• Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan
Fikiran Ra’jat
No Result
View All Result
  • Berita
    • All
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional

    HUT ke-19 PPWI di Emersia Hotel Lampung Berlangsung Meriah, Dukungan Berbagai Kalangan hingga Tamu Internasional Warnai Perayaan

    Mangkrak di Meja Kejati Jambi: Laporannya Diantar Sendiri, Ketua PPWI Jambi Heran Belum Pernah Dipanggil Aparat

    Tragedi Fiskal Jambi: Saat Tanah Rawa Dibeli Belasan Miliar untuk Hibah Elite, Hutan Kota Muaro Jambi Dikorbankan

    Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah PUPR Jambi: BPK Temukan Cacat Hukum, Pejabat Berkilah Tak Ada Kelebihan Bayar

    Kajati Jambi Turun Langsung Dukung Satgas PKH Tertibkan Aktivitas PETI di Merangin dan Kerinci

    Terduga Pelaku Pengeroyokan Belum Diamankan, Keluarga Korban Desak Polres Palopo Segera Bertindak

    LAPOR KAPOLRI..! Dugaan Penggelapan Rp960 Juta Dana Sewa Lapak Pasar Sentral Palopo Masih Menggantung di Polda Sulsel, Pelapor Menanti Kepastian Hukum

    SENGKETA TANAH 15 HEKTARE DI TIROMANDA MEMANAS, KELUARGA ANDI MARWAH PERTANYAKAN KEPASTIAN HUKUM DAN TRANSPARANSI BPN LUWU

    Sambut HUT ke-19 PPWI, Ketua DPD PPWI Jambi Kembali Gelar Bakti Sosial: Berbagi Tak Harus Menunggu Kaya

    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah
  • Berita
    • All
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional

    HUT ke-19 PPWI di Emersia Hotel Lampung Berlangsung Meriah, Dukungan Berbagai Kalangan hingga Tamu Internasional Warnai Perayaan

    Mangkrak di Meja Kejati Jambi: Laporannya Diantar Sendiri, Ketua PPWI Jambi Heran Belum Pernah Dipanggil Aparat

    Tragedi Fiskal Jambi: Saat Tanah Rawa Dibeli Belasan Miliar untuk Hibah Elite, Hutan Kota Muaro Jambi Dikorbankan

    Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah PUPR Jambi: BPK Temukan Cacat Hukum, Pejabat Berkilah Tak Ada Kelebihan Bayar

    Kajati Jambi Turun Langsung Dukung Satgas PKH Tertibkan Aktivitas PETI di Merangin dan Kerinci

    Terduga Pelaku Pengeroyokan Belum Diamankan, Keluarga Korban Desak Polres Palopo Segera Bertindak

    LAPOR KAPOLRI..! Dugaan Penggelapan Rp960 Juta Dana Sewa Lapak Pasar Sentral Palopo Masih Menggantung di Polda Sulsel, Pelapor Menanti Kepastian Hukum

    SENGKETA TANAH 15 HEKTARE DI TIROMANDA MEMANAS, KELUARGA ANDI MARWAH PERTANYAKAN KEPASTIAN HUKUM DAN TRANSPARANSI BPN LUWU

    Sambut HUT ke-19 PPWI, Ketua DPD PPWI Jambi Kembali Gelar Bakti Sosial: Berbagi Tak Harus Menunggu Kaya

    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah
Morning News
No Result
View All Result
  • Berita
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah

Home » ASN Panik Tarik Dana di Bank 9 Jambi, Pemprov Justru Tahan TPP

ASN Panik Tarik Dana di Bank 9 Jambi, Pemprov Justru Tahan TPP

by Redaksi
05.03.2026
in Berita, Daerah, Hukrim, Nasional, Politik
0

JAMBI – Kepanikan mulai terlihat di sejumlah kantor cabang Bank 9 Jambi. Dalam beberapa hari terakhir, antrean panjang nasabah terlihat sejak pagi hari. Sebagian dari mereka adalah aparatur sipil negara (ASN) yang berusaha memastikan keamanan dana mereka di bank milik daerah tersebut.

Situasi ini dipicu oleh beredarnya informasi mengenai dugaan pembobolan ribuan rekening nasabah dengan nilai kerugian yang disebut-sebut mencapai Rp143 miliar.

Baca juga

Kejati Jambi Terima Tahap II Perkara ITE dan Pelindungan Data Pribadi Bank 9 Jambi, Tiga Tersangka Resmi Ditahan

PUPR Membela Diri, Temuan BPK Belum Terjawab: Gubernur dan Kadis Sepakat, Konsultan Perencana Pun Jadi Sorotan

SEKDA AKTIF MASUK BURSA KOMISARIS BANK 9 JAMBI: ANTARA HAK JABATAN DAN BAYANG-BAYANG KONFLIK KEPENTINGAN

Fakta Persidangan Harus Ditindaklanjuti: Hakim Berwenang Perintahkan Jaksa Hadirkan Nama-Nama yang Disebut Termasuk Al haris Gubernur Jambi

Namun di tengah kegelisahan para pegawai pemerintah tersebut, sebuah kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jambi justru memicu polemik baru.

Alih-alih memberikan rasa aman kepada pegawainya, Pemprov Jambi justru mengeluarkan aturan yang memungkinkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN ditunda pembayarannya.

 

Dokumen Sekda Jambi Picu Sorotan

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat resmi Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor S-950/BKD-5.1/II/2026 tertanggal 27 Februari 2026 tentang pelaksanaan TPP ASN tahun 2026.

Surat yang ditandatangani Sekda Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, S.H., M.H., itu memuat sejumlah ketentuan baru yang harus dipatuhi ASN.

Salah satu poin yang paling menyita perhatian adalah kewajiban ASN untuk melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa apabila pajak kendaraan atas nama ASN belum dibayar hingga bulan berjalan, maka pembayaran TPP pegawai yang bersangkutan akan ditunda sampai ada bukti pelunasan pajak kendaraan.

 

Penghasilan Pegawai Dikaitkan Pajak Pribadi

Kebijakan ini langsung memicu perdebatan di kalangan ASN.

Pasalnya, tambahan penghasilan yang selama ini menjadi bagian penting dari kesejahteraan pegawai kini dikaitkan langsung dengan kewajiban pajak pribadi.

Bagi sebagian ASN, aturan tersebut dianggap sebagai bentuk tekanan administratif yang berpotensi menahan hak penghasilan pegawai.

Apalagi kebijakan tersebut muncul di tengah situasi yang sensitif bagi banyak ASN yang menjadi nasabah Bank 9 Jambi.

 

LHKPN dan SPT Juga Jadi Syarat

Tidak hanya pajak kendaraan, surat Sekda tersebut juga mengatur bahwa ASN yang belum melaporkan LHKPN/LHKAN serta SPT Tahunan 2025 akan mengalami penundaan pembayaran TPP.

Artinya, tambahan penghasilan pegawai baru akan dibayarkan setelah kewajiban administrasi tersebut dipenuhi.

 

Potongan TPP Bisa Sampai 100 Persen

Selain soal penundaan, surat tersebut juga memuat aturan disiplin yang cukup ketat.

ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dapat dikenakan potongan TPP sebesar 3 persen per hari.

Jika ketidakhadiran terjadi selama satu bulan penuh, maka TPP pegawai bisa dipotong hingga 100 persen.

Sementara itu keterlambatan masuk kerja atau pulang lebih awal juga dapat menyebabkan pengurangan TPP hingga 1,5 persen.

Bahkan kegagalan rekam kehadiran pada aplikasi absensi SiAbon juga dapat mempengaruhi besaran TPP yang diterima.

 

Publik Mulai Mengaitkan Dengan Situasi Bank 9

Kebijakan tersebut kini mulai dikaitkan dengan situasi yang sedang berkembang di Bank 9 Jambi.

Di lapangan, sejumlah ASN terlihat mendatangi kantor cabang bank untuk memastikan kondisi dana mereka.

Antrean panjang nasabah di beberapa lokasi bahkan sempat menjadi perhatian publik.

Di tengah situasi tersebut, muncul pertanyaan yang mulai bergulir di kalangan masyarakat.

Apakah kebijakan penundaan TPP ini sekadar langkah meningkatkan kepatuhan administrasi ASN?

Ataukah kebijakan tersebut justru lahir di saat yang tidak tepat, ketika kepercayaan terhadap bank milik daerah sedang diuji?

Bersambung

EPISODE 2

“Jejak Dugaan Pembobolan 6.000 Rekening Bank 9 Jambi”

Tags: ASN Panik Tarik Dana di Bank 9 JambiBank 9 JambiPemprov JambiPemprov Justru Menahan Penghasilan PegawaiPemprov Justru Tahan TPP
ShareTweetSendScan

Artikel lainnya

Berita

HUT ke-19 PPWI di Emersia Hotel Lampung Berlangsung Meriah, Dukungan Berbagai Kalangan hingga Tamu Internasional Warnai Perayaan

14.11.2026
Berita

Mangkrak di Meja Kejati Jambi: Laporannya Diantar Sendiri, Ketua PPWI Jambi Heran Belum Pernah Dipanggil Aparat

10.11.2026
Berita

Tragedi Fiskal Jambi: Saat Tanah Rawa Dibeli Belasan Miliar untuk Hibah Elite, Hutan Kota Muaro Jambi Dikorbankan

10.11.2026
Berita

Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah PUPR Jambi: BPK Temukan Cacat Hukum, Pejabat Berkilah Tak Ada Kelebihan Bayar

09.11.2026
Berita

Kajati Jambi Turun Langsung Dukung Satgas PKH Tertibkan Aktivitas PETI di Merangin dan Kerinci

07.11.2026
Berita

Terduga Pelaku Pengeroyokan Belum Diamankan, Keluarga Korban Desak Polres Palopo Segera Bertindak

07.11.2026
Next Post

Jejak Dugaan Pembobolan Ribuan Rekening Bank 9 Jambi: Kepanikan Nasabah Mulai Terlihat

Nama Dua Tokoh Nasional Disebut dalam Usulan Proyek Listrik Desa Dam Siambang, Publik Minta Penjelasan

Dua Versi Muncul Soal Proyek Listrik Dam Siambang, Warga dan PLN Berbeda Keterangan

Biaya Antar Excavator ke Batang Asai Capai Rp25 Juta, Dugaan Bisnis Logistik PETI Menguat

Pasal Benturan Kepentingan Dipakai dalam OTT Bupati, Sinyal Baru Penindakan Korupsi Proyek Daerah

Discussion about this post

Maret 2026
SSRKJSM
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
« Feb   Apr »
  • Bang Cobra: Oknum ASN Pendukung Romantis Jangan Balas Dendam atas Kekalahan di PSU Gorontalo Utara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Hamzah Sidik Soroti Aleg BK DPRD Gorontalo Utara yang Sebar Isu Mangkir 6 Bulan: “Kalau Tak Bisa Dibuktikan, Itu Hoaks”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Premanisme di Balik Meja Kepala Dinas Kesehatan Sarolangun: Jurnalis Metro7 Dianiaya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Korupsi Menggila di Disnakertrans Sarolangun: Ratusan Juta Raib, Bendahara Akui untuk “Kepentingan Pribadi”!  

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Guncang Sarolangun “Plt Kasubbag Umum” Gasak Gaji Sejumlah PNS dengan Dalih “Jasa Pengurusan'”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Fikiran Ra’jat

  • Beranda
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan

No Result
View All Result
  • Berita
    • Daerah
    • Mancanegara
    • Nasional
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sejarah