FikiranRajat.id | Dalam demokrasi, setiap pejabat publik memiliki hak untuk menjelaskan kebijakan, membantah tudingan, maupun memberikan klarifikasi kepada masyarakat.
Namun demokrasi juga mengajarkan satu hal yang tidak boleh dilupakan:
Kekuasaan boleh bicara, tetapi pada akhirnya dokumenlah yang menentukan siapa yang berkata benar.
Kalimat itu terasa semakin relevan ketika publik menyimak polemik Jalan Wong Kito yang hingga hari ini masih menyisakan tanda tanya.
Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno (BBS) dalam video yang viral di media sosial menegaskan bahwa seluruh program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tersebut tentu patut dihormati sebagai sikap resmi seorang kepala daerah.
Di sisi lain, Kepala Dinas PUPR Muaro Jambi Anjar Prabowo juga menjelaskan bahwa ruas Jalan Wong Kito yang dipersoalkan memiliki panjang sekitar 400 meter lebih dan memastikan pekerjaan tersebut tidak bermasalah.
Pernyataan itu telah didengar publik.
Pernyataan itu telah beredar luas.
Namun persoalannya bukan lagi pada apa yang diucapkan.
Persoalannya adalah apa yang dapat dibuktikan.
Sebab hingga saat ini, berdasarkan penelusuran terhadap data pengadaan yang dapat diakses publik melalui sistem resmi pemerintah, yang ditemukan adalah paket:
“Pembangunan Simpang Jalan Wong Kito – Desa Bukit Subur Unit VII – Desa Ujung Tanjung Unit XI”
dengan volume pekerjaan 276 meter.
Data tersebut bukan berasal dari opini.
Bukan berasal dari asumsi.
Bukan pula berasal dari cerita yang beredar di warung kopi.
Data tersebut berasal dari sistem pengadaan pemerintah sendiri.
Tayang dalam RUP.
Tayang dalam sistem pengadaan nasional.
Dapat ditelusuri oleh publik.
Karena itu muncul pertanyaan yang sangat sederhana:
Jika yang dijelaskan kepada publik adalah pekerjaan sekitar 400 hingga 451 meter, maka di mana dokumen yang menjelaskan angka tersebut?
Apakah terdapat perubahan volume?
Apakah terdapat perubahan lokasi?
Apakah terdapat addendum kontrak?
Apakah terdapat berita acara perubahan pekerjaan?
Apakah terdapat dokumen administrasi lain yang menjelaskan hubungan antara volume 276 meter yang diumumkan kepada publik dengan volume 400 hingga 451 meter yang kemudian dijelaskan kepada masyarakat?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah.
Bukan pula kebencian kepada pejabat.
Justru itulah esensi pengawasan publik dalam negara demokrasi.
Karena uang yang digunakan adalah uang rakyat.
Maka rakyat berhak mengetahui bagaimana uang itu direncanakan, diumumkan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan.
Publik tidak sedang memperdebatkan apakah jalan itu ada atau tidak.
Publik sedang mempertanyakan apakah dokumen yang tersedia sesuai dengan penjelasan yang disampaikan.
Perbedaan itu mungkin dapat dijelaskan.
Mungkin pula terdapat dasar administrasi yang sah.
Namun selama dokumen tersebut belum diperlihatkan kepada publik, maka ruang pertanyaan akan tetap terbuka.
Ketika Kekuasaan Menjauh dari Kejujuran
Sejak ribuan tahun lalu, para filsuf telah mengingatkan bahwa ancaman terbesar bagi sebuah pemerintahan bukanlah kritik rakyat, melainkan hilangnya kejujuran dari mereka yang memegang kekuasaan.
Plato mengingatkan bahwa kerusakan negara bermula ketika penguasa lebih mencintai kekuasaan daripada kebenaran.
“Harga yang harus dibayar oleh orang baik karena tidak peduli pada urusan publik adalah dipimpin oleh orang yang lebih buruk dari dirinya.” — Plato
Bagi Plato, pemimpin tidak cukup hanya merasa benar.
Ia harus mampu membuktikan kebenarannya di hadapan rakyat.
Sementara itu Confucius menegaskan bahwa fondasi pemerintahan bukanlah kekuatan, bukan pula kekayaan, melainkan kepercayaan rakyat.
“Jika rakyat tidak lagi mempercayai pemimpinnya, negara tidak akan dapat berdiri.” — Confucius
Kepercayaan tidak lahir dari pidato.
Kepercayaan lahir dari keterbukaan.
Kepercayaan lahir dari kejujuran.
Filsuf Prancis Montesquieu bahkan mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki kecenderungan melampaui batas apabila tidak diawasi.
“Setiap orang yang memiliki kekuasaan cenderung menyalahgunakannya sampai ia menemukan batasnya.” — Montesquieu
Karena itulah demokrasi memberikan hak kepada rakyat untuk bertanya.
Bukan untuk menjatuhkan pemerintah.
Tetapi untuk memastikan kekuasaan tetap berada di jalur yang benar.
“Aku tidak kecewa karena engkau berbohong kepadaku. Aku kecewa karena mulai saat ini aku tidak bisa lagi mempercayaimu.”
Kalimat itu menjelaskan satu kenyataan yang sering terlupakan oleh para pemegang jabatan.
Kerusakan terbesar bukan terjadi ketika sebuah pertanyaan muncul.
Kerusakan terbesar terjadi ketika kepercayaan publik mulai hilang.
Sementara Hannah Arendt, filsuf politik abad ke-20, mengingatkan bahwa kebohongan yang terus dipelihara oleh kekuasaan tidak hanya merusak fakta, tetapi juga merusak kemampuan masyarakat membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
“Subjek ideal bagi kekuasaan yang manipulatif bukanlah orang yang percaya pada kebohongan, melainkan orang yang sudah tidak lagi mampu membedakan kebenaran dari kebohongan.” — Hannah Arendt
Karena itu, dalam polemik Jalan Wong Kito, publik sesungguhnya tidak sedang meminta kesempurnaan dari pemerintah.
Publik hanya meminta kejujuran.
Sebab kesalahan masih bisa diperbaiki.
Tetapi hilangnya kepercayaan jauh lebih sulit dipulihkan.
Sejarah menunjukkan bahwa banyak persoalan besar dalam tata kelola pemerintahan berawal dari satu hal sederhana:
Ketika dokumen dan pernyataan mulai berjalan pada jalurnya masing-masing.
Karena itu, jika benar seluruh proses telah berjalan sesuai aturan sebagaimana diyakini BBS, maka sesungguhnya pemerintah tidak perlu takut pada pertanyaan.
Tidak perlu takut pada dokumen.
Tidak perlu takut pada keterbukaan.
Sebab kebenaran yang berdiri di atas fakta tidak akan runtuh hanya karena diperiksa.
Sebaliknya, ia akan semakin kuat ketika diuji.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan perdebatan tanpa ujung.
Masyarakat hanya membutuhkan satu hal:
Tunjukkan Dokumennya.
Karena dalam demokrasi, kekuasaan boleh bicara.
Tetapi pada akhirnya, dokumenlah yang menentukan siapa yang berkata benar.
— Redaksi FikiranRajat.id
Discussion about this post