• Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan
Fikiran Ra’jat
No Result
View All Result
  • Berita
    • All
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional

    Proyek Rehabilitasi Tanggul Sungai di Kosera Disorot Tajam, Ketua RT Geram Dapati Pekerjaan Asal-Asalan Tanpa Pengawasan Ketat

    BIROKRASI DINGIN DI ATAS PENDERITAAN RAKYAT: KETIKA KADINSOS KOTA JAMBI BUNGKAM DI TENGAH KARUT-MARUT BANSOS DAN ANOMALI ANGGARAN

    Husin Muchtar Soroti Pejabat Publik yang Sulit Dihubungi: Jabatan Jangan Jadi Tembok Penghalang Rakyat Mendapatkan Informasi dan Keadilan

    Peringati HUT Ke-19 di Bandar Lampung, PPWI Gelar Seminar Internasional dan Serukan Penghentian Perang Global

    GAWAT! Nomor Kontaknya Diduga Masuk Daftar Penyadapan, Ketum PPWI: “Kalau Benar, Ini Ancaman Serius bagi Demokrasi!”

    RKBP Tempuh Proses Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Pemprov Sulawesi Tengah Berikan Disposisi atas Permohonan

    Munawir Maju sebagai Calon Ketua Umum PB HMI 2026–2028, Usung Pembaruan Organisasi dan Penguatan Peran Kebangsaan

    Membongkar Motif APH di Jambi: Antara Slogan “Miskinkan Koruptor”, Ilusi IKM 80,5, dan Modus “Pemakaman Perkara” ke Inspektorat

    HUT ke-19 PPWI di Emersia Hotel Lampung Berlangsung Meriah, Dukungan Berbagai Kalangan hingga Tamu Internasional Warnai Perayaan

    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah
  • Berita
    • All
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional

    Proyek Rehabilitasi Tanggul Sungai di Kosera Disorot Tajam, Ketua RT Geram Dapati Pekerjaan Asal-Asalan Tanpa Pengawasan Ketat

    BIROKRASI DINGIN DI ATAS PENDERITAAN RAKYAT: KETIKA KADINSOS KOTA JAMBI BUNGKAM DI TENGAH KARUT-MARUT BANSOS DAN ANOMALI ANGGARAN

    Husin Muchtar Soroti Pejabat Publik yang Sulit Dihubungi: Jabatan Jangan Jadi Tembok Penghalang Rakyat Mendapatkan Informasi dan Keadilan

    Peringati HUT Ke-19 di Bandar Lampung, PPWI Gelar Seminar Internasional dan Serukan Penghentian Perang Global

    GAWAT! Nomor Kontaknya Diduga Masuk Daftar Penyadapan, Ketum PPWI: “Kalau Benar, Ini Ancaman Serius bagi Demokrasi!”

    RKBP Tempuh Proses Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Pemprov Sulawesi Tengah Berikan Disposisi atas Permohonan

    Munawir Maju sebagai Calon Ketua Umum PB HMI 2026–2028, Usung Pembaruan Organisasi dan Penguatan Peran Kebangsaan

    Membongkar Motif APH di Jambi: Antara Slogan “Miskinkan Koruptor”, Ilusi IKM 80,5, dan Modus “Pemakaman Perkara” ke Inspektorat

    HUT ke-19 PPWI di Emersia Hotel Lampung Berlangsung Meriah, Dukungan Berbagai Kalangan hingga Tamu Internasional Warnai Perayaan

    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah
Morning News
No Result
View All Result
  • Berita
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah

Home » MK Putuskan Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE Tidak Berlaku untuk Lembaga atau Kelompok Tertentu

MK Putuskan Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE Tidak Berlaku untuk Lembaga atau Kelompok Tertentu

by Redaksi
01.05.2025
in Berita, Hukrim, Nasional
0

Fikiran Ra’jat, Jakarta, 29 April 2025 — Mahkama Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengeluarkan putusan penting yang membatasi penerapan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam putusannya yang dibacakan pada Selasa (28/4) dengan nomor perkara 105/PUU-XXII/2024, MK menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap lembaga pemerintah, institusi, profesi, korporasi, jabatan, atau kelompok dengan identitas tertentu.

Ketua MK, Suhartoyo, menjelaskan bahwa frasa “orang lain” yang tercantum dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE tidak berlaku terhadap entitas atau kelompok yang memiliki status atau identitas tertentu, melainkan hanya ditujukan pada individu atau perseorangan. Dengan demikian, kritik terhadap lembaga, kelompok, atau kebijakan publik tidak bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.

Baca juga

No Content Available

Keputusan ini diambil setelah Mahkamah mempertimbangkan adanya ketidakjelasan dalam batasan yang ada pada UU ITE yang berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik konstruktif terhadap pemerintah dan kebijakan publik. MK menegaskan bahwa hak untuk mengkritik, khususnya terhadap pemerintah, adalah bagian dari demokrasi yang harus dilindungi, serta tidak boleh dibatasi dengan undang-undang yang bisa merugikan kebebasan berekspresi.

Putusan ini merupakan respons terhadap uji materi yang diajukan oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan, seorang aktivis lingkungan yang sempat dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik setelah mengkritik kondisi lingkungan di Karimunjawa melalui sebuah video. Sebelumnya, Tangkilisan sempat dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri, namun kemudian dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi.

Dengan keputusan ini, MK memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan berbicara, serta memberikan kejelasan tentang batasan penerapan pasal-pasal yang dapat digunakan untuk melawan kritik atau opini yang dianggap merugikan. Pemerintah, lembaga, dan korporasi tidak dapat lagi mengajukan gugatan pencemaran nama baik melalui UU ITE, kecuali jika hal tersebut menyangkut individu secara pribadi.

Tags: Mahkama KonstitusiPutusanUU ITE
ShareTweetSendScan

Artikel lainnya

Berita

Proyek Rehabilitasi Tanggul Sungai di Kosera Disorot Tajam, Ketua RT Geram Dapati Pekerjaan Asal-Asalan Tanpa Pengawasan Ketat

18.11.2026
Berita

BIROKRASI DINGIN DI ATAS PENDERITAAN RAKYAT: KETIKA KADINSOS KOTA JAMBI BUNGKAM DI TENGAH KARUT-MARUT BANSOS DAN ANOMALI ANGGARAN

17.11.2026
Berita

Husin Muchtar Soroti Pejabat Publik yang Sulit Dihubungi: Jabatan Jangan Jadi Tembok Penghalang Rakyat Mendapatkan Informasi dan Keadilan

17.11.2026
Berita

Peringati HUT Ke-19 di Bandar Lampung, PPWI Gelar Seminar Internasional dan Serukan Penghentian Perang Global

17.11.2026
Berita

GAWAT! Nomor Kontaknya Diduga Masuk Daftar Penyadapan, Ketum PPWI: “Kalau Benar, Ini Ancaman Serius bagi Demokrasi!”

17.11.2026
Berita

RKBP Tempuh Proses Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Pemprov Sulawesi Tengah Berikan Disposisi atas Permohonan

17.11.2026
Next Post

Semarak Hardiknas 2025: Pendidikan Merata, Budaya Mengakar dari Sabang sampai Gorontalo Utara

Satgas Yonif 400/Banteng Raiders Gelar Sosialisasi dan Program Makan Bersama di Distrik Dal, Nduga

Dr. Bambang hermanto plin plan memberikan statemen terhadap pungutan jasa kesehatan peserta P3K

Diduga Pungli, Direktur RSUD Chatib Quzwain Pungut Tarif Layanan Kesehatan Rp.565 ribu diluar perda.

Semangat Penggalang Berkobar di Bumi Perkemahan SMPN 3 Kwandang

Discussion about this post

Mei 2025
SSRKJSM
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
« Apr   Jun »
  • Bang Cobra: Oknum ASN Pendukung Romantis Jangan Balas Dendam atas Kekalahan di PSU Gorontalo Utara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Hamzah Sidik Soroti Aleg BK DPRD Gorontalo Utara yang Sebar Isu Mangkir 6 Bulan: “Kalau Tak Bisa Dibuktikan, Itu Hoaks”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Premanisme di Balik Meja Kepala Dinas Kesehatan Sarolangun: Jurnalis Metro7 Dianiaya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Korupsi Menggila di Disnakertrans Sarolangun: Ratusan Juta Raib, Bendahara Akui untuk “Kepentingan Pribadi”!  

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Guncang Sarolangun “Plt Kasubbag Umum” Gasak Gaji Sejumlah PNS dengan Dalih “Jasa Pengurusan'”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Fikiran Ra’jat

  • Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan

No Result
View All Result
  • Berita
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah