JAMBI — Ada ironi telanjang di balik tata kelola Pemerintahan Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Al Haris. Di tengah gembar-gembur kebijakan efisiensi anggaran daerah yang kerap didengungkan untuk menyelamatkan fiskal, Pemprov Jambi justru tampil “jor-joran” menguras APBD belasan miliar rupiah demi membebaskan lahan tanah rawa.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Jambi TA 2024, proyek Belanja Modal Tanah pada Dinas PUPR senilai Rp12,17 miliar sarat akan persekongkolan jahat. Mulai dari perencanaan fiktif berkedok konsultan “siluman” yang alamatnya tak ditemukan belasan kurir, nilai transaksi yang menabrak pagu anggaran hingga meninggalkan warisan utang belanja sebesar Rp3,14 miliar, hingga kontradiksi dokumen Akta Pelepasan Hak (APH).
Lebih jauh, investigasi lapangan Satgas Aksi PPWI menemukan fakta bahwa objek tanah di kawasan Kenali Besar, Kota Jambi, tersebut merupakan lahan rawa yang berfungsi sebagai pusat resapan air dengan sertifikat hak milik yang baru terbit kilat menjelang 2025. Pengadaan tanah bermasalah ini ternyata disiapkan untuk dihibahkan kepada instansi vertikal.
Kebijakan ini memicu tanda tanya besar sekaligus kemarahan publik. Mengapa anggaran daerah yang megap-megap harus dikuras untuk membelikan aset tanah bagi instansi vertikal yang notabene memiliki alokasi APBN triliunan rupiah? Apakah hibah mewah ini sekadar instrumen “diplomasi kekuasaan” untuk merangkul jejaring pusat demi melanggengkan impunitas atas berbagai borok kebijakan di daerah?
Belum cukup sampai di situ, ambisi penguasa dalam penyediaan infrastruktur publik juga tega mengorbankan aspek ekologis. Proyek pembangunan berkedok fasilitas pendidikan (Sekolah Rakyat) justru mengarahkan pembangunannya dengan melibas kawasan Hutan Kota di wilayah administratif Kabupaten Muaro Jambi, yang kini berstatus bermasalah secara hukum dan lingkungan.
Publik Jambi hari ini dihadapkan pada realitas penegakan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ketika kasus-kasus megakorupsi besar—seperti proyek Islamic Center, Stasiun Swarna Bumi, RTH Angso Duo, hingga kontroversi perusakan proyek Tanggo Rajo yang kini terbengkalai—jalan ditempat tanpa kepastian hukum yang jelas, publik kian curiga bahwa lingkaran konco-isme kekuasaan telah melumpuhkan daya kerja pengawasan yudisial.
Sudah saatnya institusi penegak hukum di pusat, seperti Kortastipidkor Polri dan Kejagung RI, mengambil alih atensi atas karut-marut anggaran dan alih fungsi lahan di Jambi. Jangan biarkan hukum di bumi “Sepucuk Jambi Sembilan lurah” terus-menerus menjadi alat impoten di hadapan para pemegang kuasa.[red]
Wamen PUPR Beri Jawaban Terkait Polemik Lokasi Sekolah Rakyat Kota Jambi
(Sumber: LHP BPK RI TA 2024, Investigasi Lapangan PPWI Jambi, & Analisis Kebijakan Publik)
Discussion about this post