untuk menjelaskan, membantah, meluruskan, atau menyampaikan fakta yang sebenarnya. Kesempatan konfirmasi seperti ini seharusnya dihargai,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, apabila seorang pejabat belum dapat memberikan keterangan, setidaknya perlu ada pemberitahuan atau arahan mengenai pihak yang berwenang memberikan penjelasan. Dengan demikian, masyarakat dan wartawan tidak dibiarkan menunggu tanpa kepastian.

 

“Kalau belum bisa menjawab, sampaikan bahwa masih membutuhkan waktu. Jika sedang ada kegiatan, beritahukan kapan dapat dihubungi kembali. Komunikasi yang baik tidak selalu berarti harus memberikan jawaban saat itu juga, tetapi menunjukkan itikad dan tanggung jawab untuk memberikan penjelasan,” tambahnya.

 

BELAJAR DARI PEMIKIRAN FILSUF DUNIA TENTANG KEKUASAAN DAN KEADILAN

 

Dalam menyampaikan kritiknya, Husin turut mengaitkan persoalan kepemimpinan dengan pemikiran sejumlah filsuf dunia mengenai kekuasaan, keadilan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

 

Plato, filsuf Yunani kuno, melalui pemikirannya tentang negara dan kepemimpinan, menekankan pentingnya kebijaksanaan serta keadilan dalam menjalankan pemerintahan. Kekuasaan semestinya digunakan untuk mewujudkan kepentingan bersama, bukan demi kepentingan pribadi maupun kelompok.

 

Sementara itu, Aristoteles memandang manusia sebagai makhluk yang hidup dalam komunitas politik. Menurut pemikirannya, pemerintahan yang baik harus diarahkan pada pencapaian kebaikan bersama. Artinya, seorang pejabat tidak seharusnya menjauhkan diri dari persoalan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.

 

Pemikiran John Locke, filsuf Inggris, juga memberikan landasan penting mengenai hubungan antara kekuasaan dan masyarakat. Dalam teorinya tentang pemerintahan, Locke menjelaskan bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari persetujuan masyarakat dan harus digunakan untuk melindungi hak-hak mereka.

 

Adapun Jean-Jacques Rousseau melalui gagasan kedaulatan rakyat menegaskan bahwa kekuasaan politik pada dasarnya bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, pejabat tidak semestinya bertindak seolah-olah masyarakat berada di bawah kekuasaannya.

 

“Jika kita memahami pemikiran para filsuf tersebut, jabatan dan kekuasaan sesungguhnya tidak pernah dimaksudkan untuk menciptakan jarak antara pemimpin dan rakyat. Kekuasaan harus dijalankan demi kepentingan bersama. Pejabat yang menutup diri terhadap kritik dan komunikasi perlu mengevaluasi kembali pemahamannya tentang amanah,” ungkap Husin.

 

NILAI KEPEMIMPINAN DAN AMANAH DALAM AJARAN AGAMA

 

Selain mengacu pada pemikiran filsafat, Husin mengingatkan bahwa kepemimpinan juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Jabatan bukan hanya menyangkut tanggung jawab di hadapan manusia, tetapi juga pertanggungjawaban di hadapan Tuhan.

 

Dalam Al-Qur’an, Surah An-Nisa ayat 58, terdapat perintah agar amanah disampaikan kepada yang berhak menerimanya serta agar setiap keputusan yang menyangkut kepentingan manusia ditetapkan secara adil.

 

Pesan tersebut menegaskan bahwa amanah dan keadilan merupakan prinsip mendasar yang harus menjadi pedoman setiap orang dalam menjalankan tanggung jawab, termasuk para penyelenggara pemerintahan.

 

Selanjutnya, Surah Al-Ma’idah ayat 8 mengingatkan agar kebencian terhadap suatu kelompok tidak mendorong seseorang berlaku tidak adil. Prinsip ini relevan bagi pejabat ketika menghadapi kritik masyarakat maupun pertanyaan wartawan. Perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat memperoleh perlakuan yang adil.

 

Hal senada juga tercermin dalam hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang menjelaskan bahwa setiap orang merupakan pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

 

Bagi Husin, nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi pengingat bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan administratif, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan kepedulian.

 

Ia menilai, pejabat yang menjadikan nilai moral dan agama sebagai pedoman tidak semestinya alergi terhadap kritik. Sebab, masukan yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

 

JANGAN HANYA MENUNTUT KEPATUHAN MASYARAKAT, TETAPI ABAIKAN KEWAJIBAN PELAYANAN

 

Lebih lanjut, Husin menyoroti sikap sebagian pejabat yang menuntut masyarakat untuk selalu menaati prosedur, mengikuti aturan, dan menghormati institusi, tetapi belum tentu menunjukkan keterbukaan yang sama ketika dimintai penjelasan.

 

Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat harus dibangun atas dasar saling menghormati, keterbukaan, serta tanggung jawab. Pejabat tidak boleh menempatkan dirinya seolah-olah selalu benar, sementara masyarakat hanya berkewajiban menerima setiap keputusan tanpa memperoleh penjelasan.

 

“Jangan hanya menuntut masyarakat tertib, sementara pelayanan justru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jangan meminta rakyat menghormati jabatan, tetapi mengabaikan hak mereka untuk mendapatkan informasi. Kedudukan tinggi tidak menjadikan seseorang kebal terhadap kritik,” tegasnya.

 

Meski demikian, Husin menekankan bahwa keterbukaan informasi tetap harus memperhatikan batas kewenangan, perlindungan privasi, serta ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.

 

Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari komunikasi. Setiap pejabat tetap dituntut bersikap profesional, responsif, dan bertanggung jawab sesuai tugas serta kewenangannya.

 

PESAN TEGAS: JABATAN ADALAH AMANAH, BUKAN ALAT UNTUK MENJAUHI RAKYAT

 

Menutup pernyataannya, Husin Muchtar mengajak seluruh pejabat dan penyelenggara pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengevaluasi pola komunikasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

 

Ia menegaskan bahwa masyarakat bukan bawahan pejabat. Sebaliknya, pejabat memperoleh mandat untuk menjalankan pemerintahan dan mengabdi demi kepentingan rakyat.

 

“Jangan membangun tembok kekuasaan di antara pejabat dan masyarakat. Jangan menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab. Ketika masyarakat bertanya, berikan penjelasan. Saat media meminta konfirmasi, berikan ruang klarifikasi. Jika ada kritik, jadikan sebagai bahan evaluasi,” pesannya.

 

Menurut Husin, keberhasilan seorang pejabat tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan seremonial yang dihadiri, dokumentasi yang dipublikasikan, atau tingginya kedudukan yang disandang. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaat kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang nyata.

 

“Pejabat boleh berganti, masa jabatan bisa berakhir, dan kekuasaan tidak selamanya berada di tangan seseorang. Namun, rekam jejak pelayanan, sikap terhadap masyarakat, serta tanggung jawab moral akan selalu menjadi bagian dari penilaian publik,” ujarnya.

 

Ia pun menutup pernyataannya dengan sebuah pesan yang ditujukan kepada seluruh penyelenggara pemerintahan:

 

“Jabatan adalah amanah, bukan kemewahan. Kekuasaan adalah tanggung jawab, bukan alat untuk menjaga jarak. Pelayanan merupakan kewajiban, bukan sekadar kebaikan hati. Keterbukaan adalah bukti bahwa seorang pejabat masih mengingat kepada siapa amanah itu diberikan.”

 

(Rilis/Tim Redaksi)

ShareTweetSendScan

Artikel lainnya

Berita

BIROKRASI DINGIN DI ATAS PENDERITAAN RAKYAT: KETIKA KADINSOS KOTA JAMBI BUNGKAM DI TENGAH KARUT-MARUT BANSOS DAN ANOMALI ANGGARAN

17.11.2026
Berita

Peringati HUT Ke-19 di Bandar Lampung, PPWI Gelar Seminar Internasional dan Serukan Penghentian Perang Global

17.11.2026
Berita

GAWAT! Nomor Kontaknya Diduga Masuk Daftar Penyadapan, Ketum PPWI: “Kalau Benar, Ini Ancaman Serius bagi Demokrasi!”

17.11.2026
Berita

RKBP Tempuh Proses Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Pemprov Sulawesi Tengah Berikan Disposisi atas Permohonan

17.11.2026
Berita

Munawir Maju sebagai Calon Ketua Umum PB HMI 2026–2028, Usung Pembaruan Organisasi dan Penguatan Peran Kebangsaan

17.11.2026
Berita

Membongkar Motif APH di Jambi: Antara Slogan “Miskinkan Koruptor”, Ilusi IKM 80,5, dan Modus “Pemakaman Perkara” ke Inspektorat

15.11.2026
Next Post

BIROKRASI DINGIN DI ATAS PENDERITAAN RAKYAT: KETIKA KADINSOS KOTA JAMBI BUNGKAM DI TENGAH KARUT-MARUT BANSOS DAN ANOMALI ANGGARAN

Discussion about this post

November 2026
SSRKJSM
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
« Okt    
  • Bang Cobra: Oknum ASN Pendukung Romantis Jangan Balas Dendam atas Kekalahan di PSU Gorontalo Utara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Hamzah Sidik Soroti Aleg BK DPRD Gorontalo Utara yang Sebar Isu Mangkir 6 Bulan: “Kalau Tak Bisa Dibuktikan, Itu Hoaks”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Premanisme di Balik Meja Kepala Dinas Kesehatan Sarolangun: Jurnalis Metro7 Dianiaya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Korupsi Menggila di Disnakertrans Sarolangun: Ratusan Juta Raib, Bendahara Akui untuk “Kepentingan Pribadi”!  

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Guncang Sarolangun “Plt Kasubbag Umum” Gasak Gaji Sejumlah PNS dengan Dalih “Jasa Pengurusan'”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Fikiran Ra’jat

  • Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan

No Result
View All Result
  • Berita
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah