PANCASILA DALAM UJIAN: Ketika Rakyat Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Pidato

TAJUK REDAKSI Refleksi Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 atas Transparansi Pemerintahan dan Penegakan Hukum di Jambi

FIKIRANRAJAT.ID | Besok, 1 Juni 2026, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Lahir Pancasila. Seperti tahun-tahun sebelumnya, berbagai seremoni akan digelar. Upacara dilaksanakan, pidato disampaikan, dan ucapan selamat memenuhi ruang publik.

MAKLUMAT PELAYANAN DIINJAK-INJAK: Ketika Ilmu dan Jabatan Kehilangan Moral, PPK Satker P2JK Jambi Mengamuk dan Tebar Ancaman

PPK Satker P2JK Jambi Coreng Pelayanan Publik: Dihadapan Kepala Satker, Lontarkan Ancaman Blacklist, Undangan Tanpa Tanda Tangan, Kontrak Rp4,9 Miliar Gagal Total

SKANDAL BTM TAQWA SINGKUT: KREDIT FIKTIF, SERTIFIKAT WARGA DISANDERA, HINGGA ALIRAN DANA JUMAWAT KE DPO

MISTERI ASET PASAR TERNAK PELAWAN: LEBIH DARI SATU DEKADE MATI SURI, KINI STATUS LAHAN DIPERTANYAKAN

Namun di tengah peringatan yang khidmat itu, ada satu pertanyaan yang layak diajukan secara jujur:

Apakah Pancasila masih menjadi kompas dalam menjalankan pemerintahan dan menegakkan hukum, ataukah hanya menjadi slogan yang diulang setiap tahun?

Pertanyaan ini bukan bentuk pesimisme. Apalagi kebencian terhadap pemerintah. Sebaliknya, pertanyaan ini lahir dari kepedulian terhadap masa depan daerah dan bangsa.

Pancasila tidak lahir untuk dipajang dalam bingkai atau dihafalkan dalam upacara. Pancasila lahir untuk dijalankan dalam setiap kebijakan, setiap penggunaan anggaran negara, dan setiap keputusan hukum yang menyangkut kepentingan rakyat.

Di Provinsi Jambi, seperti juga di berbagai daerah lain, rakyat setiap hari menyaksikan pembangunan yang terus berjalan. Anggaran terus dialokasikan. Proyek terus dibangun. Program terus diluncurkan.

Namun pada saat yang sama, masyarakat juga menyaksikan berbagai persoalan yang memunculkan tanda tanya.

Mulai dari kualitas infrastruktur yang dipersoalkan, transparansi pengelolaan anggaran yang masih menjadi sorotan, hingga berbagai laporan dan dugaan penyimpangan yang beredar di ruang publik.

Dalam situasi seperti ini, rakyat tidak membutuhkan pembelaan yang berlebihan.

Rakyat membutuhkan penjelasan.

Rakyat membutuhkan keterbukaan.

Rakyat membutuhkan data.

Karena uang yang digunakan dalam setiap proyek bukanlah uang pejabat, bukan pula uang kelompok tertentu.

Itu adalah uang rakyat.

Dan setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat secara terbuka, profesional, dan jujur.

Di sinilah makna sila kelima menemukan relevansinya.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia bukan sekadar cita-cita pembangunan. Ia juga merupakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan kekuasaan.

Keadilan berarti tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.

Keadilan berarti tidak ada perlakuan berbeda dalam penegakan hukum.

Keadilan berarti setiap pertanyaan publik dijawab dengan fakta, bukan dengan pencitraan.

Karena itu, peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting.

Masyarakat tidak menuntut hukum bekerja berdasarkan tekanan opini.

Masyarakat hanya menginginkan satu hal yang sederhana:

Hukum harus bekerja secara adil dan terlihat bekerja secara adil.

Setiap laporan, setiap dugaan penyimpangan, dan setiap persoalan yang menyangkut kepentingan publik harus ditangani secara profesional tanpa memandang jabatan, kedekatan, ataupun pengaruh kekuasaan.

Sebab hukum yang hanya berani kepada yang lemah bukanlah hukum yang berkeadilan.

Kepercayaan publik tidak dibangun melalui konferensi pers.

Kepercayaan publik dibangun melalui tindakan nyata.

Melalui keberanian membuka data.

Melalui keberanian menerima kritik.

Melalui keberanian diaudit.

Dan melalui keberanian menindak siapa pun yang terbukti melanggar hukum.

Hari Lahir Pancasila seharusnya menjadi momentum introspeksi bagi semua pihak.

Bagi pemerintah daerah, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kekuasaan dijalankan demi kepentingan rakyat, bukan demi menjaga kenyamanan segelintir orang.

Bagi aparat penegak hukum, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa hukum benar-benar berdiri di atas semua golongan.

Dan bagi masyarakat, ini adalah pengingat bahwa mengawasi jalannya pemerintahan merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara dalam sistem demokrasi.

Karena demokrasi tidak tumbuh dari pujian.

Demokrasi tumbuh dari keberanian untuk mengoreksi.

Pada akhirnya, rakyat tidak sedang menunggu pidato yang lebih panjang.

Rakyat tidak sedang menunggu baliho yang lebih besar.

Rakyat tidak sedang menunggu slogan yang lebih indah.

Rakyat sedang menunggu bukti.

Bukti bahwa transparansi benar-benar dijalankan.

Bukti bahwa akuntabilitas benar-benar ditegakkan.

Bukti bahwa hukum benar-benar bekerja tanpa pandang bulu.

Dan bukti bahwa Pancasila masih menjadi kompas moral dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Karena sejarah selalu mengajarkan satu hal:

Pancasila tidak pernah lahir untuk sekadar diperingati.