• Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan
Fikiran Ra’jat
No Result
View All Result
  • Berita
    • All
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional

    Mangkrak di Meja Kejati Jambi: Laporannya Diantar Sendiri, Ketua PPWI Jambi Heran Belum Pernah Dipanggil Aparat

    Tragedi Fiskal Jambi: Saat Tanah Rawa Dibeli Belasan Miliar untuk Hibah Elite, Hutan Kota Muaro Jambi Dikorbankan

    Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah PUPR Jambi: BPK Temukan Cacat Hukum, Pejabat Berkilah Tak Ada Kelebihan Bayar

    Kajati Jambi Turun Langsung Dukung Satgas PKH Tertibkan Aktivitas PETI di Merangin dan Kerinci

    Terduga Pelaku Pengeroyokan Belum Diamankan, Keluarga Korban Desak Polres Palopo Segera Bertindak

    LAPOR KAPOLRI..! Dugaan Penggelapan Rp960 Juta Dana Sewa Lapak Pasar Sentral Palopo Masih Menggantung di Polda Sulsel, Pelapor Menanti Kepastian Hukum

    SENGKETA TANAH 15 HEKTARE DI TIROMANDA MEMANAS, KELUARGA ANDI MARWAH PERTANYAKAN KEPASTIAN HUKUM DAN TRANSPARANSI BPN LUWU

    Sambut HUT ke-19 PPWI, Ketua DPD PPWI Jambi Kembali Gelar Bakti Sosial: Berbagi Tak Harus Menunggu Kaya

    Dubes Rusia Sergei Tolchenov Dipastikan Hadir di HUT ke-19 PPWI di Lampung, Dijadwalkan Bertemu Gubernur dan Kunjungi UIN

    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah
  • Berita
    • All
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional

    Mangkrak di Meja Kejati Jambi: Laporannya Diantar Sendiri, Ketua PPWI Jambi Heran Belum Pernah Dipanggil Aparat

    Tragedi Fiskal Jambi: Saat Tanah Rawa Dibeli Belasan Miliar untuk Hibah Elite, Hutan Kota Muaro Jambi Dikorbankan

    Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah PUPR Jambi: BPK Temukan Cacat Hukum, Pejabat Berkilah Tak Ada Kelebihan Bayar

    Kajati Jambi Turun Langsung Dukung Satgas PKH Tertibkan Aktivitas PETI di Merangin dan Kerinci

    Terduga Pelaku Pengeroyokan Belum Diamankan, Keluarga Korban Desak Polres Palopo Segera Bertindak

    LAPOR KAPOLRI..! Dugaan Penggelapan Rp960 Juta Dana Sewa Lapak Pasar Sentral Palopo Masih Menggantung di Polda Sulsel, Pelapor Menanti Kepastian Hukum

    SENGKETA TANAH 15 HEKTARE DI TIROMANDA MEMANAS, KELUARGA ANDI MARWAH PERTANYAKAN KEPASTIAN HUKUM DAN TRANSPARANSI BPN LUWU

    Sambut HUT ke-19 PPWI, Ketua DPD PPWI Jambi Kembali Gelar Bakti Sosial: Berbagi Tak Harus Menunggu Kaya

    Dubes Rusia Sergei Tolchenov Dipastikan Hadir di HUT ke-19 PPWI di Lampung, Dijadwalkan Bertemu Gubernur dan Kunjungi UIN

    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah
Morning News
No Result
View All Result
  • Berita
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah

Home » Pemerintah Godok RUU Disinformasi dan Proganda Asing, DPP GMNI :Ancaman Serius Terhadap Demokrasi.

Pemerintah Godok RUU Disinformasi dan Proganda Asing, DPP GMNI :Ancaman Serius Terhadap Demokrasi.

by Redaksi
09.02.2026
in Berita, Nasional, Opini, Politik
0
  1. Jakarta, 9 Februari 2026
    Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyoroti penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Disinformasi dan Propaganda Asing yang saat ini tengah digodok di Parlemen. RUU ini dinilai sarat pasal karet, membuka ruang kriminalisasi warga, membungkam kebebasan pers, serta berpotensi dijadikan alat kekuasaan untuk mematikan suara-suara kritis atas nama “hoaks” atau “pengaruh asing”.

**Sujahri Somar, Ketua Umum DPP GMNI,** menyatakan:
“Pemaknaan pemerintah perihal disinformasi, malinformasi, hingga misinformasi sering kali kabur. Kondisi ini berbahaya bagi kebebasan publik untuk berekspresi dan berpendapat mengingat ekspresi-ekspresi sah yang dilindungi juga tidak jelas ukurannya”.

“Pembatasan disinformasi sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi (ITE) dan KUHP. Bahkan, UU ITE menyediakan mekanisme moderasi konten jika ada konten-konten yang dianggap disinformasi”.

Baca juga

Mangkrak di Meja Kejati Jambi: Laporannya Diantar Sendiri, Ketua PPWI Jambi Heran Belum Pernah Dipanggil Aparat

Tragedi Fiskal Jambi: Saat Tanah Rawa Dibeli Belasan Miliar untuk Hibah Elite, Hutan Kota Muaro Jambi Dikorbankan

Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah PUPR Jambi: BPK Temukan Cacat Hukum, Pejabat Berkilah Tak Ada Kelebihan Bayar

Kajati Jambi Turun Langsung Dukung Satgas PKH Tertibkan Aktivitas PETI di Merangin dan Kerinci

**Surya Dermawan Nasution, Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda menambahkan:**
“Lahirnya RUU ini sangat kontraproduktif dengan amanat Reformasi 1998 serta cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Kebebasan berekspresi dan berorganisasi adalah syarat penting untuk membangun bangsa yang kritis dan merdeka secara pikiran. Mengontrol informasi secara otoriter justru memperlemah kepercayaan rakyat dan membuka ruang gelap otoritarianisme baru.”

“Wacana Pemerintah menyusun Undang- Undang ini semakin menunjukkan bahwa rezim ini anti terhadap oposisi, risih terhadap kritik serta mengabaikan prinsip chek and balance. watak pemerintah yang tidak ingin dikoreksi oleh rakyatnya, secara jelas telah mengangkangi kedaulatan rakyat.

“daripada itu, kami berpendapat Pemerintah saat ini terus-menerus mencari kambing hitam atas ketidakmampuannya mendatangkan kesejahteraan pada rakyat. Tidak heran jika narasi ancaman dan gangguan asing selalu diproduksi untuk menutup-nutupi kegagalan Pemerintah dalam mengelola dan mengatur negara.

**Tiga Sikap Tegas DPP GMNI:**
1. **Meminta kepada Presiden dan DPR RI untuk menghentikan segala bentuk pembahasan/pengesahan RUU Disinformasi dan Propaganda Asing.**
2. **Mendesak pembentukan regulasi yang benar-benar pro-rakyat melalui partisipasi publik luas, serta berpihak pada prinsip transparansi, hak asasi, dan kemerdekaan pers.**
3. **Menyerukan kepada seluruh elemen mahasiswa, pers, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat gerakan penolakan terhadap segala upaya pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia.**

GMNI menegaskan, penguatam nasionalisme tidak boleh mengorbankan demokrasi dan Kemanusiaan. Nasionalisme kita menghendaki negara yang berani, adil, berpihak pada rakyat, dan menghormati suara minoritas.
**”Berani menegakkan kebenaran, menolak penindasan dalam bentuk apapun!”**

DPP GMNI
Jl. Johar Baru II No.13, Salemba Jakarta.

Kontak Ketua DPP Bidang Agitasi dak Propaganda: 085274363344

GMNI Jaya!
Marhaen Menang!
Merdeka!
—
**Silakan bebas diperbanyak maupun dikutip dengan tetap menyebut sumber DPP GMNI.**

ShareTweetSendScan

Artikel lainnya

Berita

Mangkrak di Meja Kejati Jambi: Laporannya Diantar Sendiri, Ketua PPWI Jambi Heran Belum Pernah Dipanggil Aparat

10.11.2026
Berita

Tragedi Fiskal Jambi: Saat Tanah Rawa Dibeli Belasan Miliar untuk Hibah Elite, Hutan Kota Muaro Jambi Dikorbankan

10.11.2026
Berita

Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah PUPR Jambi: BPK Temukan Cacat Hukum, Pejabat Berkilah Tak Ada Kelebihan Bayar

09.11.2026
Berita

Kajati Jambi Turun Langsung Dukung Satgas PKH Tertibkan Aktivitas PETI di Merangin dan Kerinci

07.11.2026
Berita

Terduga Pelaku Pengeroyokan Belum Diamankan, Keluarga Korban Desak Polres Palopo Segera Bertindak

07.11.2026
Berita

LAPOR KAPOLRI..! Dugaan Penggelapan Rp960 Juta Dana Sewa Lapak Pasar Sentral Palopo Masih Menggantung di Polda Sulsel, Pelapor Menanti Kepastian Hukum

07.11.2026
Next Post

Kuasa Hukum Korban Dugaan Pemerkosaan di Jambi Tegaskan Tolak Damai, Fokus Ungkap Semua Pihak Terlibat

Komisi III DPR RI Soroti Pelansiran BBM Subsidi, Publik Jambi Masih Menunggu Tindakan Aparat

OTT Pajak dan Bea Cukai: Ujian Nyata Negara

Dugaan Markup Rp46,4 Miliar Mengguncang PTPN IV Regional 4, Pembelian Kebun di Sarolangun Disorot

Polemik Surat Keputusan Bupati Buton Tengah dan Kriminalisasi Aparatur Sipil Negara

Discussion about this post

Februari 2026
SSRKJSM
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
« Jan   Mar »
  • Bang Cobra: Oknum ASN Pendukung Romantis Jangan Balas Dendam atas Kekalahan di PSU Gorontalo Utara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Hamzah Sidik Soroti Aleg BK DPRD Gorontalo Utara yang Sebar Isu Mangkir 6 Bulan: “Kalau Tak Bisa Dibuktikan, Itu Hoaks”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Premanisme di Balik Meja Kepala Dinas Kesehatan Sarolangun: Jurnalis Metro7 Dianiaya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Korupsi Menggila di Disnakertrans Sarolangun: Ratusan Juta Raib, Bendahara Akui untuk “Kepentingan Pribadi”!  

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Guncang Sarolangun “Plt Kasubbag Umum” Gasak Gaji Sejumlah PNS dengan Dalih “Jasa Pengurusan'”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Fikiran Ra’jat

  • Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan

No Result
View All Result
  • Berita
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah