Kota Jambi| Puluhan wartawan dari berbagai media cetak, online, dan elektronik menghadiri konferensi pers yang digelar oleh Andrew Julio Susilo Sihite, Calon Legislatif DPRD Kota Jambi dari Partai NasDem pada Pemilu 2024.
Dalam keterangannya kepada awak media, Andrew menyampaikan sikap resmi terkait polemik Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kota Jambi dari Partai NasDem pasca wafatnya Pangeran Hotlan Krispol Simanjuntak.
Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2024, Andrew Julio Susilo Sihite tercatat sebagai peraih suara terbanyak ketiga, setelah almarhum Pangeran Hotlan Krispol Simanjuntak dan Hasto Pratikno.
Polemik mencuat setelah DPW Partai NasDem Provinsi Jambi mengusulkan Hasto Pratikno sebagai pengganti almarhum Pangeran dalam proses PAW. Keputusan tersebut menuai kritik dan memicu langkah hukum dari Andrew Sihite.
Dalam konferensi pers, Andrew menegaskan bahwa gugatan yang ia tempuh bukan semata-mata soal ambisi kekuasaan atau kepentingan pribadi untuk duduk di kursi DPRD.
“Gugatan yang saya lakukan bukan hanya soal kursi atau jabatan. Ini soal bagaimana AD/ART Partai NasDem dan Undang-Undang tidak bisa dikangkangi oleh siapa pun,” tegas Andrew di hadapan para wartawan.
Tegakkan Aturan Partai dan Undang-Undang
Andrew menjelaskan bahwa meskipun secara struktural pengusulan PAW merupakan otoritas partai, namun kewenangan tersebut tidak bersifat absolut dan harus tetap tunduk pada aturan internal partai serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Betul, partai punya kewenangan mengusulkan PAW. Tapi kewenangan itu harus berdasarkan AD/ART Partai NasDem dan hukum negara. Tidak bisa semaunya, apalagi jika ada dugaan pelanggaran aturan,” lanjutnya.
Ia menilai, jika proses PAW dilakukan tanpa mengindahkan regulasi, maka hal tersebut berpotensi mencederai demokrasi internal partai dan merusak kepercayaan publik terhadap proses politik.
Andrew juga menegaskan bahwa langkah yang ia ambil bukan bentuk perlawanan terhadap partai, melainkan upaya koreksi konstitusional demi menjaga marwah Partai NasDem sebagai partai yang menjunjung tinggi hukum dan etika politik.
“Saya tidak sedang melawan partai. Saya justru ingin Partai NasDem berdiri di atas rel hukum dan aturan. Kalau kita sendiri mengabaikan AD/ART, lalu bagaimana kita bicara soal perubahan dan restorasi?” ujarnya.
Konferensi pers ini menegaskan bahwa polemik PAW DPRD Kota Jambi kini tidak lagi sekadar persoalan internal partai, melainkan telah menjadi isu hukum, etika, dan demokrasi, yang menyedot perhatian publik serta kalangan pers di Provinsi Jambi.
Pewarta : Bona Tua Sinaga
Discussion about this post