Jambi – Di tengah masih menggantungnya dugaan penyimpangan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Muaro Jambi yang sedang menjadi sorotan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, publik justru dikejutkan dengan fakta bahwa PTPN VI yang kini menjadi PTPN Regional 4 pernah menjalin kerja sama resmi dengan PT Eluan Solusi Indonesia (ESI) sebagai penyedia bibit sawit dalam program PSR.
Fakta itu tertuang dalam pemberitaan ANTARA tanggal 17 Oktober 2023 berjudul: “KUD dan gapoktan di Jambi terima bantuan program peremajaan sawit.”
Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa:
▪️PTPN VI melakukan kerja sama program PSR,
▪️melibatkan KUD dan Gapoktan di Muaro Jambi dan Batanghari,
▪️serta menandatangani kesepakatan penyediaan bibit sawit dengan PT Eluan Solusi Indonesia (ESI).
Bahkan penandatanganan disebut dilakukan langsung dan disaksikan pihak Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
PT ESI Disebut Penyedia Bibit Terakreditasi
Dalam pemberitaan itu disebut:
“PT Eluon Solution Indonesia adalah perusahaan penyedia bibit sawit yang terakreditasi.”
PTPN VI kala itu juga menyatakan mendukung penuh program PSR melalui sistem plasma, termasuk:
▪️pembinaan,
▪️penyediaan bibit,
▪️pupuk,
▪️hingga pemasaran hasil produksi sawit rakyat.
Namun situasi kini berubah menjadi sorotan setelah nama PT ESI ikut muncul dalam polemik dugaan bibit sawit yang disebut tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) dalam kasus PSR Muaro Jambi.
Publik Mulai Bertanya: Mengapa Kerja Sama Tetap Berjalan?
Yang menjadi pertanyaan publik sekarang bukan hanya soal kerja sama itu sendiri, melainkan timing dan konteksnya.
Sebab:
▪️kasus PSR Muaro Jambi telah menjadi perhatian sejak 2023,
▪️konflik pengadaan bibit sudah mencuat,
▪️dugaan permainan vendor mulai terbuka,
▪️dan Kejati Jambi disebut sedang melakukan Puldata-Pulbaket.
Namun di tengah situasi tersebut, relasi antara PTPN dan PT ESI justru memunculkan tanda tanya baru.
Apakah:
✒️PTPN mengetahui polemik yang berkembang?
✒️bagaimana proses due diligence vendor dilakukan?
✒️apakah ada evaluasi terhadap dugaan bibit tidak sesuai Permentan?
✒️dan sejauh mana pengawasan teknis dilakukan?
Nama PTPN Bisa Jadi Pintu Masuk Baru
Fakta adanya kerja sama resmi antara PTPN dan PT ESI kini berpotensi memperluas arah penelusuran kasus.
Karena bila dugaan bibit tidak sesuai standar benar terjadi, maka publik tentu akan mempertanyakan:
✒️bagaimana vendor tersebut bisa mendapat legitimasi,
✒️siapa yang merekomendasikan,
✒️dan bagaimana proses pengawasan mutu bibit dijalankan.
Apalagi dalam berita ANTARA disebut bahwa:
✒️penandatanganan kerja sama dilakukan resmi,
✒️melibatkan pejabat PTPN,
✒️dan disaksikan unsur Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
Ini berarti hubungan PT ESI dalam program PSR bukan hubungan informal biasa.
Kejati Jambi Didesak Tidak Berhenti di Level Bawah
Dengan mulai terbukanya rantai hubungan:
▪️kelompok tani,
▪️vendor bibit,
▪️dinas perkebunan,
▪️hingga BUMN perkebunan,
publik kini mendesak agar Kejati Jambi tidak hanya berhenti pada pemeriksaan pengurus Gapoktan atau konflik administrasi semata.
Tetapi juga mendalami:
✒️proses kerja sama vendor,
✒️legalitas bibit,
✒️alur rekomendasi,
serta kemungkinan adanya pembiaran atau kelemahan pengawasan.
Karena jika dugaan persoalan teknis bibit benar terjadi, maka kasus ini bisa berkembang jauh lebih besar daripada sekadar konflik internal kelompok tani.
Kasus yang Lama Hening Kini Kembali Memanas
Kasus PSR Muaro Jambi yang sempat hening kini mulai kembali menjadi perhatian publik setelah berbagai fakta lama bermunculan.
Dan munculnya kembali nama PT ESI dalam kerja sama resmi dengan PTPN justru membuat publik semakin bertanya: apakah seluruh pihak yang terlibat dalam rantai program PSR benar-benar telah menjalankan pengawasan sesuai aturan, atau justru ada persoalan besar yang selama ini belum sepenuhnya terbuka ke publik?
Redaksi:
🪶 http://fikiranrajat.id























Discussion about this post